Rapat Kerja Evaluasi dan Capaian Kinerja Kemenkumham 2017
Jakarta - Rapat kerja evaluasi dan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017 diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Bidang kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Kepresidenan, mengenai Program Prioritas Kepastian Hukum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.
Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).
Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.
Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual.
Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).
Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.
Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan IPOS Jajaki Kerja Sama Seputar KI di Kancah ASEAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum selaku wakil Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 mengadakan pertemuan bilateral dengan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) pada 5 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Agenda ini bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan terkini dalam lanskap kekayaan intelektual (KI) di negara masing-masing.
Senin, 5 Mei 2025
UU Paten yang Baru: Apa Saja yang Berubah dan Kenapa Penting untuk Diketahui?
Perubahan Undang-Undang Paten bukan hanya soal pasal dan ayat. Di baliknya, ada dampak nyata bagi dunia usaha, investor, hingga para peneliti di perguruan tinggi. Apa saja perubahan itu dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab dalam kegiatan ”Sosialisasi UU Paten: Perkembangan dan Implikasi terhadap Bisnis” yang digelar di World Trade Center Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Selasa, 6 Mei 2025
DJKI Selenggarakan Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Daring (Jaring) dengan menggunakan modul “Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar” pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2025 bertempat di Gedung DJKI Lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selasa, 6 Mei 2025
