Arsiparis DJKI Gelar Rapat Lanjutan Membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kearsipan

Jakarta - Arsiparis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menggelar rapat lanjutan bersama dengan Biro Umum membahas standar operasional prosedur kearsipan (SOP) melalui aplikasi zoom pada Rabu, (01/09/2021).
 
Rapat lanjutan ini membahas penyempurnaan standar operasional prosedur kearsipan (SOP) yang sudah dibuat oleh TIM Penyusunan SOP DJKI. 

Selain itu, dalam rapat ini juga membahas mengenai materi yang akan dibuat dalam penyusunan SOP, seperti mempersiapkan kegiatan pemindahan arsip inaktif, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pemindahan arsip inaktif, menyusun rencana pemindahan arsip inaktif, melaksanakan pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit persiapan untuk dilakukan verifikasi, menyerahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, dan menerima hasil monitoring dan rekomendasi.

Sementara itu, perwakilan Arsiparis Muda Ditjen KI, Restu Fajar Satyagrah, menyarankan agar dalam penyusunan SOP Kearsipan ini lebih efisien dan efektifitas maka sebaiknya mengundang narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia. 

“Hal ini sangat penting dilakukan mengingat narasumber dari kedua instansi tersebut dianggap kompeten dalam penyusunan SOP,” ujar Restu. 

Sebagai informasi, tindak lanjut dari kegiatan ini akan diadakannya lagi rapat pembahasan selanjutnya. Peserta rapat ini berjumlah 11 orang diantaranya Kasubbag Persuratan Ditjen KI, Arsiparis Muda Ditjen KI, perwakilan Biro Umum Sekretaris Jenderal, perwakilan Arsiparis Muda Biro Umum, serta perwakilan dari Biro Hukerma. 


TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pelindungan hukum terhadap karya intelektual masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum resmi menurunkan tarif pembayaran pencatatan hak cipta melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.

Rabu, 18 Juni 2025

Edukasi dan Kepatuhan Adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selasa, 17 Juni 2025

Sosialisasi KI Bagi Masyarakat Umum, DJKI Gelar Pembelajaran Daring

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pembelajaran Modul Pelindungan Kekayaan Intelektual tingkat dasar secara daring pada 17 Juni 2025. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ke depan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin mempelajari lebih dalam terkait kekayaan intelektual (KI).

Selasa, 17 Juni 2025

Selengkapnya