Bahas Paten, Menkumham Terima Kunjungan Dubes Amerika Serikat Untuk Indonesia
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menerima kunjungan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. di Ruang Menkumham, Gedung Ex-Sentra Mulia, Rabu (20/2/2019).
Kunjungan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Berbagai ketentuan baru diatur dalam UU Paten ini, salah satunya yaitu pada Pasal 20.
Dimana pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa:
Pasal 20 ayat (1): “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”
Pasal 20 ayat (2): “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.”
Hal tersebut membuat para Pemegang Paten yang berasal dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat merasa berkeberatan untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia.
Yasonna H. Laoly meyampaikan bahwa Pemerintah memiliki solusi akan hal tersebut, yaitu dengan dibuatkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permen kumham) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanan Paten oleh Pemegang Paten.
“Tentang Pasal 20 ini, kami mempunyai solusi sementara dengan Permen No 15 Tahun 2018 yang memuat tentang pengecualian pemegang paten yang tidak dapat atau tidak mampu mematuhi pasal 20 ini dapat mengajukan penundaan dari sekarang hingga 5 tahun mendatang,” ujar Yasonna H. Laoly.
Dalam hal ini, Pemegang Paten yang belum dapat melaksanakan Patennya di Indonesia seperti yang diamanatkan pasal 20 UU Paten, maka Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan patennya di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun setelah tanggal pemberian paten di Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan.
Pembatasan waktu selama 5 (lima) tahun ini dirasa cukup bagi Pemegang Paten untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia. Dalam periode penundaan tersebut, Pemegang Paten dapat mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana cara untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Apabila paten tersebut dianggap memiliki prospek bisnis yang kurang menguntungkan, Pemegang Paten dapat mengajukan permohonan penghapusan atas patennya kepada Menteri.
Dirjen KI, Freddy Harris juga menyampaikan bahwa saat ini sedang diproses perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten yang dirasa memberatkan para Pemegang Paten.
“Kami sudah melakukan membuat rancangan akademiknya, saya harap tahun ini selesai dan dapat diajukan ke Parlemen tentang perubahan permen tentang lisensi wajib paten ini. Ini janji kami,” tegas Freddy Harris menjelaskan.
Dalam Pertemuan tersebut, selain Dirjen KI yang mendampingi Menkumham, hadir pula Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; serta Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Reynhard P. Silitonga.
Kunjungan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Berbagai ketentuan baru diatur dalam UU Paten ini, salah satunya yaitu pada Pasal 20.
Dimana pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa:
Pasal 20 ayat (1): “Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.”
Pasal 20 ayat (2): “Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/ atau penyediaan lapangan kerja.”
Hal tersebut membuat para Pemegang Paten yang berasal dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat merasa berkeberatan untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia.
Yasonna H. Laoly meyampaikan bahwa Pemerintah memiliki solusi akan hal tersebut, yaitu dengan dibuatkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permen kumham) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanan Paten oleh Pemegang Paten.
“Tentang Pasal 20 ini, kami mempunyai solusi sementara dengan Permen No 15 Tahun 2018 yang memuat tentang pengecualian pemegang paten yang tidak dapat atau tidak mampu mematuhi pasal 20 ini dapat mengajukan penundaan dari sekarang hingga 5 tahun mendatang,” ujar Yasonna H. Laoly.
Dalam hal ini, Pemegang Paten yang belum dapat melaksanakan Patennya di Indonesia seperti yang diamanatkan pasal 20 UU Paten, maka Pemegang Paten dapat menunda pelaksanaan patennya di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun setelah tanggal pemberian paten di Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan disertai alasan.
Pembatasan waktu selama 5 (lima) tahun ini dirasa cukup bagi Pemegang Paten untuk mengimplementasikan patennya di Indonesia. Dalam periode penundaan tersebut, Pemegang Paten dapat mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana cara untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Apabila paten tersebut dianggap memiliki prospek bisnis yang kurang menguntungkan, Pemegang Paten dapat mengajukan permohonan penghapusan atas patennya kepada Menteri.
Dirjen KI, Freddy Harris juga menyampaikan bahwa saat ini sedang diproses perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten yang dirasa memberatkan para Pemegang Paten.
“Kami sudah melakukan membuat rancangan akademiknya, saya harap tahun ini selesai dan dapat diajukan ke Parlemen tentang perubahan permen tentang lisensi wajib paten ini. Ini janji kami,” tegas Freddy Harris menjelaskan.
Dalam Pertemuan tersebut, selain Dirjen KI yang mendampingi Menkumham, hadir pula Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti; Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman; serta Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Reynhard P. Silitonga.
LIPUTAN TERKAIT
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Rabu, 18 Juni 2025
Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Selasa, 17 Juni 2025
Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).
Selasa, 17 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
