Dirjen KI Wakili Kantor KI Asean Tandatangani Nota Kerja Sama dengan KIPO Dalam Bidang Kekayaan Intelektual
Freddy Harris mewakili Pimpinan Kantor Kekayaan Intelektual Asean, menandatangani Nota Kerja sama di bidang kekayaan intelektual (KI) dengan Kantor Kekayaan Intelektual Korea (KIPO) saat berlangsungnya Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) pada Selasa (27/3/2018).
Penandatanganan nota kerja sama di bidang KI ini merupakan kerja nyata negara anggota ASEAN untuk mendukung program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan kerja sama ini diharapkan dapat mengubah ASEAN menjadi kawasan yang inovatif dan kompetitif melalui penggunaan KI dan memastikan bahwa kawasan ini dapat berperan aktif melalui KI di kancah internasional.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperluas ilmu di berbagai bidang KI, dan dapat berbagi pengalaman mengenai pelindungan dan komersialisasi KI”, demikian tutur Freddy dalam pidato pembukaan.
Harapan ini tentunya miliki dasar, karena KIPO merupakan salah satu dari lima besar kantor KI terbaik di dunia. Secara efektif KIPO telah mempromosikan inovasi melalui manajemen KI dengan baik, termasuk komersialisasi aset KI.
“KIPO telah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan manajemen KI dalam masa 4 tahun revolusi industri, dan telah sukses berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Korea Selatan melalui pemanfaatan KI”, ujar Freddy Harris sebagai Chairman AWGIPC.
Dalam kerja sama ini, nantinya dapat merealisasikan usulan rencana kerja KI (IPR Action Plan) 2016-2025 yang dibuat saat pertemuan AWGIPC ke-54 pada tahun lalu. Diantaranya adalah membangun jaringan regional perpustakaan paten.
“KIPO dapat berbagi pengalaman terhadap perluasan dan penguatan termasuk peningkatan jumlah pendaftar paten”, ucap Freddy.
Freddy menambahkan, bahwa KIPO perlu mendukung perkembangan pasar-pasar KI yang sudah ada maupun yang baru melalui pasar-pasar virtual dengan sistem yang terintegrasi.
Selanjutnya, KIPO diharapkan dapat membantu terwujudnya kantor KI yang mudah diakses, dan dapat membantu menggelar pameran KI melalui kegiatan pasar teknologi.
“Bantuan KIPO bisa berbentuk dalam penyediaan para ahli untuk membantu ASEAN Member States (AMS) dalam membangun dan menguatkan alat-alat TI maupun alat otomasisasi kantor”, ujar Dirjen KI menjelaskan.
KIPO juga diharapkan dapat membantu menciptakan National IPR Helpdesks dan the ASEAN IPR Helpdesk dengan tujuan untuk mendukung dan mengkomersialisasikan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bidang KI, serta membantu meningkatkan pelindungan KI.
Sumber Foto: Energy and Industry Department Brunei Darussalam
Penandatanganan nota kerja sama di bidang KI ini merupakan kerja nyata negara anggota ASEAN untuk mendukung program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan kerja sama ini diharapkan dapat mengubah ASEAN menjadi kawasan yang inovatif dan kompetitif melalui penggunaan KI dan memastikan bahwa kawasan ini dapat berperan aktif melalui KI di kancah internasional.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperluas ilmu di berbagai bidang KI, dan dapat berbagi pengalaman mengenai pelindungan dan komersialisasi KI”, demikian tutur Freddy dalam pidato pembukaan.
Harapan ini tentunya miliki dasar, karena KIPO merupakan salah satu dari lima besar kantor KI terbaik di dunia. Secara efektif KIPO telah mempromosikan inovasi melalui manajemen KI dengan baik, termasuk komersialisasi aset KI.
“KIPO telah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan manajemen KI dalam masa 4 tahun revolusi industri, dan telah sukses berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Korea Selatan melalui pemanfaatan KI”, ujar Freddy Harris sebagai Chairman AWGIPC.
Dalam kerja sama ini, nantinya dapat merealisasikan usulan rencana kerja KI (IPR Action Plan) 2016-2025 yang dibuat saat pertemuan AWGIPC ke-54 pada tahun lalu. Diantaranya adalah membangun jaringan regional perpustakaan paten.
“KIPO dapat berbagi pengalaman terhadap perluasan dan penguatan termasuk peningkatan jumlah pendaftar paten”, ucap Freddy.
Freddy menambahkan, bahwa KIPO perlu mendukung perkembangan pasar-pasar KI yang sudah ada maupun yang baru melalui pasar-pasar virtual dengan sistem yang terintegrasi.
Selanjutnya, KIPO diharapkan dapat membantu terwujudnya kantor KI yang mudah diakses, dan dapat membantu menggelar pameran KI melalui kegiatan pasar teknologi.
“Bantuan KIPO bisa berbentuk dalam penyediaan para ahli untuk membantu ASEAN Member States (AMS) dalam membangun dan menguatkan alat-alat TI maupun alat otomasisasi kantor”, ujar Dirjen KI menjelaskan.
KIPO juga diharapkan dapat membantu menciptakan National IPR Helpdesks dan the ASEAN IPR Helpdesk dengan tujuan untuk mendukung dan mengkomersialisasikan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bidang KI, serta membantu meningkatkan pelindungan KI.
Sumber Foto: Energy and Industry Department Brunei Darussalam
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan IPOS Jajaki Kerja Sama Seputar KI di Kancah ASEAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum selaku wakil Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 mengadakan pertemuan bilateral dengan Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) pada 5 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Agenda ini bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan terkini dalam lanskap kekayaan intelektual (KI) di negara masing-masing.
Senin, 5 Mei 2025
UU Paten yang Baru: Apa Saja yang Berubah dan Kenapa Penting untuk Diketahui?
Perubahan Undang-Undang Paten bukan hanya soal pasal dan ayat. Di baliknya, ada dampak nyata bagi dunia usaha, investor, hingga para peneliti di perguruan tinggi. Apa saja perubahan itu dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba dijawab dalam kegiatan ”Sosialisasi UU Paten: Perkembangan dan Implikasi terhadap Bisnis” yang digelar di World Trade Center Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Selasa, 6 Mei 2025
DJKI Selenggarakan Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melalui Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi (KSPE) menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Daring (Jaring) dengan menggunakan modul “Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar” pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2025 bertempat di Gedung DJKI Lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selasa, 6 Mei 2025
