Yasonna Laoly Minta Kemenkumham Kerja Lebih Cepat Lagi
Jakarta – Yasonna H Laoly kembali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024.
Setelah resmi diumumkan dan dilantik di Istana pada Rabu (23/10), Yasonna H. Laoly langsung menuju ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta Selatan untuk melakukan serah terima jabatan dengan Plt. Tjahjo Kumolo.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly menyampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham untuk lebih fokus membangun Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelesaian Undang-undang Omnibus Law dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik lagi.
“Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyingsingkan lengan untuk kerja lebih cepat lagi, lebih keras lagi,” kata Yasonna H. Laoly.
Beliau juga menyinggung hasil pencapaiannya dalam 5 tahun terakhir yakni penerapan Electronic Government (E-Gov) dalam rangka mempercepat pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham.
Dalam penerapan E-Gov, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan salah satu unit utama di Kemenkumham telah melakukan terobosan tersebut, yaitu dengan memberlakukan layanan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) secara daring. Di mana masyarakat dapat mengakses permohonan KI baik itu Paten, Merek, Hak Cipta, dan Desain Industri di mana pun dan kapan pun.
Selain itu, DJKI juga memiliki portal website dalam bentuk aplikasi mobile yang berfungsi untuk memudahkan akses masyarakat dalam berinteraksi dengan DJKI. Masyarakat dapat mengakses informasi DJKI, melakukan pengaduan, serta mendaftarkan perlindungan Kekayaan Intelektual secara online melalui aplikasi Portal DJKI.
Yasonna H. Laoly juga berharap kepada seluruh jajarannya untuk selalu taat asas dan tetap menganut nilai PASTI yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Setelah resmi diumumkan dan dilantik di Istana pada Rabu (23/10), Yasonna H. Laoly langsung menuju ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta Selatan untuk melakukan serah terima jabatan dengan Plt. Tjahjo Kumolo.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly menyampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham untuk lebih fokus membangun Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelesaian Undang-undang Omnibus Law dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik lagi.
“Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyingsingkan lengan untuk kerja lebih cepat lagi, lebih keras lagi,” kata Yasonna H. Laoly.
Beliau juga menyinggung hasil pencapaiannya dalam 5 tahun terakhir yakni penerapan Electronic Government (E-Gov) dalam rangka mempercepat pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham.
Dalam penerapan E-Gov, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan salah satu unit utama di Kemenkumham telah melakukan terobosan tersebut, yaitu dengan memberlakukan layanan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) secara daring. Di mana masyarakat dapat mengakses permohonan KI baik itu Paten, Merek, Hak Cipta, dan Desain Industri di mana pun dan kapan pun.
Selain itu, DJKI juga memiliki portal website dalam bentuk aplikasi mobile yang berfungsi untuk memudahkan akses masyarakat dalam berinteraksi dengan DJKI. Masyarakat dapat mengakses informasi DJKI, melakukan pengaduan, serta mendaftarkan perlindungan Kekayaan Intelektual secara online melalui aplikasi Portal DJKI.
Yasonna H. Laoly juga berharap kepada seluruh jajarannya untuk selalu taat asas dan tetap menganut nilai PASTI yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Bukan Sekadar Destinasi, Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia
Bali - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meluncurkan GI Tourism Indonesia: From Origin to Experience, program yang mengintegrasikan Indikasi Geografis dengan pariwisata, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Program tersebut diperkenalkan dalam rangkaian Gala Dinner Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Bali, 7 Oktober 2026.
Rabu, 7 Oktober 2026
Hak Cipta Tak Cukup, Pemegang Hak Butuh Daya Tawar
Pengakuan hak cipta dan hak terkait dalam hukum belum secara otomatis menjamin pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari penggunaan karya di era digital. Transparansi, daya tawar, akses terhadap informasi, infrastruktur digital, serta mekanisme lisensi dan distribusi royalti menjadi faktor penting agar hak yang telah diberikan oleh hukum dapat benar-benar dijalankan.
Rabu, 7 Oktober 2026
Berita Acara Mediasi ASICS Ditandatangani, Para Pihak Sepakat Damai
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) terkait penggunaan merek ASICS melalui mekanisme mediasi di Kantor DJKI Rabu, 7 Oktober 2026. Setelah menjalani tiga kali proses mediasi, para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
Rabu, 7 Oktober 2026
