Masyarakat Balikpapan Antusias Mengikuti Konsultasi KI
Balikpapan - Melanjutkan penyelenggaraan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di Kalimantan Timur, para ahli kekayaan intelektual (KI) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan layanan konsultasi tatap muka bagi para pemohon di Mal Living Plaza, Balikpapan pada tanggal 28 s.d 29 Juli 2022.
Pada kesempatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi secara langsung mengenai tata cara permohonan KI maupun menyelesaikan kendala yang dialami saat mengajukan permohonan.
Diah Kurnia, produsen Kurnia WP Batik Balikpapan mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan konsultasi di MIC ini.
"Melalui konsultasi saya jadi paham semua karya yang kita buat itu bisa dilindungi, ada banyak kemudahan, contohnya jika kita punya lebih dari 10 motif batik yang ingin dilindungi maka tidak perlu apply pelindungannya satu-satu. Bisa dikompilasi dalam satu permohonan," ujar Diah.
Sedangkan Zainal, pelaku usaha makanan khas Balikpapan amplang juga datang langsung untuk melakukan konsultasi pendaftaran merek produknya.
"Saya menanyakan cara proses pendaftaran.
Sebelumnya saya sudah titip orang lain untuk urus merek saya tapi tidak selesai sampai saat ini. Maka dari itu saya datang langsung untuk konsultasi caranya," terang Zainal.
Zainal berencana untuk memasarkan produknya ke luar Balikpapan setelah merek produknya telah terdaftar dan dilindungi.
Tidak hanya hak cipta dan merek, kegiatan MIC juga memberikan konsultasi KI lainnya, salah satunya indikasi geografis (IG).
Hesti, perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur datang ke MIC untuk berkonsultasi mengenai pengajuan permohonan IG berupa produk Gula Aren Tuana Tuha dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Kemarin dapat kabar ada sedikit perbaikan pada permohonan IG kami. Nah, di sini kami ingin konsultasi lagi apa saja yang harus diperbaiki. Dapat solusi dari narasumber untuk membuat surat perbaikan nama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)," kata Hesti.
Setelah melakukan konsultasi dengan para ahli KI, baik Diah, Zainal, maupun Hesti merasa penyelenggaraan konsultasi pada MIC dapat memberikan pencerahan dan jalan ke luar dari kendala yang mereka hadapi saat mengajukan permohonan.
Ketiganya berharap kegiatan MIC dapat digelar secara rutin untuk membantu masyarakat dalam memahami pendaftaran dan pencatatan KI.
Sebagai informasi, per Juli 2022 Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sebanyak 22 permohonan hak cipta, 20 permohonan merek, dan 1 permohonan paten. Melalui penyelenggaraan MIC diharapkan jumlah permohonan KI dapat terus meningkat ke depannya.
Pada kesempatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi secara langsung mengenai tata cara permohonan KI maupun menyelesaikan kendala yang dialami saat mengajukan permohonan.
Diah Kurnia, produsen Kurnia WP Batik Balikpapan mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan konsultasi di MIC ini.
"Melalui konsultasi saya jadi paham semua karya yang kita buat itu bisa dilindungi, ada banyak kemudahan, contohnya jika kita punya lebih dari 10 motif batik yang ingin dilindungi maka tidak perlu apply pelindungannya satu-satu. Bisa dikompilasi dalam satu permohonan," ujar Diah.
Sedangkan Zainal, pelaku usaha makanan khas Balikpapan amplang juga datang langsung untuk melakukan konsultasi pendaftaran merek produknya.
"Saya menanyakan cara proses pendaftaran.
Sebelumnya saya sudah titip orang lain untuk urus merek saya tapi tidak selesai sampai saat ini. Maka dari itu saya datang langsung untuk konsultasi caranya," terang Zainal.
Zainal berencana untuk memasarkan produknya ke luar Balikpapan setelah merek produknya telah terdaftar dan dilindungi.
Tidak hanya hak cipta dan merek, kegiatan MIC juga memberikan konsultasi KI lainnya, salah satunya indikasi geografis (IG).
Hesti, perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur datang ke MIC untuk berkonsultasi mengenai pengajuan permohonan IG berupa produk Gula Aren Tuana Tuha dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Kemarin dapat kabar ada sedikit perbaikan pada permohonan IG kami. Nah, di sini kami ingin konsultasi lagi apa saja yang harus diperbaiki. Dapat solusi dari narasumber untuk membuat surat perbaikan nama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)," kata Hesti.
Setelah melakukan konsultasi dengan para ahli KI, baik Diah, Zainal, maupun Hesti merasa penyelenggaraan konsultasi pada MIC dapat memberikan pencerahan dan jalan ke luar dari kendala yang mereka hadapi saat mengajukan permohonan.
Ketiganya berharap kegiatan MIC dapat digelar secara rutin untuk membantu masyarakat dalam memahami pendaftaran dan pencatatan KI.
Sebagai informasi, per Juli 2022 Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sebanyak 22 permohonan hak cipta, 20 permohonan merek, dan 1 permohonan paten. Melalui penyelenggaraan MIC diharapkan jumlah permohonan KI dapat terus meningkat ke depannya.
TAGS
#Mobile IP ClinicLIPUTAN TERKAIT
DJKI dan IPOS Jajaki Kerja Sama Seputar KI di Kancah ASEAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum selaku wakil Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 mengadakan pertemuan bilateral dengan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) pada 5 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Agenda ini bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan terkini dalam lanskap kekayaan intelektual (KI) di negara masing-masing.
Senin, 5 Mei 2025
UU Paten yang Baru: Apa Saja yang Berubah dan Kenapa Penting untuk Diketahui?
Perubahan Undang-Undang Paten bukan hanya soal pasal dan ayat. Di baliknya, ada dampak nyata bagi dunia usaha, investor, hingga para peneliti di perguruan tinggi. Apa saja perubahan itu dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab dalam kegiatan ”Sosialisasi UU Paten: Perkembangan dan Implikasi terhadap Bisnis” yang digelar di World Trade Center Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Selasa, 6 Mei 2025
DJKI Selenggarakan Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Daring (Jaring) dengan menggunakan modul “Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar” pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2025 bertempat di Gedung DJKI Lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selasa, 6 Mei 2025
