Diskusi Bersama DKPTO, DJKI Bahas Pentingnya Kerja Sama dalam Peningkatan KI

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berupaya meningkatkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang baik di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari gencarnya DJKI menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya, salah satunya Danish Patent and Trademark Office (DKPTO).

“Dengan MoU (Memorandum of Understanding) yang telah ditandatangani bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, memudahkan DJKI dalam melakukan pelindungan KI di Indonesia,” ujar Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam diskusi bersama DKPTO di Ruang Rapat Ali Said pada 14 Februari 2023.

Seperti yang diketahui pada 2021, DJKI telah membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) KI yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga permintah dalam penegakan hukum KI. Hal tersebut juga merupakan upaya DJKI keluar dari status Priority Watch List (PWL) oleh United States Trade Representative (USTR).

“Pada tahun ini juga, DJKI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta, akan melakukan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan pada salah satu mall terbesar di Indonesia, yaitu Mall Mangga Dua. Sertifikasi ini akan berbeda dari sebelumnya, jika biasanya hanya melakukan sampling, pada kesempatan kali ini akan terjun langsung ke seluruh tenant yang ada di sana,” jelas Anom.

Dia juga menambahkan bahwa sertifikasi ini berbeda dari biasanya dikarenakan ukuran Mall Mangga Dua yang luas dan besar dibandingkan dengan pusat perbelanjaan lainnya. Selain itu, Mall Mangga Dua juga menjadi pusat perbelanjaan yang dicurigai menjual barang palsu.

Selain membahas mengenai pelindungan KI, pada kesempatan yang sama Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto juga menyampaikan beberapa pencapaian yang ditorehkan DJKI di tahun 2022.

“Pada tahun 2022, DJKI mencatatkan sebanyak 117.083 hak cipta dengan jenis karya terbanyak, yaitu buku. Hal tersebut merupakan hasil dari program yang dijalankan oleh DJKI selama tahun 2022, salah satunya Mobile Intellectual Property Clinic (MIC),” ucap Anggoro. 

Selain itu, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Lastami menyampaikan bahwa saat krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, KI menjadi salah satu tulang punggung negara, salah satunya melalui Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi kreatif.

Sebagai informasi, kegiatan diskusi ini selain dihadiri oleh perwakilan DJKI dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, juga dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kedutaan Besar Denmark. (SAS/KAD)



LIPUTAN TERKAIT

Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selasa, 17 Juni 2025

Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).

Selasa, 17 Juni 2025

DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional

Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.

Senin, 16 Juni 2025

Selengkapnya