Jemput Bola ke Pelosok Daerah, Wujud Hadir DJKI dan Kantor Wilayah di Tengah Masyarakat

Kabupaten Tangerang - Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) yang berkualitas kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten menggelar Kegiatan Layanan Hukum dan HAM Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) pada hari Selasa, 20 Juni 2023 di Kantor Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Banten dapat dengan mudah mengakses pelayanan KI yang ada pada DJKI maupun Kanwil Banten. Tidak hanya menghadirkan layanan KI, Kanwil Banten juga membuka layanan terkait konsultasi hukum, administrasi hukum umum, pelayanan komunikasi masyarakat dan pendaftaran paspor online.

Selain dari pelayanan tersebut disediakan juga mobil Layanan Hukum Bergerak yang mana mobil ini ditujukan untuk layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin (Bangkumis) yang akan diarahkan ke pelosok daerah Provinsi Banten untuk dapat lebih menjangkau masyarakat yang kesulitan dalam mengakses layanan hukum dan tidak dipungut biaya apapun.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Banten Sri Yusfini Yusuf menyampaikan bahwa layanan hukum dan HAM sudah melaksanakan dua bentuk pelayanan pada masyarakat melalui layanan tatap muka loket di kantor dan layanan berbasis aplikasi sehingga mudah dijangkau masyarakat.

“Kali ini kita berinisiasi untuk jemput bola dengan menghadirkan mobil Layanan Hukum Bergerak Bangkumis yang menyasar ke daerah pelosok Kabupaten di Banten dengan tujuan agar masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan kita tanpa harus datang ke kantor,” kata Sri.

Sri menyatakan bahwa DJKI dan Kanwil Kemenkumham Banten memiliki layanan di bidang KI yang dapat mendukung kemudahan dalam pendaftaran maupun pencatatan KI yang di mana dapat mendukung kemajuan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami senantiasa berkomitmen untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi layanan jemput bola melalui program Layanan Hukum dan HAM MIC ini,” ucap Sri.

Pada kesempatan yang sama Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar diwakili oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yani Sutisna juga turut menyampaikan bahwa layanan ini merupakan langkah maju dalam menghadirkan akses pelayanan masyarakat kapanpun dan dimanapun.

“Saya berharap berbagai hambatan dan tantangan geografis finansial dan sosial yang sering kali menjadi penghalang akses pelayanan dapat teratasi, dan dengan hadirnya layanan ini kini masyarakat bisa mengakses informasi hukum, KI dan lain lainnya dengan lebih mudah,” pungkas Yani.(mch/ver)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.

Jumat, 13 Juni 2025

DJKI Selenggarakan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Secara Daring: Komitmen terhadap Efisiensi dan Percepatan Layanan Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis secara daring sebagai bagian dari upaya percepatan pelayanan publik serta penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Kamis, 12 Juni 2025

DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.

Rabu, 11 Juni 2025

Selengkapnya