Kunjungan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris menerima kunjungan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di ruang rapat Dirjen KI, lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia, Jakarta, Senin (19/3/2018).
Freddy Harris menyampaikan bahwa masalah terbesar dalam IP Priority Watch List, dan IP Index salah satunya yaitu pembajakan.
“Menangani pembajakan dan pemalsuan ini, semua stakeholder harus turun tangan”, ujar Dirjen KI.
Menurut Freddy, perlu adanya edukasi secara mendasar kepada masyarakat terkait merek-merek yang boleh digunakan. Selain itu, kampanye-kampanye mengenai pelanggaran merek perlu untuk terus dilakukan.
Dalam pertemuan tersebut, MIAP berencana mengajak kerja sama dengan DJKI, diantaranya mengadakan pelatihan-pelatihan yang difokuskan bagi para pemeriksa merek serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI.
Selain pelatihan-pelatihan, Dirjen KI juga mengajak MIAP berdiskusi hal kongkrit terkait penanganan terhadap pembajakan serta pemalsuan merek terdaftar.
“Dalam penanganan ini perlu adanya kerja sama, bagaimana MIAP ini berperan aktif, tidak hanya sekedar pelatihan-pelatihan dan edukasi saja, tetapi perlu juga adanya bantuan dalam penegakan”, ucap Freddy Harris.
Langkah awal dalam mengedukasi masyarakat, Dirjen KI bersama Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI dan Polisi berencana akan mendatangi outlet-oulet di Mall yang menjual CD bajakan. “Kita beri peringatan kepada para pemilik outlet yang menjual CD Indonesia bajakan, kalau masih bersikeras untuk menjual CD Indonesia yang bukan original, maka hukumannya adalah satu Mall ini akan ditutup”, ungkap Freddy Harris. Freddy Harris menambahkan, untuk penjualan CD asing bajakan masih boleh diperdagangkan, hanya saja CD tersebut nantinya akan diberi label (cukai).
Tujuannya adalah memperingatkan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk terbiasa menghargai produk original. “Mengenai produk palsu, seperti produk farmasi, kita juga perlu bekerja sama dengan BPOM, serta produk-produk yang masuk dari luar negara ini perlu bekerja sama dengan Bea Cukai”, ujar Dirjen KI. (Humas DJKI, Maret 2018)
Freddy Harris menyampaikan bahwa masalah terbesar dalam IP Priority Watch List, dan IP Index salah satunya yaitu pembajakan.
“Menangani pembajakan dan pemalsuan ini, semua stakeholder harus turun tangan”, ujar Dirjen KI.
Menurut Freddy, perlu adanya edukasi secara mendasar kepada masyarakat terkait merek-merek yang boleh digunakan. Selain itu, kampanye-kampanye mengenai pelanggaran merek perlu untuk terus dilakukan.
Dalam pertemuan tersebut, MIAP berencana mengajak kerja sama dengan DJKI, diantaranya mengadakan pelatihan-pelatihan yang difokuskan bagi para pemeriksa merek serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI.
Selain pelatihan-pelatihan, Dirjen KI juga mengajak MIAP berdiskusi hal kongkrit terkait penanganan terhadap pembajakan serta pemalsuan merek terdaftar.
“Dalam penanganan ini perlu adanya kerja sama, bagaimana MIAP ini berperan aktif, tidak hanya sekedar pelatihan-pelatihan dan edukasi saja, tetapi perlu juga adanya bantuan dalam penegakan”, ucap Freddy Harris.
Langkah awal dalam mengedukasi masyarakat, Dirjen KI bersama Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI dan Polisi berencana akan mendatangi outlet-oulet di Mall yang menjual CD bajakan. “Kita beri peringatan kepada para pemilik outlet yang menjual CD Indonesia bajakan, kalau masih bersikeras untuk menjual CD Indonesia yang bukan original, maka hukumannya adalah satu Mall ini akan ditutup”, ungkap Freddy Harris. Freddy Harris menambahkan, untuk penjualan CD asing bajakan masih boleh diperdagangkan, hanya saja CD tersebut nantinya akan diberi label (cukai).
Tujuannya adalah memperingatkan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk terbiasa menghargai produk original. “Mengenai produk palsu, seperti produk farmasi, kita juga perlu bekerja sama dengan BPOM, serta produk-produk yang masuk dari luar negara ini perlu bekerja sama dengan Bea Cukai”, ujar Dirjen KI. (Humas DJKI, Maret 2018)
LIPUTAN TERKAIT
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Rabu, 18 Juni 2025
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
