Asistensi dan Konsultasi Permohonan Paten di Sulawesi Selatan: Dorong Inovasi Lokal melalui Patent One Stop Service

Makassar - Setelah sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi terkait dengan proses bisnis paten, kegiatan Patent One Stop Service (POSS) di Provinsi Sulawesi Selatan dilanjutkan dengan kegiatan asistensi serta konsultasi permohonan pendaftaran paten pada Rabu, 5 Juni 2024, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan.

“Setelah kemarin telah dilaksanakan sosialisasi kepada kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari perguruan tinggi, peneliti, dan pelaku usaha, hari ini kegiatan POSS akan dilanjutkan dengan asistensi permohonan paten,” ujar Faisal Syamsuddin selaku Pemeriksa Paten Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Selain membuka layanan asistensi, kegiatan POSS juga membuka layanan konsultasi pendaftaran paten di mana para peserta dapat mengkonsultasikan permohonan paten yang diajukannya secara langsung kepada pemeriksa paten.

“Bapak dan Ibu dapat berkonsultasi dan menyampaikan keluhan-keluhan ataupun kendala yang dialami selama proses permohonan pendaftaran paten, baik dari awal permohonan sampai dengan pasca permohonan,” ucap Faisal.

Layanan-layanan yang dibuka pada kesempatan tersebut terdiri dari layanan pemeriksaan substantif paten atau konsultasi drafting paten dengan pemeriksa paten, layanan edukasi, layanan pemeliharaan paten yang berkaitan dengan penghapusan paten, serta layanan pasca permohonan paten.

“Pada layanan pasca permohonan sendiri, para inventor dapat mengetahui jika ada pelanggaran dalam invensinya atau tidak. Kemudian, jika invensinya ditolak upaya apa saja yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, kegiatan POSS ini menjadi penting sehingga dapat mendorong jumlah permohonan paten, khususnya di Sulawesi Selatan,” tutur Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Johani Siregar selaku Pemeriksa Paten Utama juga menyampaikan beberapa manfaat dari pelaksanaan kegiatan POSS ini, salah satunya dari segi penyusunan permohonan paten atau drafting paten.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para inventor dikarenakan pada saat permohonan invensi yang diajukannya dilakukan pemeriksaan substantif, sudah tidak ada lagi koreksi yang mendasar karena sudah melewati beberapa langkah-langkah, seperti penelusuran, pemeriksaan kejelasan klaim paten, serta pembimbingan penulisan deskripsi,” jelas Johani.

Pada kegiatan tersebut sekitar 20 hingga 30 peserta dari perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan asistensi serta konsultasi. Jenis permohonan yang paling banyak diajukan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah paten sederhana, karena jenis paten tersebut lebih mudah dan praktis untuk digunakan, serta merupakan bentuk dari pengembangan inovasi yang sudah ada.

“Kegiatan POSS ini sangat bermanfaat, karena dapat mendorong jumlah permohonan pendaftaran paten lokal. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membantu inventor dalam menyusun dokumen permohonan paten dengan baik sehingga permohonan yang diajukan dapat selesai tepat waktu dan mendapatkan kepastian hukumnya,” pungkas Johani. 



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional

Bogor — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di The Alana Hotel Sentul. Kegiatan yang berlangsung pada 16 s.d. 19 Juni 2025 ini merupakan langkah strategis dalam merancang arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional untuk lima tahun ke depan.

Senin, 16 Juni 2025

Bukan Sekadar Ide, DJKI Tekankan Pentingnya Substansi dalam Permohonan Paten

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menyelenggarakan webinar OKE KI seri #20 pada Senin, 16 Juni 2025. Kegiatan yang bertajuk “Pemeriksaan Substantif Paten” ini menghadirkan Eko Hin Ari Pratama, Pemeriksa Paten Ahli Madya DJKI, sebagai narasumber utama.

Senin, 16 Juni 2025

Upaya DJKI Tingkatkan Keamanan Data

Purwakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya dalam melindungi data kekayaan intelektual (KI) melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas teknologi informasi. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sharing Knowledge bersama PT. Aplikanusa Lintasarta yang diselenggarakan pada 10–11 Juni 2025 di dua lokasi, yakni Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat.

Rabu, 11 Juni 2025

Selengkapnya