DJKI Lantik Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek pada Senin, 30 Mei 2022 di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia Jakarta Selatan.
Adapun pejabat yang dilantik adalah sebanyak 1 (satu) orang Pejabat Administrasi dan 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Utama di lingkungan DJKI.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), Razilu mengajak para pejabat yang baru saja dilantik untuk melaksanakan sumpah yang telah diucapkan.
“Saya mengajak agar sumpah yang telah diucapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan komitmen moral dan sikap profesional yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan amanah dimaksud, baik kepada diri sendiri, kepada bangsa dan negara dan yang utama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” tutur Razilu
“Sejalan dengan jiwa dan semangat reformasi birokrasi kita dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel berdampingan dengan sikap yang kooperatif, responsive dalam menghadapi permasalahan bangsa kita dewasa ini,” lanjutnya.
Razilu berharap seluruh pejabat yang baru dilantik agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengambil peran dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, mereka memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Beberapa kegiatan yang kita inisiasi agar pemeriksa merek dapat terjun ke lapangan, salah satunya Mobile IP Clinic. Kegiatan ini merupakan sebuah media untuk para pemeriksa, khususnya pemeriksa ahli utama agar dapat terjun melayani masyarakat dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk DJKI,” jelas Razilu
Razilu juga mengingatkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada korupsi dan gratifikasi serta selalu menjaga martabat sebagai ASN.
“Mari kita bekerja secara profesional, jujur dan tidak ada kepentingan apapun dibalik hal yang kita lakukan dan selalu menjaga kehormatan sebagai ASN DJKI,” tegasnya.
Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara berbunyi setiap pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Pejabat Administrasi maupun Pejabat Fungsional Tertentu wajib dilantik dan diambil sumpahnya. (yun/kad)
Adapun pejabat yang dilantik adalah sebanyak 1 (satu) orang Pejabat Administrasi dan 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Utama di lingkungan DJKI.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), Razilu mengajak para pejabat yang baru saja dilantik untuk melaksanakan sumpah yang telah diucapkan.
“Saya mengajak agar sumpah yang telah diucapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan komitmen moral dan sikap profesional yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan amanah dimaksud, baik kepada diri sendiri, kepada bangsa dan negara dan yang utama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” tutur Razilu
“Sejalan dengan jiwa dan semangat reformasi birokrasi kita dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel berdampingan dengan sikap yang kooperatif, responsive dalam menghadapi permasalahan bangsa kita dewasa ini,” lanjutnya.
Razilu berharap seluruh pejabat yang baru dilantik agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengambil peran dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, mereka memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Beberapa kegiatan yang kita inisiasi agar pemeriksa merek dapat terjun ke lapangan, salah satunya Mobile IP Clinic. Kegiatan ini merupakan sebuah media untuk para pemeriksa, khususnya pemeriksa ahli utama agar dapat terjun melayani masyarakat dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk DJKI,” jelas Razilu
Razilu juga mengingatkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada korupsi dan gratifikasi serta selalu menjaga martabat sebagai ASN.
“Mari kita bekerja secara profesional, jujur dan tidak ada kepentingan apapun dibalik hal yang kita lakukan dan selalu menjaga kehormatan sebagai ASN DJKI,” tegasnya.
Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara berbunyi setiap pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Pejabat Administrasi maupun Pejabat Fungsional Tertentu wajib dilantik dan diambil sumpahnya. (yun/kad)
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
Desain Industri, Ujung Tombak Daya Saing Bisnis Furniture
Sebuah desain tak sekadar estetika visual, namun juga memiliki nilai ekonomi. Inilah gagasan utama yang diangkat dalam OKE KI Seri Webinar #24 bertema “Nilai Daya Saing Desain Industri dalam Bisnis Furniture” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada Senin, 14 Juli 2025. Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif ini, praktisi desain furniture dan akademisi Universitas Tarumanegara, Eddy Supriyatna Marizar hadir sebagai narasumber.
Senin, 14 Juli 2025
DWP DJKI Gelar Bakti Sosial dan Tadabbur Alam Peringati Tahun Baru Islam 1447 H
Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dan Tadabbur Alam dengan mengusung tema Membangun Semangat Hijrah dalam Meningkatkan Iman dan Amal Sholeh di Yayasan As-Zalika, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Kamis, 10 Juli 2025
DJKI Targetkan Peningkatan Pemohonan Paten dari Perguruan Tinggi untuk Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melihat masih kecilnya jumlah perguruan tinggi yang mengajukan paten di Indonesia dibandingkan keseluruhan jumlah universitas Indonesia. Meskipun secara keseluruhan perguruan tinggi menyumbang lebih dari 50% permohonan paten dalam negeri, baru sekitar 153 perguruan tinggi yang memegang paten. Fakta ini menjadi perhatian penting bagi DJKI dalam upayanya mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang merata dan produktif.
Kamis, 3 Juli 2025
