Workshop on Intellectual Property Academy: Kerja Sama DJKI dan DKPTO dalam Berbagi Pengalaman Pelindungan Kekayaan Intelektual
Jakarta — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Workshop on Intellectual Property Academy pada Selasa, 24 September di Kantor DJKI, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Direktur Jenderal Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), Sune Stampe Sørensen, ke Indonesia pada 23-24 September 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait pellindungan kekayaan intelektual (KI) antara Denmark dan Indonesia.
Dalam lokakarya tersebut, Sune menyampaikan peran dan fungsi DKPTO dalam melindungi KI di Denmark. Ia menekankan pentingnya sistem kekayaan intelektual yang efisien baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Di Denmark kami berfokus pada upaya mempertahankan dan meningkatkan efisiensi sistem kekayaan intelektual (baik nasional maupun internasional) bagi semua sektor bisnis," ujar Sune Stampe Sørensen.
Sune juga menjelaskan bahwa DKPTO menerapkan pendekatan berbasis layanan dan segmentasi dalam melayani masyarakat, di mana pemohon KI menjadi fokus utama. DKPTO bekerja sama dengan berbagai organisasi kekayaan intelektual internal serta kantor kekayaan intelektual di seluruh dunia.
Terdapat empat area utama yang menjadi fokus DKPTO, yaitu, penciptaan nilai melalui KI, sistem pelindungan KI yang adil, dan efisien, komitmen internasional, dan peningkatan pengetahuan mengenai KI.
"Denmark adalah salah satu negara paling inovatif di Eropa dan menempati peringkat ke-9 dalam Global Innovation Index 2023," tambah Sune.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Yasmon, menyampaikan bahwa lokakarya ini merupakan momen penting bagi kedua negara untuk saling berbagi pengalaman terkait perlindungan kekayaan intelektual.
"Ini adalah kesempatan baik bagi DJKI untuk berdiskusi dengan Direktur Jenderal DKPTO. Kami dapat belajar banyak dari pengalaman Denmark terkait KI. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berdiskusi," ujar Yasmon.
DJKI sendiri telah melaksanakan berbagai program edukasi dan pendampingan terkait kekayaan intelektual bagi masyarakat luas.
"Kami memiliki program Patent Examiners Goes to Campus dan Mobile Intellectual Property Clinic untuk mendampingi masyarakat secara langsung dalam pengajuan permohonan KI mereka," jelas Yasmon.
Setiap tahun, DJKI juga mengadakan pameran di tingkat nasional dan regional dan mengundang para inventor, UMKM, serta pemilik KI untuk berpartisipasi. Selain itu, DJKI juga menghubungkan mereka dengan investor melalui kegiatan business matching yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir.
Pada 7 Juli 2023, DJKI telah meresmikan Indonesian National Intellectual Property Academy (NIPA) sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama antara DJKI dan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang diumumkan dalam sesi Sidang Umum WIPO ke-64 di Jenewa, Swiss.
Sebagai upaya mendukung perkembangan NIPA, pada 17 Agustus 2024, DJKI juga meluncurkan situs laman yang memuat informasi lengkap terkait IP Academy yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
"Ke depan, kami berharap dapat meningkatkan edukasi kekayaan intelektual melalui kolaborasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki minat serupa dalam bidang kekayaan intelektual," pungkas Yasmon.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Desain Industri Jadi Aset Penting di Era Digital
Pelindungan desain industri menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi dan ekonomi kreatif. Tidak hanya melindungi tampilan fisik suatu produk, desain industri kini juga mencakup elemen digital seperti tampilan antarmuka yang menjadi nilai tambah dan daya saing produk di pasar global.
Rabu, 17 Juni 2026
Indonesia-Jepang Bertukar Informasi Mengenai Perkembangan Terkini di Bidang KI Dalam Kerangka IJEPA
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pertemuan Sub-Committee on Intellectual Property dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 17 Juni 2026 di Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas selesainya proses review IJEPA yang akan segera memasuki tahap implementasi dan wadah bagi Indonesia dan Jepang untuk bertukar informasi mengenai perkembangan terkini di bidang kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 17 Juni 2026
Kemenkum Hadiri Rapat Panja RAPBN 2027
Kementerian Hukum menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam KEM-PPKF sebagai pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Rabu, 17 Juni 2026. Rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Muhammad Haji Said Abdullah tersebut turut dihadiri anggota Banggar DPR RI, pimpinan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas berbagai aspek pendapatan negara dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027.
Rabu, 17 Juni 2026
