Tujuh Pemeriksa Merek Ajukan Kenaikan Pangkat Pemeriksa Utama
Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli bersama Kepala Subdit Pemeriksaan Merek, Didik Taryadi dengan disaksikan Kepala Sub Bagian Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun Kepegawaian, Heditiya melakukan penilaian terhadap 7 (tujuh) pegawai pemeriksa merek yang mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang pemeriksa utama.
Menurut Nofli, penilain ini bertujuan untuk mengukur kemampuan para pemeriksa mengenai penguasaannya terhadap pengetahuan merek, serta bagaimana mereka dapat mengidentifikasikan permasalahan yang ada untuk dibuatkan suatu solusi.
“Untuk menjadi pemeriksa utama, mereka harus mengidentikasikan permasalahan yang ada dan membuat penyelesaian masalah tersebut,” ucap Nofli saat memberi penilaian kenaikan pangkat pemeriksa merek di ruang rapat Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kamis (28/1/2021).
Ia juga berharap para pemeriksa merek yang naik jabatan menjadi pemeriksa utama ini dapat menjadi narasumber yang kompeten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai merek.
“Pemeriksa utama nantinya dapat menjadi narasumber ahli di bidang merek,” ujar Nofli.
Menurut Nofli, penilain ini bertujuan untuk mengukur kemampuan para pemeriksa mengenai penguasaannya terhadap pengetahuan merek, serta bagaimana mereka dapat mengidentifikasikan permasalahan yang ada untuk dibuatkan suatu solusi.
“Untuk menjadi pemeriksa utama, mereka harus mengidentikasikan permasalahan yang ada dan membuat penyelesaian masalah tersebut,” ucap Nofli saat memberi penilaian kenaikan pangkat pemeriksa merek di ruang rapat Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kamis (28/1/2021).
Ia juga berharap para pemeriksa merek yang naik jabatan menjadi pemeriksa utama ini dapat menjadi narasumber yang kompeten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai merek.
“Pemeriksa utama nantinya dapat menjadi narasumber ahli di bidang merek,” ujar Nofli.
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Rabu, 18 Juni 2025
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
