Pelaku UMKM, Jangan Lupa Lindungi Kekayaan Intelektual dan Manfaatkan Teknologi Digital
Rokan Hilir - Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penguatan ekonomi nasional. Peran UMKM dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.
Untuk menjaga kelangsungan bisnis tersebut, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Stafsus Menkumham) Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase mengimbau para pelaku UMKM di Kabupaten Rokan Hilir untuk melindungi produk kekayaan intelektualnya (KI) dengan mencatatkan maupun mendaftarkan KI-nya.
“Hal ini karena KI yang berasal dari hasil olah pikir manusia memiliki nilai jual ekonomi. Itulah kenapa KI wajib untuk dilindungi,” tutur Fajar Lase pada kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual dengan tema Menumbuhkan Nilai Ekonomi Generasi Muda di Era Digital pada Kamis, 1 September 2022 di Hotel Lion Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa saat ini dalam seminggu telah terjadi kurang lebih 40 kasus sengketa merek. Ini merupakan sebuah pengingat bagi pelaku UMKM bahwa ide - ide cemerlang untuk produk wajib segera didaftarkan atau dicatatkan.
“Maka semua harus melek dan sadar akan pentingnya pelindungan KI. Jangan tunggu sampai ide orisinil kita dicuri orang lain, baru kita mau ngurus kekayaan intelektual kita, mereknya dan sebagainya,” ungkapnya.
Fajar Lase juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM tidak perlu khawatir akan sulitnya proses pendaftaran KI karena permohonan sudah dapat diajukan secara online dari mana saja dan kapan saja melalui dgip.go.id
Setelah melindungi KI produk, Fajar Lase juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk terus rajin melakukan publikasi promosi produknya melalui media sosial maupun e-commerce.
“Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat memperluas jangkauan pasar, menciptakan brand awareness, menghemat biaya promosi karena tidak perlu menyewa toko offline,” jelasnya.
Selaras dengan itu, Sulaiman selaku Wakil Bupati Rokan Hilir mengimbau masyarakat agar tetap terus semangat dalam berbisnis dengan belajar memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung UMKM Rokan Hilir naik kelas.
“Kami berharap Rokan Hilir ke depannya dapat menjadi kabupaten yang menghasilkan produk berbasis KI dan dapat terus memanfaatkan digitalisasi untuk promosi produk agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut juga telah dilakukan penyerahan dua sertifikat merek, kepada UMKM di Rokan Hilir yaitu produk terasi siap saji khas dari Rokan Hilir dengan merek ‘Sodap’ dan produk kerajinan tangan dengan Merek ’Rumah Tamadun’. (ver/kad)
Untuk menjaga kelangsungan bisnis tersebut, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM (Stafsus Menkumham) Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase mengimbau para pelaku UMKM di Kabupaten Rokan Hilir untuk melindungi produk kekayaan intelektualnya (KI) dengan mencatatkan maupun mendaftarkan KI-nya.
“Hal ini karena KI yang berasal dari hasil olah pikir manusia memiliki nilai jual ekonomi. Itulah kenapa KI wajib untuk dilindungi,” tutur Fajar Lase pada kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual dengan tema Menumbuhkan Nilai Ekonomi Generasi Muda di Era Digital pada Kamis, 1 September 2022 di Hotel Lion Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa saat ini dalam seminggu telah terjadi kurang lebih 40 kasus sengketa merek. Ini merupakan sebuah pengingat bagi pelaku UMKM bahwa ide - ide cemerlang untuk produk wajib segera didaftarkan atau dicatatkan.
“Maka semua harus melek dan sadar akan pentingnya pelindungan KI. Jangan tunggu sampai ide orisinil kita dicuri orang lain, baru kita mau ngurus kekayaan intelektual kita, mereknya dan sebagainya,” ungkapnya.
Fajar Lase juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM tidak perlu khawatir akan sulitnya proses pendaftaran KI karena permohonan sudah dapat diajukan secara online dari mana saja dan kapan saja melalui dgip.go.id
Setelah melindungi KI produk, Fajar Lase juga mengingatkan para pelaku UMKM untuk terus rajin melakukan publikasi promosi produknya melalui media sosial maupun e-commerce.
“Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat memperluas jangkauan pasar, menciptakan brand awareness, menghemat biaya promosi karena tidak perlu menyewa toko offline,” jelasnya.
Selaras dengan itu, Sulaiman selaku Wakil Bupati Rokan Hilir mengimbau masyarakat agar tetap terus semangat dalam berbisnis dengan belajar memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung UMKM Rokan Hilir naik kelas.
“Kami berharap Rokan Hilir ke depannya dapat menjadi kabupaten yang menghasilkan produk berbasis KI dan dapat terus memanfaatkan digitalisasi untuk promosi produk agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut juga telah dilakukan penyerahan dua sertifikat merek, kepada UMKM di Rokan Hilir yaitu produk terasi siap saji khas dari Rokan Hilir dengan merek ‘Sodap’ dan produk kerajinan tangan dengan Merek ’Rumah Tamadun’. (ver/kad)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan IPOS Jajaki Kerja Sama Seputar KI di Kancah ASEAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum selaku wakil Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 mengadakan pertemuan bilateral dengan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) pada 5 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Agenda ini bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan terkini dalam lanskap kekayaan intelektual (KI) di negara masing-masing.
Senin, 5 Mei 2025
UU Paten yang Baru: Apa Saja yang Berubah dan Kenapa Penting untuk Diketahui?
Perubahan Undang-Undang Paten bukan hanya soal pasal dan ayat. Di baliknya, ada dampak nyata bagi dunia usaha, investor, hingga para peneliti di perguruan tinggi. Apa saja perubahan itu dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab dalam kegiatan ”Sosialisasi UU Paten: Perkembangan dan Implikasi terhadap Bisnis” yang digelar di World Trade Center Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Selasa, 6 Mei 2025
DJKI Selenggarakan Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Daring (Jaring) dengan menggunakan modul “Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar” pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2025 bertempat di Gedung DJKI Lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selasa, 6 Mei 2025
