Korea-Indonesia Copyright Seminar 2017
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Korea Copyright Cooperation (KCC) menyelenggarakan seminar mengenai 'Pengelolaan dan Pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Ekonomi Digital', Kamis (9/11/2017).
Tujuan terselenggaranya acara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen pelindungan hak cipta di Indonesia dan Korea. Acara ini juga sebagai ajang diskusi terkait dengan penanggulangan pelanggaran hak cipta, pemanfaatan hak cipta, serta business matching antara industri musik Korea dan Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI), Dede Mia Yusanti, mengatakan bahwa seminar ini merupakan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan sistem KI, khususnya Hak Cipta di Indonesia.
"Saya berharap melalui kegiatan seminar ini dapat menambah wawasan para peserta mengenai pelindungan hak cipta", ucap Dede Mia Yusanti.
Sistem hak cipta di Indonesia diatur melalui Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014. Dalam UU tersebut, terdapat peraturan baru yang strategis, salah satunya berkaitan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
LMKN merupakan representasi dari Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, yang memiliki tugas untuk melakukan penarikan royalti dari pengguna atas penggunaan secara komersial terhadap ciptaan atau produk hak terkait dan mendistribusikan kembali royalti tersebut kepada anggota/pemberi kuasa.
Kewenangan LMKN tersebut dapat didelegasikan kepada LMK Pencipta atau Hak Terkait yang mendapatkan izin Operasional dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Memasuki era digital saat ini, LMK perlu memiliki aturan yang tepat dalam penarikan dan pendistribusian royali pada pemanfaatan teknologi melalui jaringan internet sebagai sarana promosi dan pemasaran industri KI.
"Kerja sama LMK dalam lingkup internasional sangat diperlukan untuk menghadapi fenomena digital ini. Demikian juga panduan, kode etik dan pengaturan LMK dalam dunia digital perlu diwujudkan untuk memberi kenyamanan, keamanan dan keadilan dalam penggunaan karya musik dan lagu melalui jaringan internet", ujar Dede Mia Yusanti dalam sambutannya.
Lanjutnya, Dede Mia Yusanti mengatakan dukungan KCC seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kapasitas dari LMK-LMK di Indonesia.Kegiatan ini dihadiri 50 peserta yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Konsultan KI, dan LMK.
Tujuan terselenggaranya acara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen pelindungan hak cipta di Indonesia dan Korea. Acara ini juga sebagai ajang diskusi terkait dengan penanggulangan pelanggaran hak cipta, pemanfaatan hak cipta, serta business matching antara industri musik Korea dan Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI), Dede Mia Yusanti, mengatakan bahwa seminar ini merupakan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan sistem KI, khususnya Hak Cipta di Indonesia.
"Saya berharap melalui kegiatan seminar ini dapat menambah wawasan para peserta mengenai pelindungan hak cipta", ucap Dede Mia Yusanti.
Sistem hak cipta di Indonesia diatur melalui Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014. Dalam UU tersebut, terdapat peraturan baru yang strategis, salah satunya berkaitan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
LMKN merupakan representasi dari Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, yang memiliki tugas untuk melakukan penarikan royalti dari pengguna atas penggunaan secara komersial terhadap ciptaan atau produk hak terkait dan mendistribusikan kembali royalti tersebut kepada anggota/pemberi kuasa.
Kewenangan LMKN tersebut dapat didelegasikan kepada LMK Pencipta atau Hak Terkait yang mendapatkan izin Operasional dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Memasuki era digital saat ini, LMK perlu memiliki aturan yang tepat dalam penarikan dan pendistribusian royali pada pemanfaatan teknologi melalui jaringan internet sebagai sarana promosi dan pemasaran industri KI.
"Kerja sama LMK dalam lingkup internasional sangat diperlukan untuk menghadapi fenomena digital ini. Demikian juga panduan, kode etik dan pengaturan LMK dalam dunia digital perlu diwujudkan untuk memberi kenyamanan, keamanan dan keadilan dalam penggunaan karya musik dan lagu melalui jaringan internet", ujar Dede Mia Yusanti dalam sambutannya.
Lanjutnya, Dede Mia Yusanti mengatakan dukungan KCC seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kapasitas dari LMK-LMK di Indonesia.Kegiatan ini dihadiri 50 peserta yang terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Konsultan KI, dan LMK.
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
DJKI dan IPOS Jajaki Kerja Sama Seputar KI di Kancah ASEAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum selaku wakil Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 mengadakan pertemuan bilateral dengan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) pada 5 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Agenda ini bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan terkini dalam lanskap kekayaan intelektual (KI) di negara masing-masing.
Senin, 5 Mei 2025
UU Paten yang Baru: Apa Saja yang Berubah dan Kenapa Penting untuk Diketahui?
Perubahan Undang-Undang Paten bukan hanya soal pasal dan ayat. Di baliknya, ada dampak nyata bagi dunia usaha, investor, hingga para peneliti di perguruan tinggi. Apa saja perubahan itu dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab dalam kegiatan ”Sosialisasi UU Paten: Perkembangan dan Implikasi terhadap Bisnis” yang digelar di World Trade Center Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Selasa, 6 Mei 2025
DJKI Selenggarakan Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Daring (Jaring) dengan menggunakan modul “Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar” pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2025 bertempat di Gedung DJKI Lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selasa, 6 Mei 2025
