Permintaan Kredit Jaminan KI Diramalkan DJKI Bakal Tinggi
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meramalkan akses permintaan kredit dengan jaminan kekayaan intelektual (KI) akan tinggi pada saat implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif diberlakukan mulai Juli 2023. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya permohonan KI di DJKI dari tahun ke tahun.
“Dari jumlah permohonan KI, serta didukung dengan promosi yang gencar dari DJKI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kami yakin satu tahun ke depan lembaga bank dan nonbank akan menerima permintaan kredit yang cukup tinggi,” ujar Analis Hukum Ahli Madya DJKI Rikson Sitorus pada Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang, Kamis 1 September 2022.
Rikson mengemukakan bahwa jenis KI hak cipta dan merek merupakan yang paling banyak dimohonkan oleh masyarakat. Permohonan pencatatan ciptaan pada 2021 mencapai 82 ribu lebih sedangkan merek menyentuh angka 103 ribu lebih.
Angka ini sudah meningkat jauh dibanding tahun 2019, di mana permohonan pencatatan ciptaan hanya di angka 42 ribuan dan pendaftaran merek di 81 ribuan. Hal ini karena DJKI terus berinovasi dengan mengedepankan pelayanan berbasis digital sehingga masyarakat dapat melakukan sendiri permohonan pendaftaran dan pencatatan KI melalui website dgip.go.id.
“Kami juga memiliki Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang bisa digunakan untuk mencatatkan ciptaan hanya dalam waktu 10 menit dan nanti suratnya bisa dicetak secara mandiri,” terangnya.
Hak cipta sendiri berdasarkan pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa KI ini bisa dijadikan obyek jaminan fidusia. Begitu juga dengan Paten telah diatur sebagai jaminan fidusia sebagaimana di pasal 108 UU Nomor 13 Tahun 2016.
Untuk mendukung pemberian kredit ini, DJKI siap untuk membantu pihak-pihak terkait berupa akses permodalan dengan menyiapkan database khusus. Pada database ini, pihak bank misalnya, bisa melihat status merek tertentu apakah sedang bersengketa dan hak ekonominya berada di tangan pencipta atau dilisensikan.
“Pada kesimpulannya kami siap untuk menyiapkan data KI tentang sisa jangka waktu yang dimiliki. Apakah masih efektif berlaku atau belum dihapuskan diakibatkan gugatan pembatalan atau permohonan penghapusan sendiri,” jelasnya.
“Hal ini untuk dapat mengetahui dengan jelas siapa pemilik hak yang berhak melakukan komersialisasi, serta lisensi yang pernah diberikan,” pungkas Rikson. (kad/ver)
“Dari jumlah permohonan KI, serta didukung dengan promosi yang gencar dari DJKI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kami yakin satu tahun ke depan lembaga bank dan nonbank akan menerima permintaan kredit yang cukup tinggi,” ujar Analis Hukum Ahli Madya DJKI Rikson Sitorus pada Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang, Kamis 1 September 2022.
Rikson mengemukakan bahwa jenis KI hak cipta dan merek merupakan yang paling banyak dimohonkan oleh masyarakat. Permohonan pencatatan ciptaan pada 2021 mencapai 82 ribu lebih sedangkan merek menyentuh angka 103 ribu lebih.
Angka ini sudah meningkat jauh dibanding tahun 2019, di mana permohonan pencatatan ciptaan hanya di angka 42 ribuan dan pendaftaran merek di 81 ribuan. Hal ini karena DJKI terus berinovasi dengan mengedepankan pelayanan berbasis digital sehingga masyarakat dapat melakukan sendiri permohonan pendaftaran dan pencatatan KI melalui website dgip.go.id.
“Kami juga memiliki Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang bisa digunakan untuk mencatatkan ciptaan hanya dalam waktu 10 menit dan nanti suratnya bisa dicetak secara mandiri,” terangnya.
Hak cipta sendiri berdasarkan pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa KI ini bisa dijadikan obyek jaminan fidusia. Begitu juga dengan Paten telah diatur sebagai jaminan fidusia sebagaimana di pasal 108 UU Nomor 13 Tahun 2016.
Untuk mendukung pemberian kredit ini, DJKI siap untuk membantu pihak-pihak terkait berupa akses permodalan dengan menyiapkan database khusus. Pada database ini, pihak bank misalnya, bisa melihat status merek tertentu apakah sedang bersengketa dan hak ekonominya berada di tangan pencipta atau dilisensikan.
“Pada kesimpulannya kami siap untuk menyiapkan data KI tentang sisa jangka waktu yang dimiliki. Apakah masih efektif berlaku atau belum dihapuskan diakibatkan gugatan pembatalan atau permohonan penghapusan sendiri,” jelasnya.
“Hal ini untuk dapat mengetahui dengan jelas siapa pemilik hak yang berhak melakukan komersialisasi, serta lisensi yang pernah diberikan,” pungkas Rikson. (kad/ver)
LIPUTAN TERKAIT
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Rabu, 18 Juni 2025
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
