DJKI dan Universitas Nusa Putra Teken PKS untuk Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual

Sukabumi — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum perkuat sinergi dalam bidang kekayaan intelektual (KI) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Universitas Nusa Putra dan DJKI, Kamis, 19 Juni 2025.

Penandatanganan PKS ini dilakukan di sela kegiatan Workshop Nasional dan Kuliah Umum bertema “Urgensi Reformulasi Pelindungan Kekayaan Intelektual di Era Artificial Intelligence”, oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu sebagai Narasumber.

Sementara itu, Dirjen KI, Razilu, menegaskan bahwa penguatan ekosistem KI di perguruan tinggi menjadi salah satu prioritas strategis DJKI. “Kami mendorong agar setiap karya intelektual dari seluruh kegiatan Tri Dharma di Universitas Nusa Putra dapat segera dicatatkan dan dilindungi, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional,” ujar Razilu dalam kuliah umumnya.

Selama satu dekade terakhir, Universitas Nusa Putra telah mencatatkan 49 permohonan hak cipta. Kolaborasi yang semakin erat dengan DJKI ini diharapkan mampu mendorong peningkatan angka pendaftaran KI, sekaligus memperkuat budaya riset dan inovasi di lingkungan universitas.

Sebagai bagian dari transformasi layanan digital, DJKI juga terus mengembangkan platform seperti e-HakCipta untuk mendukung proses pendaftaran KI secara lebih cepat dan mudah. “Jangan biarkan ide brilian anda tanpa pengakuan hukum. Lindungi karya anda sekarang juga,” tutup Razilu.

Dalam acara tersebut, Wakil Rektor I Universitas Nusa Putra, Samsul Pahmi mewakili universitas dalam penandatanganan PKS. Dalam sambutannya, Samsul Pahmi mengungkapkan pentingnya kerja sama ini sebagai upaya mendorong pelindungan hasil karya sivitas akademika. 

“Harapan kita semua, melalui pelindungan hak cipta dan kekayaan intelektual, karya-karya sivitas akademika Universitas Nusa Putra dapat terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak lain, serta semakin memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Samsul Pahmi.

Dengan terjalinnya PKS ini, DJKI berharap Universitas Nusa Putra dapat menjadi salah satu percontohan pengembangan ekosistem KI yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Indonesia, serta dapat menargetkan 1000 KI dari Universitas Nusa Putra Sukabumi dan bisa go nasional dan go internasional.

 



TAGS

#Dirjen KI

LIPUTAN TERKAIT

Optimalkan Perlindungan Desain Industri, DJKI Gelar Bimtek di UPN Veteran Jawa Timur

Surabaya - Dorong peningkatan jumlah desain industri terdaftar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Desain Industri pada Kamis, 19 Juni 2025. Kegiatan ini dilangsungkan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur.

Kamis, 19 Juni 2025

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.

Rabu, 18 Juni 2025

Selengkapnya