Festival Indikasi Geografis (IG)
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghadiri Festival Indikasi Geografis (IG) yang diinisiasi oleh Badan Kreatif Ekonomi (Bekraf) di Hotel Pullman, Sabtu, (8/12/2018).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kemenkumham staf ahli menteri bidang ekonomi, Razilu, Pimpinan Tinggi Madya dan pratama di lingkungan Bekraf, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dari seluruh pelosok Indonesia.
Deputi Fasilitasi dan Regulasi HKI, Ari Juliano Gema mengatakan bahwa Bekraf melalui deputi fasilitasi HKI dan regulasi itu telah memfasilitasi beberapa produk-produk yang potensial untuk dijadikan produk IG, agar bisa dilindungi dengan perlindungan atau sertifikat IG.
“Kami coba fasilitasi untuk dikemas ulang dari produk-produk IG tersebut agar memiliki nilai tambah bukan hanya nantinya produk IG itu dijual hanya dalam bentuk gelondongan dalam karung-karung”, Ucap Ari Juliano Gema.
Menurutnya, ada beberapa produk IG sekitar 30 produk IG yang nantinya prosduk-produk IG ini kami harapkan bisa dijual dalam kemasan yang menarik sehingga nantinya bukan hanya harganya yg meningkat namun juga memiliki nilai tambah dan mampu bersaing ditingkat lokal maupun global.
Kemenkumham melalui DJKI sejak tahun 2015 telah melakukan suatu inisiatif sangat baik untuk melindungi dan mengembangkan semua potensi produk IG dengan memberikan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada 5 Kementerian melalui penanda tanganan nota kesepahaman (MOU), Ujar Razilu dalam sambutan kegiatan tersebut.
MOU ini memiliki 3 tujuan yang mulia :
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan sertifikat Indikasi Geografis secara simbolik oleh DJKI, sertifikat Kopi Arabika Pulo Samosir ini diberikan kepada Bupati Samosir, Sumatra Utara, dan sertifikat Bareh Solok yang diberikan kepada Bupati Solok, Sumatra Barat.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kemenkumham staf ahli menteri bidang ekonomi, Razilu, Pimpinan Tinggi Madya dan pratama di lingkungan Bekraf, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dari seluruh pelosok Indonesia.
Deputi Fasilitasi dan Regulasi HKI, Ari Juliano Gema mengatakan bahwa Bekraf melalui deputi fasilitasi HKI dan regulasi itu telah memfasilitasi beberapa produk-produk yang potensial untuk dijadikan produk IG, agar bisa dilindungi dengan perlindungan atau sertifikat IG.
“Kami coba fasilitasi untuk dikemas ulang dari produk-produk IG tersebut agar memiliki nilai tambah bukan hanya nantinya produk IG itu dijual hanya dalam bentuk gelondongan dalam karung-karung”, Ucap Ari Juliano Gema.
Menurutnya, ada beberapa produk IG sekitar 30 produk IG yang nantinya prosduk-produk IG ini kami harapkan bisa dijual dalam kemasan yang menarik sehingga nantinya bukan hanya harganya yg meningkat namun juga memiliki nilai tambah dan mampu bersaing ditingkat lokal maupun global.
Kemenkumham melalui DJKI sejak tahun 2015 telah melakukan suatu inisiatif sangat baik untuk melindungi dan mengembangkan semua potensi produk IG dengan memberikan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada 5 Kementerian melalui penanda tanganan nota kesepahaman (MOU), Ujar Razilu dalam sambutan kegiatan tersebut.
MOU ini memiliki 3 tujuan yang mulia :
- Menggali dan mengembangkan potensi produk IG dalam rangka memajukan perekonomian nasional
- Mendorong masyarakat melakukan perlindungan produk yang bersumber dari Kekayaan alam Indonesia produk hasil pertanian dan produk kerajinan tangan atau hasil industry memlalui pemanfaatan IG dan
- Meningkatkan koordinasi lintas sectoral dengan melaksanakan kerja sama antar instansi pemerintah di pusat dan didaerah dalam menunjang system perlindungan IG di tanah air.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan sertifikat Indikasi Geografis secara simbolik oleh DJKI, sertifikat Kopi Arabika Pulo Samosir ini diberikan kepada Bupati Samosir, Sumatra Utara, dan sertifikat Bareh Solok yang diberikan kepada Bupati Solok, Sumatra Barat.
TAGS
#Indikasi GeografisLIPUTAN TERKAIT
Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran royalti musik hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Hal itu disampaikan menanggapi perwakilan komunitas dangdut yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pelindungan hak pencipta lagu, mekanisme royalti untuk pertunjukan hajatan, hingga keterlibatan komunitas dangdut dalam pembahasan kebijakan hak cipta nasional.
Jumat, 11 September 2026
DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis
Konsumen ke depan dapat lebih mudah menelusuri asal-usul produk indikasi geografis melalui sistem ketelusuran (traceability) yang tengah disiapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Sistem ini dirancang agar informasi mengenai produk dapat diakses melalui QR Code yang terhubung dengan data indikasi geografis.
Kamis, 10 September 2026
Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, dan Direktur Teknologi Informasi KI Chusni Thamrin melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada 10 September 2026 di Gedung Imigrasi, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih akuntabel dan transparan untuk kedua kementerian.
Kamis, 10 September 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak
Jumat, 11 September 2026
DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis
Kamis, 10 September 2026
Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kamis, 10 September 2026
