Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar, dan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, bertemu perwakilan Karya Cipta Indonesia (KCI) di Ruang Rapat Menteri, Gedung Direktorat Administrasi Hukum Umum, Lt. 8 pada Senin, 16 November 2026. Pertemuan tersebut membahas sistem yang ditawarkan KCI untuk memantau pemanfaatan lagu dan mendistribusikan royalti.
Senin, 16 November 2026
Modernisasi regulasi hak cipta dan tata kelola royalti digital menjadi agenda penting Indonesia dalam menghadapi perkembangan industri kreatif lintas negara. Hal tersebut disampaikan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko saat memberikan keynote speech dalam China-Indonesia Cultural Industry Exchange Symposium di Gedung World Capital Tower, Jakarta, 13 November 2026.
Jumat, 13 November 2026
Musisi, pencipta lagu sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Melly Goeslaw, mempertanyakan perlindungan hak cipta di Indonesia yang menurutnya masih bergantung pada keberanian pencipta untuk melaporkan pelanggaran. Ia menilai negara perlu memiliki instrumen yang memungkinkan aparat penegak hukum bertindak terhadap pelanggaran hak cipta tanpa selalu menunggu laporan dari pencipta atau pemegang hak.
Senin, 9 November 2026
Pemerintah mengusulkan sejumlah penguatan perlindungan hak cipta dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Usulan tersebut mencakup pengaturan public lending rights, resale rights, hak ekonomi perusahaan pers, hingga tanggung jawab platform digital.
Senin, 9 November 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mendorong para pencipta dan musisi untuk lebih aktif mencatatkan karya musik dan lagunya melalui kebijakan tarif pencatatan hak cipta sebesar Rp0. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperluas perlindungan karya sekaligus memperkuat fondasi tata kelola royalti musik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
Jumat, 30 Oktober 2026
Yogyakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mendorong penguatan pelindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), perluasan akses royalti bagi pencipta, serta peningkatan kepastian hukum dalam ekosistem digital. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (29/10).
Kamis, 29 Oktober 2026
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan hak ekonomi atas karya jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Rabu, 28 Oktober 2026
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menegaskan bahwa musik harus mampu menghidupi penciptanya melalui tata kelola royalti yang transparan dan akuntabel. Pemerintah mendorong pembenahan kelembagaan dan penguatan sistem pengelolaan royalti untuk memastikan pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari karyanya.
Rabu, 28 Oktober 2026
Ketidakjelasan honorarium, pembagian komisi, pembatalan pekerjaan, hingga pemanfaatan karya tanpa izin yang memadai masih menjadi risiko dalam hubungan kerja di industri musik. Persoalan dapat muncul ketika kesepakatan hanya mengandalkan komunikasi lisan atau percakapan melalui pesan singkat, sementara hak, kewajiban, dan batas kewenangan setiap pihak tidak dirumuskan secara jelas dalam kontrak. Pemahaman terhadap manajemen kontrak menjadi penting untuk melindungi artis sekaligus memberikan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis musik.
Rabu, 28 Oktober 2026
Maraknya penolakan dari para seniman dan pencipta terhadap pengunaan karya mereka tanpa izin untuk melatih kecerdasan artifisial (AI) telah menjadi salah satu topik hak cipta di Indonesia. Untuk memberikan kendali pada para pencipta, isu ini masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Pemerintah mengusulkan pengaturan yang membedakan penggunaan karya untuk penelitian nonkomersial dan kegiatan komersial, termasuk pelatihan model AI, guna memperjelas pelindungan hak pencipta di tengah perkembangan teknologi digital.
Selasa, 27 Oktober 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menyoroti empat isu utama dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta, yakni pelindungan pencipta dan pemegang hak cipta, tata kelola royalti, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Pembaruan regulasi diperlukan untuk menjawab perubahan ekosistem kreatif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Senin, 26 Oktober 2026
Jakarta - Pemerintah memperluas kebijakan tarif Rp0 (nol rupiah) untuk layanan permohonan pencatatan hak cipta, yang sebelumnya diterapkan pada lagu dan/atau musik, menjadi seluruh jenis ciptaan. Perluasan kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi para pelaku seni yang mengharapkan akses pencatatan hak cipta tanpa biaya dapat dinikmati secara lebih merata.
Senin, 26 Oktober 2026
Pelindungan hak ekonomi perusahaan pers, pengakuan terhadap hak moral jurnalis, dan mekanisme lisensi penggunaan karya jurnalistik menjadi pokok pembahasan panel Policy Options for Protecting Journalistic Works and Neighboring Rights for Press Publishers dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era. Diskusi tersebut membahas pilihan kebijakan sebagai masukan bagi revisi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.
Sabtu, 10 Oktober 2026
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus berjalan seiring dengan pelindungan hak cipta dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik. Menurutnya, jurnalis dan organisasi media perlu memperoleh kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang layak dari karya yang mereka hasilkan. Hal tersebut disampaikan dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di The Patra Hotel, Bali, 10 Oktober 2026.
Sabtu, 10 Oktober 2026
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membantu meningkatkan produktivitas kerja jurnalistik, tetapi manfaat tersebut belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan independensi media. Tantangan utamanya bukan hanya bagaimana media memanfaatkan teknologi, melainkan juga siapa yang menguasai akses kepada audiens dan memperoleh nilai ekonomi dari karya jurnalistik di tengah dominasi platform digital dan perusahaan teknologi besar.
Sabtu, 10 Oktober 2026