LIPUTAN HUMAS
DJKI dan UK IPO Bahas Penguatan Code of Conduct E-Commerce di Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Head of IP Southeast Asia Intellectual Property Office of the United Kingdom (UK IPO) Desmond Tan, guna membahas penguatan penerapan Indonesia IP E-Commerce Code of Conduct (CoC). Pertemuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama ASEAN–UK dalam memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di platform digital.
Rabu, 7 Januari 2026
Perkuat Tata Kelola Royalti, DJKI Serap Aspirasi Staf Khusus Presiden Terkait Pusat Data Lagu
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI terus mematangkan langkah untuk menciptakan ekosistem musik yang lebih transparan melalui pengembangan Pusat Data Lagu dan/atau Musik atau PDLM. Upaya ini diperkuat dengan menjaring masukan strategis dari Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto, guna memastikan sistem data yang dibangun benar-benar berpihak pada kepentingan pencipta.
Rabu, 7 Januari 2026
Alasan Hak Cipta Dicatatkan, Sementara Merek dan Paten Harus Didaftarkan
Kekayaan intelektual (KI) merupakan aset bernilai ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu dilindungi secara hukum. Di Indonesia, pelindungan KI dilakukan melalui mekanisme yang berbeda, tergantung pada jenisnya. Hak cipta dikenal dengan istilah pencatatan, sementara merek dan paten wajib didaftarkan. Perbedaan ini kerap menimbulkan pertanyaan di masyarakat, padahal masing-masing memiliki dasar hukum dan tujuan pelindungan yang berbeda.
Rabu, 7 Januari 2026
Menuju Kantor KI Kelas Dunia, Dirjen KI Tekankan Percepatan Layanan dan Kinerja DJKI
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar meyakini bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI mampu menjadi kantor kekayaan intelektual berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penguatan kinerja secara menyeluruh, terutama melalui peningkatan kualitas layanan, percepatan proses, serta sinergi antarunit kerja di lingkungan DJKI.
Selasa, 6 Januari 2026
DJKI Mulai Integrasi Database ke SuperApps PASTI
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyatakan kesiapan dalam mengintegrasikan layanan Kekayaan Intelektual ke dalam SuperApps PASTI sebagai bagian dari transformasi digital layanan hukum nasional. Kesiapan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Transformasi Digital Kementerian Hukum yang dipimpin Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, pada 6 Januari 2026 di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Selasa, 6 Januari 2026
Transformasi Digital DJKI Perkuat Pelindungan KI
Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan komitmen memperkuat layanan publik berbasis digital melalui pembaruan infrastruktur dan peningkatan kapabilitas keamanan siber sepanjang 2025. Upaya ini dilakukan untuk mendukung integrasi layanan kekayaan intelektual (KI) ke dalam ekosistem SuperApps PASTI Kementerian Hukum serta mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran dan pelindungan KI secara aman dan berkelanjutan.
Senin, 5 Januari 2026
Membaca Aksara Jawa Lewat Rabaan dan Suara
Aksara Jawa tentu identik dengan citra visual. Bentuk huruf yang harus dilihat, ditiru, dan dibaca melalui penglihatan. Sementara bagi penyandang disabilitas sensorik netra, kondisi tersebut kerap menjadi batas tak kasatmata yang menjauhkan mereka dari warisan budaya negeri sendiri. Ketika akses belajar tidak inklusif, identitas budaya pun berisiko terputus untuk dipelajari.
Minggu, 4 Januari 2026
DJKI Tegaskan Pembatalan Merek Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia Sudah Sesuai Peraturan Perundangan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menegaskan, pembatalan dan pencoretan merek PERSAUDARAAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (PITI) dengan Nomor Pendaftaran IDM000657831 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi kewajiban DJKI dalam menjaga ketertiban hukum di bidang merek.
Jumat, 2 Januari 2026
Ketika Warisan Seni Resmi Terjaga oleh Indikasi Geografis
Di sebuah bengkel kayu di sudut Jepara, suara pahat bersahut-sahutan dengan aroma kayu yang memenuhi udara. Di sana, tangan-tangan terampil bekerja telaten, mengukir motif demi motif dengan penuh kesabaran. Ada yang menandai pola, ada yang memahat lekuk halus, sementara sebagian lain menyempurnakan finishing. Tidak ada yang tergesa. Setiap goresan ukiran dikerjakan dengan rasa bangga, seolah mereka tahu, di setiap serat kayu itu melekat identitas kota mereka.
Jumat, 2 Januari 2026
Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Kewajiban Pembayaran Royalti Lagu dan/ Musik di Ruang Publik Komersial
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik yang bersifat komersial. Aturan ini dituangkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 yang ditujukan untuk memberikan kejelasan bagi pelaku usaha atau penyelenggara acara sekaligus memastikan hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait tetap terlindungi.
Senin, 29 Desember 2025
Belajar Ketentuan Hak Cipta dan Royalti Lagu Rohani
Musik menjadi pembangun suasana terbaik utamanya di momen-momen perayaan keagamaan. Lagu legendaris, All I Want for Christmas Is You dan It's Beginning To Look A Lot Like Christmas, misalnya selalu diputar di berbagai tempat pada perayaan Natal. Dilansir dari The Economist, lagu tersebut menjadi sumber pendapatan tahunan yang fantastis, dengan estimasi royalti mencapai sekitar USD 2,5 juta hingga USD 3 juta atau Rp39,3 - 49 miliar per tahun.
Kamis, 25 Desember 2025
Putusan MK Perjelas Skema Royalti, DJKI Tegaskan Musisi Aman Berkarya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan penting atas uji materi Undang-Undang Hak Cipta dalam Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh musisi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memandang putusan ini akan memberikan kepastian hukum bagi ekosistem musik nasional, khususnya terkait polemik larangan membawakan lagu di ruang publik, serta menegaskan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sebagai fondasi keberlanjutan industri kreatif.
Rabu, 24 Desember 2025
Tips Dee Lestari Amankan Karya sebelum Diadaptasi Jadi Film
Penulis legendaris sekaligus penyanyi Dewi Dee Lestari membagikan tipsnya untuk aman berkarya di dunia kreatif. Sebelum Filosofi Kopi menjadi kedai kopi, film bahkan apparel, Dee telah memberikan pelindungan hukum pada karyanya untuk memastikan seluruh elemen di semesta Filosofi Kopi aman
Selasa, 23 Desember 2025
Indonesia Kenalkan Sistem Hak Cipta Nasional dan Proposal Manajemen Royalti Global kepada Vietnam
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan Kantor Hak Cipta Vietnam (Copyright Office of Vietnam) untuk memperkenalkan sistem hak cipta di Indonesia serta mendorong penguatan legally binding instrument di forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR). Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) di tingkat nasional dan internasional sebagai fondasi kepastian hukum bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif.
Senin, 22 Desember 2025
Peran Ibu dalam Menguatkan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa pelindungan Indikasi Geografis berperan besar dalam menjaga kualitas produk daerah sekaligus melindungi ribuan ibu di berbagai wilayah Indonesia yang selama ini menjadi motor utama produksi. Memperingati Hari Ibu pada 22 Desember 2025, DJKI mengajak masyarakat untuk semakin sadar bahwa menjaga warisan tradisional berarti melindungi para perempuan yang merawatnya.
Senin, 22 Desember 2025
