Menkumham Dorong Jajaran Untuk Terus Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya KI

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual (KI) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 25 Oktober 2023 di Lapangan Kemenkumham, Jakarta.

“Rapat Koordinasi ini saya harapkan bukan merupakan agenda rutin tahunan semata, melainkan untuk memastikan target kinerja Kemenkumham “SMART” (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), dan juga sebagai sarana monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dari program KI di wilayah,” ujar Yasonna dalam sambutannya.

Kegiatan Rakornis ini sebagai bentuk pembinaan dan dukungan untuk pelaksanaan perjanjian kinerja dan target kinerja Kemenkumham, serta sebagai sarana menjalin koordinasi terkait dengan rencana kerja tahun 2024 antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Kantor Wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Yasonna juga memberikan penghargaan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham atas kinerja program penegakan dan pelayanan hukum bidang KI di wilayah tahun 2023. 

“Saya ucapkan selamat kepada para kantor wilayah penerima penghargaan atas kinerja program penegakan dan pelayanan hukum bidang kekayaan intelektual di wilayah tahun 2023,” tutur Yasonna. 

Tidak hanya itu, stakeholder maupun lembaga terkait yang telah berperan aktif dalam membangun dan mendukung berjalannya sistem pelindungan merek di Indonesia juga diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM.

“Saya berharap Kemenkumham dapat terus bersinergi dengan berbagai institusi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KI serta memajukan ekosistem KI  di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai tambahan, kegiatan ini dibuka bersamaan dengan penutupan Tahun Tematik Merek 2023 dan pencanangan Tahun Tematik Indikasi Geografis 2024. Nantinya, kegiatan Rakornis yang mengusung tema Ekosistem KI Mendukung Transformasi Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan akan dilaksanakan dari tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta. (SAS/KAD)



LIPUTAN TERKAIT

Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.

Rabu, 18 Juni 2025

Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selasa, 17 Juni 2025

Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).

Selasa, 17 Juni 2025

Selengkapnya