Jakarta - Sebanyak 375 orang yang terdiri dari seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) termasuk di dalamnya jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 Kemenkumham.
Saat membuka kegiatan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan bahwa evaluasi kinerja ini penting dilakukan dalam upaya untuk mengevaluasi pencapaian selama periode tertentu. Selain itu, evaluasi juga vital sebagai pijakan untuk merencanakan strategi ke depan yang lebih efektif dan efisien.
Coba kita lakukan (evaluasi) dari perjalanan panjang selama satu tahun kita melakukan kegiatan dan program. Kemudian mengevaluasi apa hal-hal yang perlu kita tindaklanjuti, apa hal-hal yang kurang, apa yang perlu disempurnakan, dan apa yang harus kita drop,” kata Yasonna di Hotel Borobudur Jakarta pada Selasa, 12 Desember 2023.
Di sisi lain, Ketua Steering Committee Rapat Koodinasi (Rakor) yang juga Kepala Badan Strategi Kebijakan HAM, Ambeg Paramarta dalam laporannya mengatakan salah satu tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam melakukan pelayanan publik.
“Hal lainnya adalah melakukan evaluasi kinerja kantor wilayah di lingkungan Kemenkumham tahun 2023, sekaligus mempersiapkan rencana kerja satu tahun kedepan yang selaras dengan visi misi arah kebijakan pembangunan,” ujar Ambeg.
Sebelumnya, Pimpinan Tinggi Pratama DJKI mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Kerja Sama dan Edukasi, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang serta Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual telah mengikuti agenda kegiatan dalam pembahasan Penyusunan Rencana Aksi Kemenkumham Tahun 2024 dibidang Pelayanan Hukum.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatatkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia. Hingga akhir Desember 2024, LMKN berhasil menghimpun royalti sebesar Rp77 miliar, angka ini adalah perolehan tertinggi sejak lembaga ini dibentuk.
Senin, 5 Mei 2025
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya adalah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Selasa, 29 April 2025