Tingkatkan Kompetensi dan Kedisiplinan, DJKI Siapkan Pelatihan Bela Negara bagi 410 P3K Baru

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan pegawai di lingkungan DJKI, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan.

Salah satu yang menjadi program DJKI dalam meningkatkan disiplin pegawai adalah dengan menggelar kegiatan bela negara bagi para P3K yang baru saja bergabung di lingkungan DJKI. Kegiatan bela negara tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai, juga sebagai sarana pembentukan karakter dan memunculkan sikap cinta tanah air.

“Kegiatan bela negara ini akan dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 2 gelombang. Nantinya pada kesempatan tersebut para peserta akan diberikan pembekalan berupa materi yang harapannya dapat membentuk karakter pegawai yang disiplin dan bertanggung jawab serta membentuk jiwa kepemimpinan dan kemampuan bekerja dalam tim,” jelas Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto dalam arahannya.

Selanjutnya, Anggoro juga menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk fasilitas dan dukungan dari kantor bagi para pegawai baru di lingkungan DJKI, sehingga harapannya para pegawai dapat memanfaatkan dan menjalankan program tersebut sebaik mungkin serta berperan aktif selama program berlangsung.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan berusaha sebaik mungkin. Ikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik, jika ada rintangan, hadapi dengan pikiran yang tenang dan positif sehingga ke depannya setelah pelatihan ini selesai para peserta dapat menjadikan sebuah tantangan menjadi sebuah peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan diri,” tutup Anggoro.

Di sisi yang sama, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia Cumarya juga memberikan sedikit informasi terkait kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus tersebut.

“Kegiatan akan dilaksanakan selama beberapa hari. Nanti di tempat pelatihan, semua kebutuhan peserta sudah disiapkan seluruhnya oleh penyelenggara. Jadi jangan khawatir dan ikuti kegiatan dengan penuh semangat. Kami dari panitia juga akan ikut mengawasi, sehingga jika nantinya terdapat kendala atau terjadi sesuatu dapat menyampaikannya kepada kami,” pungkas Cumarya.

Sebagai informasi, kegiatan yang nantinya akan diikuti oleh 410 pegawai P3K di lingkungan DJKI ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 16 Agustus 2024 untuk gelombang pertama, dan 26 s.d. 30 Agustus untuk gelombang kedua.



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Pelindungan Hak Cipta untuk Ahli Waris Saat Pencipta Telah Meninggal

Warisan bisa berupa rumah, tanah, atau harta benda lainnya kepada keluarga. Namun, tak sedikit yang lupa bahwa karya cipta seperti lagu, buku, lukisan, atau program komputer juga merupakan warisan berharga yang dilindungi hukum. Hak cipta tidak otomatis berakhir saat sang pencipta meninggal dunia. Sebaliknya, hak tersebut tetap hidup dan dapat diwariskan kepada ahli waris, memberikan manfaat ekonomi yang sah dan perlindungan moral yang tak lekang oleh waktu.

Kamis, 31 Juli 2025

DJKI Gelar Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual bagi Sentra KI

Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menyelenggarakan Pembelajaran Daring Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) Tingkat Menengah bagi Sentra KI yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DJKI untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang KI, khususnya bagi pengelola Sentra KI di perguruan tinggi maupun lembaga/kementerian.

Selasa, 29 Juli 2025

DJKI Matangkan RPP Baru Komisi Banding Paten

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komisi Banding Paten di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 28 Juli 2025. Penyusunan ini sangat penting untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Komisi Banding Paten sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Senin, 28 Juli 2025

Selengkapnya