Upayakan Penyelesaian Piutang Paten, DJKI Terus Sosialisasikan Crash Program 2022
Jakarta – Dalam upaya penyelesaian piutang paten, Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Lokakarya Penyelesaian Piutang Paten
melalui Crash Program yang diadakan di Aula DJKI Lt. 8, Gedung DJKI Jakarta
Selatan, pada tanggal 12 s.d 13 April 2022.
Lokakarya ini diselenggarakan atas inisiasi DJKI yang dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.06/2022 tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh panitia urusan piutang negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mekanisme Crash Program 2022.
“Workshop ini sangat diperlukan dan penting bagi peserta karena pada kesempatan ini narasumber akan memaparkan terkait dengan bagaimana cara pembayaran dan yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan keringanan utang atas piutang paten tersebut,” ujar Slamet Riyadi selaku Koordinator Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten DJKI saat membuka acara.
“Pelaksanaan Crash Program dipandang penting karena sejak terbitnya PMK tersebut, sampai saat ini masih terdapat beberapa paten yang belum menyelesaikan piutangnya. Oleh karena itu, dengan adanya workshop ini diharapkan akan membantu para pemegang paten dalam menyelesaikan piutang tersebut,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Keuangan DJKI Cumarya menyampaikan, timbulnya piutang paten ini disebabkan adanya kebijakan pembatalan paten yang biaya pemeliharaan tahunannya tidak dibayarkan selama tiga tahun berturut-turut maka patennya dinyatakan batal demi hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2001.
“Betul patennya dibatalkan, tetapi pembatalan paten tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap membayarkan biaya tahunan sebagai hutang. Program ini dilaksanakan dalam rangka pelunasan hutang tersebut.” Jelas Cumarya.
Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dasar hukum melalui UU Nomor 13 tahun 2016. Dalam UU disebutkan untuk pemegang paten yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan biaya pemeliharaan paten maka paten tersebut dinyatakan dihapuskan, sehingga selesai pada saat itu.
Sesuai dengan data piutang paten di DJKI, pada tahun 2017 saldo piutang paten yaitu sebesar Rp381 milyar di mana yang sebelumnya yaitu sebesar Rp400 milyar.
Data sampai dengan saat ini yaitu pada bulan Maret 2022 telah berkurang menjadi Rp211 milyar. Terkait hal tersebut bagian keuangan DJKI terus bekerja sama dengan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang beserta KPKNL untuk mengelola piutang paten tersebut agar piutang paten tersebut bisa berkurang.
Crash Program 2022 merupakan lanjutan dari Crash Program tahun 2021, di mana terdapat aturan yang telah disesuaikan atau diperbaiki oleh Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan program.
Sebagai informasi pada Crash Program 2022 terdapat beberapa perubahan yang memudahkan, antara lain syarat administrasi pendukung lebih dipermudah; permohonan Crash Program dapat dilakukan oleh pihak ketiga (untuk debitur rumah sakit, SPP mahasiswa dan piutang dibawah Rp8 juta); mengakomodir tarif flat sebesar keringanan 80% dari sisa kewajiban (untuk debitur rumah sakit, SPP mahasiswa dan piutang dibawah Rp8 juta); serta jangka waktu permohonan diperpanjang sampai dengan 15 Desember.
Lokakarya ini diselenggarakan atas inisiasi DJKI yang dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.06/2022 tentang penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh panitia urusan piutang negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mekanisme Crash Program 2022.
“Workshop ini sangat diperlukan dan penting bagi peserta karena pada kesempatan ini narasumber akan memaparkan terkait dengan bagaimana cara pembayaran dan yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan keringanan utang atas piutang paten tersebut,” ujar Slamet Riyadi selaku Koordinator Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten DJKI saat membuka acara.
“Pelaksanaan Crash Program dipandang penting karena sejak terbitnya PMK tersebut, sampai saat ini masih terdapat beberapa paten yang belum menyelesaikan piutangnya. Oleh karena itu, dengan adanya workshop ini diharapkan akan membantu para pemegang paten dalam menyelesaikan piutang tersebut,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Keuangan DJKI Cumarya menyampaikan, timbulnya piutang paten ini disebabkan adanya kebijakan pembatalan paten yang biaya pemeliharaan tahunannya tidak dibayarkan selama tiga tahun berturut-turut maka patennya dinyatakan batal demi hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2001.
“Betul patennya dibatalkan, tetapi pembatalan paten tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap membayarkan biaya tahunan sebagai hutang. Program ini dilaksanakan dalam rangka pelunasan hutang tersebut.” Jelas Cumarya.
Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dasar hukum melalui UU Nomor 13 tahun 2016. Dalam UU disebutkan untuk pemegang paten yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan biaya pemeliharaan paten maka paten tersebut dinyatakan dihapuskan, sehingga selesai pada saat itu.
Sesuai dengan data piutang paten di DJKI, pada tahun 2017 saldo piutang paten yaitu sebesar Rp381 milyar di mana yang sebelumnya yaitu sebesar Rp400 milyar.
Data sampai dengan saat ini yaitu pada bulan Maret 2022 telah berkurang menjadi Rp211 milyar. Terkait hal tersebut bagian keuangan DJKI terus bekerja sama dengan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang beserta KPKNL untuk mengelola piutang paten tersebut agar piutang paten tersebut bisa berkurang.
Crash Program 2022 merupakan lanjutan dari Crash Program tahun 2021, di mana terdapat aturan yang telah disesuaikan atau diperbaiki oleh Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan program.
Sebagai informasi pada Crash Program 2022 terdapat beberapa perubahan yang memudahkan, antara lain syarat administrasi pendukung lebih dipermudah; permohonan Crash Program dapat dilakukan oleh pihak ketiga (untuk debitur rumah sakit, SPP mahasiswa dan piutang dibawah Rp8 juta); mengakomodir tarif flat sebesar keringanan 80% dari sisa kewajiban (untuk debitur rumah sakit, SPP mahasiswa dan piutang dibawah Rp8 juta); serta jangka waktu permohonan diperpanjang sampai dengan 15 Desember.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perkuat Sinergi Penegakan Hukum KI, DJKI Gelar Rakernis PPNS
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual (KI) pada 10 s.d 12 Desember 2025 di Hotel Bigland, Sentul. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat peran PPNS dalam menjaga perlindungan KI di tengah meningkatnya pelanggaran, terutama di ruang digital.
Rabu, 10 Desember 2025
Torehkan Banyak Capaian, Dirjen KI Hermansyah Canangkan 2026 sebagai Tahun Paten
Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menorehkan sejumlah capaian gemilang. Melalui DJKI Indonesia menyandang status sebagai negara pemilik Indikasi Geografis terbanyak di ASEAN dengan total 246 produk, sekaligus mempertahankan posisi sebagai negara dengan permohonan paten sederhana terbanyak di dunia. Kapasitas layanan juga meningkat, kini pemeriksaan merek dapat diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan, lebih cepat dibanding standar beberapa negara maju.
Selasa, 9 Desember 2025
DJKI Tekankan Sinergi dan Single Authority KI Nasional dalam Penyusunan Renstra 2025-2029
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.
Selasa, 9 Desember 2025
