Mewujudkan Sistem Layanan Prima, DJKI Gelar Workshop Data Driven

Makassar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly berkomitmen penuh dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan infrastruktur pelayanan publik berbasis digital. Hal ini sejalan dengan misi Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam menjadikan DJKI sebagai kantor kekayaan intelektual (KI)  berkelas dunia. 


Oleh karena itu, DJKI menggelar kegiatan Workshop Data Driven dengan tema Pelayanan Publik KI Berbasis Digital Melalui Data dan Fakta yang Akurat dan Integritas terhitung sejak tanggal 7 s.d. 10 Maret 2022 di The Rinra Hotel, Makassar.


“Meningkatnya jumlah akses yang dilakukan oleh masyarakat yang dibuktikan dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka dibutuhkan suatu sistem yang andal dan dapat bekerja secara optimal dalam mendukung kegiatan operasional,” ujar Sucipto selaku Sekretaris DJKI saat membuka kegiatan pada Selasa, 8 Maret 2022. 


Saat ini, DJKI terus melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi baik hardware seperti data center, server jaringan serta software yaitu aplikasi online. Sucipto mengatakan hal ini juga harus sejalan dengan kapasitas brainware atau sumber daya manusia teknologi informasi.


“Kita sudah mengetahui bahwa data saat ini digunakan sebagai salah satu bentuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pemanfaatan data ini disebut dengan Data Driven,” jelas Sucipto.


Oleh karena itu Sucipto mengatakan dengan mengetahui konsep Data Driven, maka DJKI dapat memanfaatkan data yang ada sehingga mampu menganalisa tren dan perkembangan terkini dan diharapkan agar terciptanya lingkungan kerja yang agile sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. 


“Kita harus terus memberikan kemudahan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan untuk melindungi kekayaan intelektualnya,” tegasnya. 


Pendekatan yang digunakan di dalam Data Driven sendiri adalah dengan dilakukan dan diproses berdasarkan pada setiap data yang sebelumnya sudah tersedia sehingga menghasilkan bahan pertimbangan sebelum terbentuk suatu strategi dan juga aktualisasi dari rencana organisasi.


Dengan menggunakan Data Driven, maka organisasi bisa memperoleh solusi yang sesuai dengan kondisinya secara real time dan juga relevan sehingga proses bisnis layanan teknologi informasi di DJKI dan pelayanan publik KI berbasis teknologi informasi bagi masyarakat serta stakeholder semakin dapat diandalkan. 

“Saya berharap agar semuanya dapat memahami Data Driven dan membangun sistem yang baik, mari sama-sama memberikan pelayanan prima secara digital yang merupakan komitmen kita semua,” pungkas Sucipto. (CH/VER)


LIPUTAN TERKAIT

Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selasa, 17 Juni 2025

Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).

Selasa, 17 Juni 2025

DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional

Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.

Senin, 16 Juni 2025

Selengkapnya