Jakarta - Untuk mengukur kinerja dan kemajuan kualitas layanan Kekayaan Intelektual (KI) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu dilakukan verifikasi dan evaluasi target kinerja. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan kegiatan Verifikasi Laporan Target Kinerja Kanwil Kemenkumham Triwulan III Tahun 2023 Program Kekayaan Intelektual sebagai lanjutan kegiatan triwulan II.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen mengungkapkan bahwa hasil capaian atas pelaksanaan target kinerja saat ini sangat baik dengan pencapaian rata-rata hampir 100% per triwulannya.
“Melalui target kinerja ini terdapat sebuah akselerasi, implementasi, dan sesuai dengan resolusi Kemenkumham tahun 2023 yang semakin PASTI dan Berakhlak,” jelas Min saat membuka kegiatan yang dilaksanakan di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.
Pada penghujung tahun 2023 ini, DJKI melakukan percepatan verifikasi target kinerja dengan cara yang berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya. Percepatan yang dilakukan pada triwulan III ini tidak mengurangi kualitas laporan yang telah disampaikan oleh Kanwil, melainkan untuk mengukur kinerja dan kemajuan layanan KI serta mengidentifikasi kekurangan untuk mendapatkan feedback dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan.
“Dengan proses monitoring dan evaluasi ini kita dapat memahami relevansi kebutuhan masyarakat yang tentunya dapat meningkatkan kualitas layanan KI untuk masyarakat serta bagaimana kita menjaga dan meningkatkan kuantitas kinerja pelayanan KI di kanwil,” tutur Min.
“Pada tahun 2023, telah ditetapkan sebagai Tahun Merek dengan target kinerja program KI di Kanwil Kemenkumham sebanyak 5, yaitu salah satunya mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand (OVOB) dan Indikasi Geografis di wilayah melalui kerja sama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) dalam bentuk kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic,” lanjutnya.
Target kinerja lainnya, yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerja sama yang telah ada atau membentuk Memorandum of Understanding (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dalam rangka mendukung Tahun Merek dan peningkatan KI Komunal, persiapan pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024, menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), serta penegakkan pelindungan KI di wilayah melalui Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI.
“Kelima target kinerja tersebut sebagian besar sangat berkaitan dengan target kinerja DJKI bahkan menjadi bagian dari Program Unggulan DJKI di 2023. Sungguh ini menjadi suatu tantangan percepatan kinerja triwulan IV yang luar biasa mengingat ujung tombak dari sebagian keberhasilan program unggulan tersebut juga berada pada Kanwil,” ungkap Min.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DJKI Sucipto menyebutkan bahwa setiap pengampu Program KI di wilayah akan langsung dipertemukan dengan tim verifikator penilai dari DJKI atas capaian kinerja dari target kinerja yang diampu oleh Kanwil.
“Untuk memperoleh hasil yang diinginkan harus dilakukan secara terintegrasi antara Kanwil dan Pusat sehingga terjalin koordinasi yang terarah dan dapat melaksanakan kegiatan program KI dengan sebaik-baiknya,” pungkas Sucipto.(Uhi/Sas)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.
Senin, 16 Juni 2025
Selasa, 17 Juni 2025
Selasa, 17 Juni 2025
Senin, 16 Juni 2025