DJKI Gelar MIC di Kalimantan Timur: Masih Banyak Potensi KI yang Bisa Digali
Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur banyak menyimpan potensi kekayaan intelektual (KI) yang harus dilindungi. Saat ini ada 5 (lima) indikasi geografis setempat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yaitu Beras Adan Krayan, Garam Gunung Krayan, Tenun Doyo Tanjung Isui, Lada Putih Malonan, dan Kakao Berau.
Selain itu, terdapat juga 6 (enam) KI komunal yang telah tercatat, di antaranya Solong Penias Paser, Enggang Kalimantan Timur, dan Ronggeng Paser. Kendati demikian, menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto jumlah KI terdaftar tersebut masih belum maksimal.
"Sampai tahun 2022, telah terdapat sejumlah 47 kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diajukan permohonannya, tetapi baru 6 (enam) KIK yang tercatatkan. Kiranya potensi KIK yang ada dapat terus digali dan dioptimalkan," ujar Lucky.
Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur bekerja sama dengan DJKI terus berupaya meningkatkan pelindungan KI dengan menggelar Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Kita tidak bisa berdiam diri. Kita lakukan jemput bola dengan melaksanakan MIC ini," lanjutnya.
Pelindungan dan pengembangan produk berbasis KIK dapat mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen dan mendorong kegiatan perekonomian daerah melalui kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta kekuatan sosial masyarakat.
Lucky berharap, melalui kegiatan ini jumlah pencatatan KIK di Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat, masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat termotivasi untuk menyadari pentingnya pencatatan untuk melestarikan budaya komunal.
Selaras dengan Lucky, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur Sofyan menjelaskan bahwa kegiatan MIC bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan KI bagi para pelaku usaha/UMKM, pencipta/kreator, inventor, desainer, pemangku kepentingan, serta instansi terkait dan masyarakat dalam mendorong kreasi dan inovasi di bidang KI.
"Diharapkan kegiatan MIC dapat menginisiasi terwujudnya pelayanan KI sehingga potensi KI dapat menjadi salah satu pilar penopang peningkatan ekonomi masyarakat setempat dapat dirasakan," jelas Sofyan.
Sofyan menambahkan, pada tahun ini Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur turut menginisiasi pendaftaran indikasi geografis produk Gula Aren Tuana Tuha Kutai Kartanegara.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi ke-19 penyelenggaraan MIC yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Juli dan terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu sosialisasi dan diseminasi KI serta pemberian layanan konsultasi KI dan KIK oleh para ahli KI untuk seluruh masyarakat umum. (SYL/KAD)
Selain itu, terdapat juga 6 (enam) KI komunal yang telah tercatat, di antaranya Solong Penias Paser, Enggang Kalimantan Timur, dan Ronggeng Paser. Kendati demikian, menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto jumlah KI terdaftar tersebut masih belum maksimal.
"Sampai tahun 2022, telah terdapat sejumlah 47 kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diajukan permohonannya, tetapi baru 6 (enam) KIK yang tercatatkan. Kiranya potensi KIK yang ada dapat terus digali dan dioptimalkan," ujar Lucky.
Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur bekerja sama dengan DJKI terus berupaya meningkatkan pelindungan KI dengan menggelar Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Kita tidak bisa berdiam diri. Kita lakukan jemput bola dengan melaksanakan MIC ini," lanjutnya.
Pelindungan dan pengembangan produk berbasis KIK dapat mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen dan mendorong kegiatan perekonomian daerah melalui kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta kekuatan sosial masyarakat.
Lucky berharap, melalui kegiatan ini jumlah pencatatan KIK di Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat, masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat termotivasi untuk menyadari pentingnya pencatatan untuk melestarikan budaya komunal.
Selaras dengan Lucky, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur Sofyan menjelaskan bahwa kegiatan MIC bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan KI bagi para pelaku usaha/UMKM, pencipta/kreator, inventor, desainer, pemangku kepentingan, serta instansi terkait dan masyarakat dalam mendorong kreasi dan inovasi di bidang KI.
"Diharapkan kegiatan MIC dapat menginisiasi terwujudnya pelayanan KI sehingga potensi KI dapat menjadi salah satu pilar penopang peningkatan ekonomi masyarakat setempat dapat dirasakan," jelas Sofyan.
Sofyan menambahkan, pada tahun ini Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur turut menginisiasi pendaftaran indikasi geografis produk Gula Aren Tuana Tuha Kutai Kartanegara.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi ke-19 penyelenggaraan MIC yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Juli dan terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu sosialisasi dan diseminasi KI serta pemberian layanan konsultasi KI dan KIK oleh para ahli KI untuk seluruh masyarakat umum. (SYL/KAD)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.
Rabu, 11 Juni 2025
Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pelindungan hukum bagi pengusaha dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam pidatonya pada acara Hari Kewirausahaan Nasional yang diadakan di Gedung SMESCO, Jakarta. Yusril menyampaikan bahwa tanpa adanya pelindungan hukum yang jelas, pengusaha akan kesulitan berkembang, khususnya di tengah tantangan global.
Selasa, 10 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”
Rabu, 11 Juni 2025
Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional
Selasa, 10 Juni 2025
Sidang Terbuka KBP: Koreksi Klaim Diterima, Pelindungan Paten Diperkuat
Selasa, 10 Juni 2025
