Jakarta - Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengikuti apel pagi yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin, 4 September 2023.
“Saat ini kita sudah mulai memasuki triwulan empat, segera tuntaskan pekerjaan di triwulan tiga yang belum terpenuhi dan mulai mempersiapkan pekerjaan di triwulan empat,” ujar Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua selaku pembina apel pagi.
Pada kesempatan ini Kurniaman juga menyampaikan kebijakan terbaru yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor SEK-KU.01.1-200 mengenai Pelaksanaan Kebijakan Tunjangan Kinerja pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang berlaku mulai 23 Agustus 2023.
“Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh pegawai yang melaksanakan Work from Home untuk bekerja secara maksimal dan menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas,” himbau Kurniaman.
Sebagai informasi, saat ini terdapat perubahan mekanisme sistem kerja pegawai di lingkungan Kemenkumham, yaitu 50% Work from Office dan 50% Work from Home. Penyesuaian ini diberlakukan karena adanya persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-43 tahun 2023.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menyelenggarakan webinar OKE KI seri #20 pada Senin, 16 Juni 2025. Kegiatan yang bertajuk “Pemeriksaan Substantif Paten” ini menghadirkan Eko Hin Ari Pratama, Pemeriksa Paten Ahli Madya DJKI, sebagai narasumber utama.
Senin, 16 Juni 2025
Purwakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya dalam melindungi data kekayaan intelektual (KI) melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas teknologi informasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sharing Knowledge bersama PT. Aplikanusa Lintasarta yang diselenggarakan pada 10–11 Juni 2025 di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat.
Rabu, 11 Juni 2025
Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka untuk dua permohonan banding atas uraian deskripsi dan klaim dari Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan PT Mirandah Asia Indonesia. di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa, 10 Juni 2025.
Selasa, 10 Juni 2025