Komisi Banding Paten Putuskan Menolak Permohonan Paten Yamaha Motor serta Menerima Paten Qualcomm
Jakarta - Komisi Banding Paten Republik Indonesia menolak permohonan banding milik Yamaha Motor Co., Ltd. dalam sidang terbuka yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube DJKI Kemenkumham pada Kamis, 17 Februari 2022.
Majelis Banding Paten memutuskan menolak permohonan banding pemohon nomor registrasi 17/KBP/I/2020 atas penolakan permohonan paten nomor P00201704743 tentang “Kendaraan Jenis Tunggang”.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Syafruddin, dengan anggota Aribudhi Nugroho Suyono, Warjito, Aziz Saeffulloh, dan Ragil Yoga Edi.
Ketua Majelis menyampaikan bahwa penolakan atas klaim 1 (satu) sampai klaim 15 didasari atas tidak adanya unsur langkah inventif. Yang dimaksud langkah inventif adalah mempunyai kebaruan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya.
Selain itu, dari hasil pemeriksaan, Komisi Banding Paten juga menemukan adanya klaim paten yang diajukan tidak memiliki keterkaitan permasalahan dan solusi teknisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kedua kelompok klaim tersebut tidak memenuhi persyaratan satu kesatuan invensi.
“Mengingat, setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi harus merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan,” ungkap Syafruddin.
Sementara, pada sidang terbuka ini, dibacakan pula putusan banding paten oleh Majelis Banding Paten yang menyatakan menerima permohonan banding milik Qualcomm.
Majelis pada sidang itu menerima klaim 1 sampai dengan klaim 12 permohonan banding nomor registrasi 75/KBP/IV/2019 terhadap penolakan permohonan paten nomor P00201605642 dengan judul invensi “Memproses Konten Multi Periode Yang Berkesinambungan”.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Faisal Syamsuddin, dengan anggota Hotman Togatorop, Muhamad Sahlan, Budi Suratno, dan Adi Supanto.
Ketua Majelis Faisal Syamsuddin menyatakan bahwa klaim pada permohonan paten pemohon banding 1 (satu) sampai 12 memiliki kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan di industri.
Komisi Banding Paten pun memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencabut surat pemberitahuan penolakan permohonan paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 dan membuka ruang komunikasi kembali dengan menghadirkan pemohon banding.
“Hasil putusan Majelis Banding Paten ini meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat menerbitkan sertifikat paten, dicatat, dan diumumkan melalui media elektronik dan non-elektronik,” ujar Faisal Syamsuddin.
Majelis Banding Paten memutuskan menolak permohonan banding pemohon nomor registrasi 17/KBP/I/2020 atas penolakan permohonan paten nomor P00201704743 tentang “Kendaraan Jenis Tunggang”.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Syafruddin, dengan anggota Aribudhi Nugroho Suyono, Warjito, Aziz Saeffulloh, dan Ragil Yoga Edi.
Ketua Majelis menyampaikan bahwa penolakan atas klaim 1 (satu) sampai klaim 15 didasari atas tidak adanya unsur langkah inventif. Yang dimaksud langkah inventif adalah mempunyai kebaruan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya.
Selain itu, dari hasil pemeriksaan, Komisi Banding Paten juga menemukan adanya klaim paten yang diajukan tidak memiliki keterkaitan permasalahan dan solusi teknisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kedua kelompok klaim tersebut tidak memenuhi persyaratan satu kesatuan invensi.
“Mengingat, setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi harus merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan,” ungkap Syafruddin.
Sementara, pada sidang terbuka ini, dibacakan pula putusan banding paten oleh Majelis Banding Paten yang menyatakan menerima permohonan banding milik Qualcomm.
Majelis pada sidang itu menerima klaim 1 sampai dengan klaim 12 permohonan banding nomor registrasi 75/KBP/IV/2019 terhadap penolakan permohonan paten nomor P00201605642 dengan judul invensi “Memproses Konten Multi Periode Yang Berkesinambungan”.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Faisal Syamsuddin, dengan anggota Hotman Togatorop, Muhamad Sahlan, Budi Suratno, dan Adi Supanto.
Ketua Majelis Faisal Syamsuddin menyatakan bahwa klaim pada permohonan paten pemohon banding 1 (satu) sampai 12 memiliki kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan di industri.
Komisi Banding Paten pun memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencabut surat pemberitahuan penolakan permohonan paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201605642-TP tanggal 29 Agustus 2019 dan membuka ruang komunikasi kembali dengan menghadirkan pemohon banding.
“Hasil putusan Majelis Banding Paten ini meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat menerbitkan sertifikat paten, dicatat, dan diumumkan melalui media elektronik dan non-elektronik,” ujar Faisal Syamsuddin.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Upaya DJKI Tingkatkan Keamanan Data
Purwakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya dalam melindungi data kekayaan intelektual (KI) melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas teknologi informasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sharing Knowledge bersama PT. Aplikanusa Lintasarta yang diselenggarakan pada 10–11 Juni 2025 di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat.
Rabu, 11 Juni 2025
Sidang Terbuka KBP: Koreksi Klaim Diterima, Pelindungan Paten Diperkuat
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan PT Mirandah Asia Indonesia. di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 10 Juni 2025.
Selasa, 10 Juni 2025
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, memberikan arahan dan penguatan mengenai tiga fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 69 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 Juni 2025.
Kamis, 5 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Jumat, 13 Juni 2025
Upaya DJKI Tingkatkan Keamanan Data
Rabu, 11 Juni 2025
DJKI Selenggarakan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Secara Daring: Komitmen terhadap Efisiensi dan Percepatan Layanan Publik
Kamis, 12 Juni 2025
