Ingin Lindungi Indonesia dari Barang Palsu, Pemerintah Temui Otoritas Imigrasi Dan Bea Cukai AS

Los Angeles - Pemerintah melalui Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) terus melakukan upaya untuk membebaskan Indonesia dari barang bajakan. 

Delegasi satgas ops yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertandang ke Kantor Trade Enforcement Coordination Centers (TECC) di Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 November 2021. 

TECC adalah gugus tugas yang terbentuk dari Otoritas Imigrasi Dan Bea Cukai (ICE), Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) dan Bea Cukai dan Pelindungan Perbatasan (CBP) Amerika Serikat. Tugasnya adalah untuk memberantas organisasi kriminal yang terlibat dalam penipuan komersial dengan meningkatkan koordinasi, meningkatkan komunikasi langsung, dan menyatukan upaya untuk mengidentifikasi dan memerangi penipuan perdagangan dan kejahatan kekayaan intelektual.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan satgas pengamanan AS ini.

“Saya pastikan bahwa barang-barang palsu yang masuk ke Indonesia pasti tidak akan lolos. Tetapi jika ada barang ekspor dari kami yang lepas, silakan laporkan kepada satgas kami,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo dalam pertemuan tersebut.

“Ya dan sebaliknya, jika Anda membutuhkan informasi terkait penyelundupan US atau paling tidak LA, kami akan membantu,” jawab John Chopp, agen spesial HSI.

Selain itu, Indonesia juga berdiskusi tentang mekanisme kerja TECC yang bekerja sama dengan lebih dari 40 agensi. Agensi tersebut terdiri dari para ahli yang dapat membantu ICE mengidentifikasi barang yang akan masuk.

“Bagi kami di TECC, komunikasi adalah kunci. Kami bekerja sama dengan banyak agensi ahli yang membantu kami dalam melakukan investigasi hingga penegakan hukum sehingga kami dapat berkoordinasi dan berkomunikasi langsung,” terang Angel Villagrana, salah satu opsir CBP.

Villagrana lebih lanjut menjelaskan bahwa ada dua proses hukum yang bisa dilakukan ketika ditemukan pelanggaran kekayaan intelektual di perbatasan. Pertama, jika barang masuk ke AS teridentifikasi melanggar peraturan kekayaan intelektual, maka akan disita oleh ICE. Importir atau pemilik barang tersebut akan memiliki waktu 90 hari untuk membela barang tersebut sebelum dihancurkan. 

Yang kedua, CBP akan menginvestigasi importir dan membuktikan bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum. Importir baru bisa dikenakan hukuman jika dia terbukti menyadari telah berjualan barang palsu.

Melalui model TECC, CBP dan ICE HSI secara proaktif mengidentifikasi, melarang, dan menyelidiki kargo masuk yang melanggar undang-undang Kepabeanan AS serta undang-undang dan peraturan terkait. TECC juga mempromosikan kolaborasi antar lembaga, berbagi informasi dan sumber daya, dan komunikasi yang efisien untuk meningkatkan misi penegakan perdagangan dari lembaga anggota.

Sementara itu, Indonesia sendiri telah memiliki satgas ops yang terdiri dari lima kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan langsung di bidang pengawasan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Satgas ini diharapkan dapat melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum kekayaan intelektual secara terkoordinasi.

Dalam kunjungan ini, delegasi Indonesia diajak untuk untuk melihat barang-barang bajakan yang berhasil disita oleh TECC Los Angeles. Sebagai informasi, delegasi DJKI yang hadir dalam kunjungan ini antara lain Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Dede Mia Yusanti, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli. (kad/irm)


LIPUTAN TERKAIT

Renstra Kemenkum 2025–2029 Dukung Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya adalah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. 

Selasa, 29 April 2025

DJKI Dorong Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmen dalam memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya ini merupakan bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Senin, 28 April 2025

DJKI Resmikan Mobile IP Clinic Serentak se-Indonesia dalam Peringatan Hari KI Sedunia 2025

Tangerang – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum secara resmi membuka kegiatan Mobile Intellectual Property (IP) Clinic serentak di seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 yang dilaksanakan di Kantor DJKI Tangerang pada 26 April 2025. Dengan mengusung tema (KI) nasional Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital, acara ini menjadi momentum penting dalam mendorong pelindungan dan pengembangan kreativitas anak bangsa di era digital.

Sabtu, 26 April 2025

Selengkapnya