Harmonisasi Kementerian Lembaga, Rampungkan RPP KIK
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal (RPP tentang KIK) melalui aplikasi zoom, Selasa (14/12/2021).
Adapun dalam rapat ini membahas mengenai beberapa substansi dan sinkronisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RPP KIK.
Kaitannya dengan RPP tentang KIK ini, khususnya mengatur mengenai inventarisasi dan pencatatan atau mekanisme pencatatan data yang selaras khususnya bagi pemerintah daerah.
Selain itu, ada beberapa hal terkait pemanfaatan KIK, mengenai perolehan izin, pemanfaatan KIK akan diatur secara spesifik dari berbagai kebutuhan subjek. Apakah nanti akan menjangkau usaha kecil maupun perjanjian bilateral. Serta, bagaimana tindak lanjut mekanisme pemanfaatan dari KIK.
“RPP ini dibuat bukan berarti beberapa kewenangan dari instansi yang sudah ada menjadi tidak ada atau tidak efektif, yang dimaksud adalah integrasi data KIK,” tutur Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Daulat P. Silitonga.
Ia menambahkan, yang utama dalam integrasi data, setiap instansi harus sepakat, setiapinsta nsi memiliki kewenangan sendiri maka harus tetap dihormati. Adanya mekanisme terbaru, masing-masing instansi tetap memiliki kewenangannya sendiri, namun tetap bisa menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan KIK.
“Pelindungan pusat data KIK ini sebagai bentuk pelindungan defensif yang diinisiasi dengan RPP KIK. RPP ini kurang lebih mencerminkan dari pusat data, syarat, maupun fitur,” ujar Kasubdit Penyusunan RUU, RPERPPU, RPP Radita Ajie.
Hadirnya pusat data KIK merupakan bentuk pelindungan nilai ekonomi kekayaan intelektual komunal dari pihak asing yang mencoba untuk mengeksploitasi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia. KIK sendiri terdiri dari Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional. Di mana saat ini data tersebut terinventarisir di beberapa di K/L.
Sebagai tambahan informasi, rapat ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Luar Negeri. (ver/kad)
Adapun dalam rapat ini membahas mengenai beberapa substansi dan sinkronisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RPP KIK.
Kaitannya dengan RPP tentang KIK ini, khususnya mengatur mengenai inventarisasi dan pencatatan atau mekanisme pencatatan data yang selaras khususnya bagi pemerintah daerah.
Selain itu, ada beberapa hal terkait pemanfaatan KIK, mengenai perolehan izin, pemanfaatan KIK akan diatur secara spesifik dari berbagai kebutuhan subjek. Apakah nanti akan menjangkau usaha kecil maupun perjanjian bilateral. Serta, bagaimana tindak lanjut mekanisme pemanfaatan dari KIK.
“RPP ini dibuat bukan berarti beberapa kewenangan dari instansi yang sudah ada menjadi tidak ada atau tidak efektif, yang dimaksud adalah integrasi data KIK,” tutur Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Daulat P. Silitonga.
Ia menambahkan, yang utama dalam integrasi data, setiap instansi harus sepakat, setiapinsta nsi memiliki kewenangan sendiri maka harus tetap dihormati. Adanya mekanisme terbaru, masing-masing instansi tetap memiliki kewenangannya sendiri, namun tetap bisa menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan KIK.
“Pelindungan pusat data KIK ini sebagai bentuk pelindungan defensif yang diinisiasi dengan RPP KIK. RPP ini kurang lebih mencerminkan dari pusat data, syarat, maupun fitur,” ujar Kasubdit Penyusunan RUU, RPERPPU, RPP Radita Ajie.
Hadirnya pusat data KIK merupakan bentuk pelindungan nilai ekonomi kekayaan intelektual komunal dari pihak asing yang mencoba untuk mengeksploitasi keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia. KIK sendiri terdiri dari Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional. Di mana saat ini data tersebut terinventarisir di beberapa di K/L.
Sebagai tambahan informasi, rapat ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Luar Negeri. (ver/kad)
TAGS
#KI KomunalLIPUTAN TERKAIT
Upaya DJKI Tingkatkan Keamanan Data
Purwakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya dalam melindungi data kekayaan intelektual (KI) melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas teknologi informasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sharing Knowledge bersama PT. Aplikanusa Lintasarta yang diselenggarakan pada 10–11 Juni 2025 di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat.
Rabu, 11 Juni 2025
Sidang Terbuka KBP: Koreksi Klaim Diterima, Pelindungan Paten Diperkuat
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan PT Mirandah Asia Indonesia. di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 10 Juni 2025.
Selasa, 10 Juni 2025
Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas
Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, memberikan arahan dan penguatan mengenai tiga fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 69 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 Juni 2025.
Kamis, 5 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Jumat, 13 Juni 2025
Upaya DJKI Tingkatkan Keamanan Data
Rabu, 11 Juni 2025
DJKI Selenggarakan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Secara Daring: Komitmen terhadap Efisiensi dan Percepatan Layanan Publik
Kamis, 12 Juni 2025
