Tenang, Melanggar Hak Cipta Tidak Langsung Dipenjara

Jakarta – Masyarakat Indonesia boleh jadi sudah familiar dengan berbagai karya ciptaan seperti lagu, film atau buku. Namun, kesadaran hukum mengenai hak cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual (KI) masih kurang sehingga masih ada anggapan bahwa pelanggar hak cipta akan dipenjara.

Hal itu disampaikan Marcell Siahaan, musisi sekaligus Ketua Umum Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Prisindo (Performer's Rights Society of Indonesia). Pelantun lagu “Takkan Terganti” ini juga mengatakan bahwa penyelesaian masalah hukum hak cipta tergantung pada itikad baik para creator.

“Diskusi ini saya harap membuat kita biar lebih tahu, mengenai hak cipta nggak sampai seserem itu ke penjara kok. Rezimnya kan tidak seperti itu. Cuma setiap tindakan ada konsekuensi yang harus dijalani,” papar Marcell dalam Live Instagram IPTalks yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui akun @djki.kemenkumham pada Selasa, 9 Juni 2020.

“Penyelesaiannya pun bisa dilakukan secara baik, kita selalu mengupayakan duduk, mediasi dan obrolin lagi,” lanjut Marcell. Pemilik tembang “Peri Cintaku” itu juga mengatakan bahwa apabila sebuah lagu memiliki judul atau hook yang membuat pendengarnya teringat atau mengasosiasikan lagu baru pada lagu yang sebelumnya sudah ada, maka lagu tersebut sudah termasuk plagiat.

Plagiasi melanggar UU Hak Cipta No 2/2014 pasal 44 dengan bunyi: “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: (a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta; (b) dst…”

Selain membahas plagiarisme, sesi bertajuk “Konten Asyik, Tanpa Polemik” ini juga membahas mengenai konten lagu di platform digital, mengunggah video konser hingga cover lagu. DJKI memang menyelenggarakan beberapa IPTalks untuk melakukan sosialisasi luas melalui Instagram live sebagai upaya diskusi publik selama COVID-19.

 “Untuk masalah sosialisasi hak cipta ini memang bukan hanya tanggung jawab DJKI, tetapi semua elemen,” sambung Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko.
Bagi Anda yang ketinggalan sesi seru tadi, kunjungi IGTV @djki.kemenkumham agar tak ketinggalan obrolan pentingnya!

Penulis: KAD
Editor: AMH


LIPUTAN TERKAIT

Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan

Di balik setiap berita yang kita baca, dari headline daring hingga kolom opini di koran pagi, tersimpan kerja keras para jurnalis yang menakar fakta dengan nurani dan merangkai kata dengan nurani dan ketelitian. Namun, sayangnya, masih banyak yang lupa bahwa tulisan-tulisan ini bukan sekadar informasi; mereka adalah karya intelektual. Dan seperti karya seni lainnya, tulisan jurnalistik juga punya pemilik, yaitu penulisnya.

Sabtu, 3 Mei 2025

Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.

Rabu, 30 April 2025

Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.

Rabu, 30 April 2025

Selengkapnya