Jakarta – Di era digital yang semakin berkembang ini, pelindungan kekayaan intelektual (KI) menjadi aspek penting bagi para pelaku usaha di platform e-commerce. Hal tersebut dibahas dalam podcast OKE KI bersama Vonny Ernita Susamto, Director of Tokopedia and TikTok e-Commerce, yang menekankan pentingnya pelindungan KI serta strategi sukses berjualan online pada Kamis, 6 Februari 2025, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Podcast Obrolan Kreatif dan Edukatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum yang bertujuan untuk memberikan wawasan, motivasi, dan inspirasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelindungan KI, khususnya bagi para pelaku industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di kesempatan kali ini OKE KI hadir dengan diskusi menarik seputar KI dalam rangkaian INACRAFT 2025, salah satunya membahas mengenai tantangan dan solusi bagi seller dalam melindungi produk dari pelanggaran KI serta cara meningkatkan daya saing di pasar digital.
Dewasa ini, peran platform e-commerce semakin kuat dalam melindungi hak merek serta hak dagang para seller. Vonny menegaskan bahwa Tokopedia dan Shop Tokopedia berupaya mematuhi peraturan pemerintah guna melindungi hak para penjual. “Kami berkomitmen untuk mensosialisasikan serta mengedukasi seller mengenai pentingnya memiliki hak KI, baik dalam bentuk merek dagang maupun hak cipta,” ujarnya.
Tokopedia dan Shop Tokopedia telah menyediakan portal khusus untuk melaporkan pelanggaran KI. Jika seller menemukan produk palsu atau penjual yang tidak resmi, mereka dapat melaporkan melalui portal ini. Sanksi tegas juga diberlakukan, seperti penurunan produk hingga penutupan toko secara permanen, guna menjamin kualitas serta orisinalitas barang yang dijual.
Dalam mendukung UMKM, Tokopedia dan Shop Tokopedia turut memberikan sosialisasi dan fasilitasi dalam pengajuan merek dagang. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 65 juta UMKM, tetapi tidak semuanya memiliki sertifikat merek. Oleh karena itu, platform ini berupaya membantu pelaku usaha kecil agar dapat memiliki perlindungan hukum yang kuat. Salah satu inisiatifnya adalah kerja sama dengan DJKI dalam kegiatan Geographical Indication (GI) Goes to Marketplace pada tahun 2024.
Selanjutnya, Vonny juga membagikan beberapa strategi efektif bagi seller untuk meningkatkan omzet penjualan di platform online. Beberapa di antaranya adalah pemanfaatan fitur diskon, gratis ongkir, flash sale, serta promo double date untuk menarik lebih banyak pembeli. Selain itu, seller juga disarankan untuk aktif dalam mengunggah konten video, melakukan live streaming, serta bergabung dalam program affiliate.
Ulasan atau review positif dari pelanggan juga menjadi faktor krusial dalam membangun kredibilitas bisnis. “Kejujuran dalam berbisnis sangat penting. Seller harus memastikan deskripsi produk sesuai dengan kenyataan dan tidak melakukan overclaiming agar tetap mendapatkan kepercayaan pelanggan,” tambah Vonny.
Sebagai pesan penutup bagi UMKM, Vonny mengingatkan untuk tetap menjadi diri sendiri, jujur dalam berbisnis, dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan upaya ini, diharapkan UMKM dapat berkembang dan naik kelas dalam persaingan pasar digital. (yun/sas)
Warisan bisa berupa rumah, tanah, atau harta benda lainnya kepada keluarga. Namun, tak sedikit yang lupa bahwa karya cipta seperti lagu, buku, lukisan, atau program komputer juga merupakan warisan berharga yang dilindungi hukum. Hak cipta tidak otomatis berakhir saat sang pencipta meninggal dunia. Sebaliknya, hak tersebut tetap hidup dan dapat diwariskan kepada ahli waris, memberikan manfaat ekonomi yang sah dan perlindungan moral yang tak lekang oleh waktu.
Kamis, 31 Juli 2025
Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menyelenggarakan Pembelajaran Daring Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) Tingkat Menengah bagi Sentra KI yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DJKI untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang KI, khususnya bagi pengelola Sentra KI di perguruan tinggi maupun lembaga/kementerian.
Selasa, 29 Juli 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komisi Banding Paten di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 28 Juli 2025. Penyusunan ini sangat penting untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Komisi Banding Paten sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Senin, 28 Juli 2025
Kamis, 31 Juli 2025
Jumat, 1 Agustus 2025
Kamis, 31 Juli 2025