Sertifikat Paten Sebagai Bukti Hak atas Paten
Jakarta - Paten adalah hak eksklusif bagi penemu atas penemuannya di bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah selama jangka waktu tertentu untuk menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak lain dalam menjalankan penemuannya. Paten memberikan kemudahan bagi pemegang paten untuk mengembangkan inovasinya dengan tanpa perlu khawatir akan pelanggaran.
Dalam hal permohonan pendaftaran paten diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), setelah melalui proses pendaftaran paten, apabila permohonan paten disetujui untuk diberi paten, pemegang paten atau konsultan Kekayaan Intelektual (KI) yang diberikan kuasa akan mendapatkan pemberitahuan diberi paten yang selanjutnya DJKI akan menerbitkan sertifikat paten sebagai bukti hak atas paten dimaksud.
“Pelindungan paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat paten yang berlaku sejak tanggal penerimaan paten,” tutur Staf Seksi Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi, Sujinah pada Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI pada Senin, 15 Agustus 2022.
Pada sertifikat paten didalamnya memuat, nama dan alamat pemegang paten; judul invensi; nama inventor; tanggal penerimaan paten; nomor paten; tanggal pemberian paten; tanda tangan pejabat yang berwenang; qr code; dan lampiran dokumen paten.
“Sampai saat ini DJKI menerbitkan sertifikat paten dalam bentuk fisik, tapi untuk kedepannya akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat digital,” ujar Sujinah.
Adapun untuk pemohon yang memerlukan petikan daftar umum paten dapat diberikan selama dapat melengkapi persyaratan yaitu surat permohonan permintaan petikan resmi daftar umum paten dan membayar biaya permohonan petikan daftar umum paten sebesar Rp. 300.000,00.
Sertifikat paten dapat dilakukan perbaikan data juga serta lampirannya. Untuk koreksi sertifikat atas kesalahan pemohon akan dikenai biaya sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk koreksi sertifikat paten atas kesalahan pada saat penerbitan sertifikat dari kantor DJKI, maka tidak dikenakan biaya. (ver/daw)
Dalam hal permohonan pendaftaran paten diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), setelah melalui proses pendaftaran paten, apabila permohonan paten disetujui untuk diberi paten, pemegang paten atau konsultan Kekayaan Intelektual (KI) yang diberikan kuasa akan mendapatkan pemberitahuan diberi paten yang selanjutnya DJKI akan menerbitkan sertifikat paten sebagai bukti hak atas paten dimaksud.
“Pelindungan paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat paten yang berlaku sejak tanggal penerimaan paten,” tutur Staf Seksi Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi, Sujinah pada Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI pada Senin, 15 Agustus 2022.
Pada sertifikat paten didalamnya memuat, nama dan alamat pemegang paten; judul invensi; nama inventor; tanggal penerimaan paten; nomor paten; tanggal pemberian paten; tanda tangan pejabat yang berwenang; qr code; dan lampiran dokumen paten.
“Sampai saat ini DJKI menerbitkan sertifikat paten dalam bentuk fisik, tapi untuk kedepannya akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat digital,” ujar Sujinah.
Adapun untuk pemohon yang memerlukan petikan daftar umum paten dapat diberikan selama dapat melengkapi persyaratan yaitu surat permohonan permintaan petikan resmi daftar umum paten dan membayar biaya permohonan petikan daftar umum paten sebesar Rp. 300.000,00.
Sertifikat paten dapat dilakukan perbaikan data juga serta lampirannya. Untuk koreksi sertifikat atas kesalahan pemohon akan dikenai biaya sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk koreksi sertifikat paten atas kesalahan pada saat penerbitan sertifikat dari kantor DJKI, maka tidak dikenakan biaya. (ver/daw)
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.
Senin, 16 Juni 2025
Bukan Sekadar Ide, DJKI Tekankan Pentingnya Substansi dalam Permohonan Paten
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menyelenggarakan webinar OKE KI seri #20 pada Senin, 16 Juni 2025. Kegiatan yang bertajuk “Pemeriksaan Substantif Paten” ini menghadirkan Eko Hin Ari Pratama, Pemeriksa Paten Ahli Madya DJKI, sebagai narasumber utama.
Senin, 16 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Selasa, 17 Juni 2025
DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
Senin, 16 Juni 2025
Bukan Sekadar Ide, DJKI Tekankan Pentingnya Substansi dalam Permohonan Paten
Senin, 16 Juni 2025
