Konsultasi Nasional dalam rangka penyusunan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional (SKIN)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Konsultasi Nasional dalam rangka penyusunan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional (SKIN) di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Tujuan penyusunan SKIN ini dalam rangka merumuskan dan menerapkan SKIN untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas kekayaan intelektual (KI) jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional dan ekonomi Indonesia.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris, menyampaikan bahwa peran DJKI dalam melindungi dan memajukan KI sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu Negara.
“Salah satu program kerja DJKI saat ini, diantara berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal, meningkatkan otomasi kepada semua pemohon, dan meningkatkan permohonan KI”, ujar Freddy Harris dalam arahannya.
Freddy menambahkan, bahwa DJKI memiliki motto yaitu, Mengayomi Cipta, Karsa, Karya (CASAKA). “Kenapa mengayomi, karena kebetulan Kementerian Hukum dan HAM kan pengayoman, jadi mengayomi cipta, karsa, karya seperti teknologi, merek, dan kekayaan intelektual lainnya harus kita lindungi”, ujarnya menjelaskan.
Direktur Kerja Sama dan pemberdayaan KI, Molan mengatakan bahwa penyusunan SKIN ini perlu melibatkan semua Kementerian/ Lembaga (K/L) dan semua pemangku kepentingan KI untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui sistem KI.
“Saat ini, meskipun KI sudah semakin dipahami oleh masyarakat tetapi isu KI secara nasional belum terfokus dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya masih berdasarkan kepentingan masing-masing sektor”, ucap Molan saat sambutan pembukaan.
Dalam arahannya, Freddy menyampaikan bahwa setiap tahunnya DJKI akan menetapkan fokus kebijakan mengenai KI, dan tahun ini fokusnya adalah Indikasi Geografis.
“Tahun ini temanya GI (Geographic Indications). Apapun kebijakan diarahkan fokusnya ke indikasi geografis”, ucap Freddy.Fokus tersebut dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja DJKI, apakah targetnya tercapai atau tidak.
“Untuk target IG, sekarang sudah ditargetkan setiap Kantor Wilayah mendaftarkan minimal 1 (satu) indikasi geografis”, Freddy menjelaskan.
Menurut Freddy, banyaknya persyaratan dalam pengajuan permohonan IG menjadi salah satu alasan kurangnya permohonan IG di Indonesia. “Makanya kami akan menyederhanakan persyaratan tentang IG dan permohonannya akan online”, ujarnya.
Freddy Harris menargetkan bahwa dalam 4 (empat) tahun ke depan DJKI masuk dalam 10 (sepuluh) kantor KI terbaik di dunia. “Jadi ke depan we will be best 10th IP office in the world”, ucapnya.
Tujuan penyusunan SKIN ini dalam rangka merumuskan dan menerapkan SKIN untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas kekayaan intelektual (KI) jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional dan ekonomi Indonesia.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris, menyampaikan bahwa peran DJKI dalam melindungi dan memajukan KI sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu Negara.
“Salah satu program kerja DJKI saat ini, diantara berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal, meningkatkan otomasi kepada semua pemohon, dan meningkatkan permohonan KI”, ujar Freddy Harris dalam arahannya.
Freddy menambahkan, bahwa DJKI memiliki motto yaitu, Mengayomi Cipta, Karsa, Karya (CASAKA). “Kenapa mengayomi, karena kebetulan Kementerian Hukum dan HAM kan pengayoman, jadi mengayomi cipta, karsa, karya seperti teknologi, merek, dan kekayaan intelektual lainnya harus kita lindungi”, ujarnya menjelaskan.
Direktur Kerja Sama dan pemberdayaan KI, Molan mengatakan bahwa penyusunan SKIN ini perlu melibatkan semua Kementerian/ Lembaga (K/L) dan semua pemangku kepentingan KI untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui sistem KI.
“Saat ini, meskipun KI sudah semakin dipahami oleh masyarakat tetapi isu KI secara nasional belum terfokus dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya masih berdasarkan kepentingan masing-masing sektor”, ucap Molan saat sambutan pembukaan.
Dalam arahannya, Freddy menyampaikan bahwa setiap tahunnya DJKI akan menetapkan fokus kebijakan mengenai KI, dan tahun ini fokusnya adalah Indikasi Geografis.
“Tahun ini temanya GI (Geographic Indications). Apapun kebijakan diarahkan fokusnya ke indikasi geografis”, ucap Freddy.Fokus tersebut dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja DJKI, apakah targetnya tercapai atau tidak.
“Untuk target IG, sekarang sudah ditargetkan setiap Kantor Wilayah mendaftarkan minimal 1 (satu) indikasi geografis”, Freddy menjelaskan.
Menurut Freddy, banyaknya persyaratan dalam pengajuan permohonan IG menjadi salah satu alasan kurangnya permohonan IG di Indonesia. “Makanya kami akan menyederhanakan persyaratan tentang IG dan permohonannya akan online”, ujarnya.
Freddy Harris menargetkan bahwa dalam 4 (empat) tahun ke depan DJKI masuk dalam 10 (sepuluh) kantor KI terbaik di dunia. “Jadi ke depan we will be best 10th IP office in the world”, ucapnya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Rabu, 18 Juni 2025
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
