HUT ke-77 RI: Menkumham Dukung UMKM Naik Kelas
Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menyelenggarakan upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan RI tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly pada 17 Agustus 2022
Dalam sambutannya, Yasonna menyampaikan bahwa upacara bendera ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih serta untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan.
“Upacara ini harus kita maknai sebagai penggugah semangat kebangsaan, cinta akan tanah air, dan komitmen bersama untuk membangun Indonesia Raya,” kata Yasonna.
Setelah dalam kurun waktu dua tahun terakhir pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan RI dalam kondisi pandemi COVID-19. Yasonna menyampaikan rasa syukurnya karena dapat melaksanakan upacara peringatan secara langsung dan serentak di seluruh Nusantara.
“Melalui kebersamaan, kita dapat saling menguatkan sehingga mampu untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat menuju Indonesia Maju,” ucapnya.
Pada hari kemerdekaan ini, Kemenkumham juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun kepada pegawai Kemenkumham dan pemberian remisi umum kepada 168.916 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Yasonna juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam mendukung upaya hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau; program perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat; serta mendukung sepenuhnya proses pembangunan lbu Kota Nusantara sekaligus juga mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pemindahannya.
“Dan juga kita mendukung untuk program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa segera naik kelas melalui digitalisasi, pendaftaran e-katalog pada pelaku UMKM, serta penggunaan produk dalam negeri bagi lingkungan,” tutur Yasonna.
Selaras dengan yang disampaikan oleh Menkumham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI mendukung upaya program UMKM naik kelas dengan memberikan fasilitas keringanan biaya pendaftaran maupun pencatatan kekayaan intelektual (KI).
Hal ini merupakan implementasi dari nilai PASTI dan BerAKHLAK sehingga dapat mensukseskan program prioritas dan berkontribusi dalam pembangunan nasional untuk mendukung Indonesia Maju. (Ver/amh)
Dalam sambutannya, Yasonna menyampaikan bahwa upacara bendera ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih serta untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan.
“Upacara ini harus kita maknai sebagai penggugah semangat kebangsaan, cinta akan tanah air, dan komitmen bersama untuk membangun Indonesia Raya,” kata Yasonna.
Setelah dalam kurun waktu dua tahun terakhir pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan RI dalam kondisi pandemi COVID-19. Yasonna menyampaikan rasa syukurnya karena dapat melaksanakan upacara peringatan secara langsung dan serentak di seluruh Nusantara.
“Melalui kebersamaan, kita dapat saling menguatkan sehingga mampu untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat menuju Indonesia Maju,” ucapnya.
Pada hari kemerdekaan ini, Kemenkumham juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX tahun kepada pegawai Kemenkumham dan pemberian remisi umum kepada 168.916 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Yasonna juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam mendukung upaya hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau; program perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat; serta mendukung sepenuhnya proses pembangunan lbu Kota Nusantara sekaligus juga mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pemindahannya.
“Dan juga kita mendukung untuk program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa segera naik kelas melalui digitalisasi, pendaftaran e-katalog pada pelaku UMKM, serta penggunaan produk dalam negeri bagi lingkungan,” tutur Yasonna.
Selaras dengan yang disampaikan oleh Menkumham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI mendukung upaya program UMKM naik kelas dengan memberikan fasilitas keringanan biaya pendaftaran maupun pencatatan kekayaan intelektual (KI).
Hal ini merupakan implementasi dari nilai PASTI dan BerAKHLAK sehingga dapat mensukseskan program prioritas dan berkontribusi dalam pembangunan nasional untuk mendukung Indonesia Maju. (Ver/amh)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan IPOS Jajaki Kerja Sama Seputar KI di Kancah ASEAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum selaku wakil Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 mengadakan pertemuan bilateral dengan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) pada 5 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Agenda ini bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan terkini dalam lanskap kekayaan intelektual (KI) di negara masing-masing.
Senin, 5 Mei 2025
UU Paten yang Baru: Apa Saja yang Berubah dan Kenapa Penting untuk Diketahui?
Perubahan Undang-Undang Paten bukan hanya soal pasal dan ayat. Di baliknya, ada dampak nyata bagi dunia usaha, investor, hingga para peneliti di perguruan tinggi. Apa saja perubahan itu dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab dalam kegiatan ”Sosialisasi UU Paten: Perkembangan dan Implikasi terhadap Bisnis” yang digelar di World Trade Center Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Selasa, 6 Mei 2025
DJKI Selenggarakan Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Daring (Jaring) dengan menggunakan modul “Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar” pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2025 bertempat di Gedung DJKI Lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selasa, 6 Mei 2025
