DJKI dan IP Task Force Terus Jaga dan Tingkatkan Hubungan Baik dengan Kedubes AS

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya menjaga dan membangun hubungan baik dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. Salah satunya melalui kegiatan Jakarta Summer Sips and Serves : A World Cup of Tennis and All American Summer Barbecue yang diadakan pada Minggu, 31 Juli 2022 di Sultan Tennis Club.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Anom Wibowo mengatakan undangan menghadiri kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi DJKI, khususnya Intellectual Property Taks Force (IP Task Force). Hal tersebut  menunjukkan hubungan baik yang terjalin Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.

“Kami terus jaga dan bangun komunikasi yang baik dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, salah satunya untuk mengomunikasikan upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List (PWL) pada Special 301 Report melalui perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dan efisien,” ujar Anom.

Anom mengatakan bahwa dalam waktu dekat IP Task Force dengan difasilitasi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia akan berdiskusi langsung dengan asosiasi industri AS khususnya bagi yang masih merekomendasikan status PWL terhadap Indonesia. 

“Hal tersebut merupakan langkah cepat DJKI dan IP Task Force untuk memetakan dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi,” tuturnya.

Asisten Atase Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat Lyle Goode mengatakan akan mendorong United States Trade Representative (USTR) untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia melalui IP Task Force untuk dapat keluar dari status PWL pada Special 301 Report tahun mendatang.

“Kami berharap kerja sama yang baik antara Kedubes AS dengan DJKI khususnya IP Task Force dapat berjalan lebih erat lagi. Hal tersebut terutama untuk menegakkan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien serta tujuan Indonesia keluar dari status PWL pada Special 301 Report,” jelas Goode.

Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh USTR pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus PWL. Dari 17 asosiasi industri USTR, delapan asosiasi masih merekomendasikan status PWL bagi Indonesia. Hal itulah yang terus diupayakan DJKI bersama IP Task Force agar Indonesia bisa keluar dari status PWL. (DES/SYL)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.

Rabu, 11 Juni 2025

Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pelindungan hukum bagi pengusaha dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam pidatonya pada acara Hari Kewirausahaan Nasional yang diadakan di Gedung SMESCO, Jakarta. Yusril menyampaikan bahwa tanpa adanya pelindungan hukum yang jelas, pengusaha akan kesulitan berkembang, khususnya di tengah tantangan global.

Selasa, 10 Juni 2025

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya