Perkuat RPP tentang Inventarisasi KIK, DJKI dan DJPP lakukan pertemuan lanjutan
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) melaksanakan
pertemuan daring melalui aplikasi zoom,
Selasa (27/7/2021) sebagai tindak lanjut Rapat Bilateral Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) yang diselenggarakan pada
tanggal 21 Juli 2021.
Dalam rapat sebelumnya, telah dilakukan penggabungan RPP Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan RPP Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Serta, DJPP juga telah mengkonsepkan kedua RPP tersebut sehingga menghasilkan rancangan yang menjadi poin pembahasan pada rapat hari ini.
Rapat ini dilaksanakan guna memberikan penguatan jawaban pada agenda rapat Panitia Antar Kementerian dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) di kemudian hari. Diharapkan, seluruh pihak yang berkaitan dengan RPP ini nantinya dapat memperkuat setiap substansi yang ada dan bersinergi serta memiliki kesamaan suara terkait Rancangan ini. (AMO/AMH)
Dalam rapat sebelumnya, telah dilakukan penggabungan RPP Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan RPP Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Serta, DJPP juga telah mengkonsepkan kedua RPP tersebut sehingga menghasilkan rancangan yang menjadi poin pembahasan pada rapat hari ini.
Rapat ini dilaksanakan guna memberikan penguatan jawaban pada agenda rapat Panitia Antar Kementerian dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) di kemudian hari. Diharapkan, seluruh pihak yang berkaitan dengan RPP ini nantinya dapat memperkuat setiap substansi yang ada dan bersinergi serta memiliki kesamaan suara terkait Rancangan ini. (AMO/AMH)
TAGS
#Agenda KILIPUTAN TERKAIT
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Rabu, 18 Juni 2025
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
