DJKI Mendengar Pertama di Tahun 2023 Digelar di Lamongan

Lamongan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menetapkan tahun 2023 sebagai tahun merek dengan visi membangun kesadaran cinta dan bangga merek Indonesia. Untuk mendukung tercapainya visi ini, DJKI menggelar Kegiatan DJKI Mendengar sebagai upaya mensosialisasikan kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Lamongan dipilih sebagai kabupaten pelaksanaan DJKI Mendengar yang pertama di tahun 2023 ini. Bertempat di Aqilah Restaurant and Hotel pada Selasa, 31 Januari 2023, sosialisasi ini dihadiri 350 peserta dari berbagai kalangan, seperti pelaku UMKM, penggiat KI, dan tokoh masyarakat Lamongan.

Sekretaris DJKI Sucipto dalam sambutannya mengajak para UMKM di Lamongan untuk naik kelas dengan melindungi KI-nya. "Lamongan punya potensi KI di bidang pertanian, perikanan, pariwisata bahari, serta seni budaya yang bisa menjadi senjata yang mendukung bangkitnya ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan, dibajak, atau ditiru oleh pihak lain," himbau Sucipto.

Sucipto juga menyatakan DJKI akan terus berusaha untuk mengoptimalkan kecepatan pelayanan KI agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami berharap, DJKI dan Pemerintah Daerah Lamongan bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi serta memajukan KI masyarakat Lamongan," tambahnya.

Sepakat dengan hal ini, Imam Jauhari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyatakan bahwa Masyarakat Lamongan harus mengambil pelajaran dari Wingko Babat. Wingko Babat yang diproduksi di Kecamatan Babat sejak 1898, ternyata lebih dikenal sebagai kuliner khas Semarang. "Inilah pentingnya pelindungan KI bagi produk unggulan daerah. Tanpa pelindungan KI, produk-produk tersebut bisa diklaim oleh orang lain, oleh daerah lain," ujar Imam.

Abdul Rouf Wakil Bupati Lamongan yang juga hadir di sosialisasi ini sangat mengapresiasi inovasi pelayanan publik yang dilakukan DJKI. "DJKI memiliki inovasi persetujuan otomatis untuk hak cipta dan perpanjangan merek yang diproses kurang dari 10 menit. Sehingga akan sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pengakuan hak atas KI-nya," jelasnya.

Kegiatan DJKI Mendengar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KI masyarakat, pimpinan daerah, serta stakeholders terkait. Peserta yang hadir di acara ini juga bisa bertanya dan memberikan saran kepada DJKI sehingga pelayanan publik DJKI semakin berkualitas. Turut hadir sebagai narasumber Hera Widowati Pemeriksa Merek Madya DJKI, S. Rionaldo Staf Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, serta M. Andi Suwiji Kabid Pengembangan Industri Disperindag Lamongan.



LIPUTAN TERKAIT

Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selasa, 17 Juni 2025

Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).

Selasa, 17 Juni 2025

DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional

Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.

Senin, 16 Juni 2025

Selengkapnya