Selangkah Lebih Maju, DJKI Dorong Komersialisasi KI di Nusa Tenggara Barat
Lombok - Invensi merupakan sebuah gagasan atau ide dari inventor yang dituangkan dalam bentuk proses maupun karya tulis. Banyak inventor dari berbagai universitas di Indonesia yang telah menghasilkan invensi yang potensial, namun belum memiliki nilai jual di pasaran atau bahkan belum dikomersialisasikan. Oleh karena itu, universitas diharapkan lebih aktif dalam mendorong komersialisasi kekayaan intelektual (KI) yang ada di lingkungannya.
Selaras dengan konteks tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Rapat Koordinasi Sentra KI tentang komersialisasi KI pada tanggal 5 s.d 6 Juli 2022 di Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok.
Dalam sambutannya Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah lebih maju dalam pelindungan invensi KI.
“Selangkah lebih maju artinya kita sudah tidak lagi melakukan sosialisasi dasar seperti penjelasan umum KI tapi lebih kepada langkah untuk memulai bagaimana invensi yang kita temukan sudah harus dikomersialisasikan,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun hingga saat ini kemampuannya masih sebatas penjualan material mentah.
Berbeda dengan negara maju seperti Jepang yang tidak memiliki kekayaan alam berlimpah. Jepang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih unggul dan menguasai ekonomi.
Menurut Lastami, dengan menghasilkan SDM yang andal, suatu negara dapat meningkatkan nilai jual atau komersialisasi KI dengan lebih mudah.
“Kita sadar bahwa satu negara dikatakan maju jika negara tersebut dapat ditopang oleh invensi-invensi yang ada. Sebagaimana perubahan revolusi industri yang dimulai dengan adanya invensi,” tambah Lastami.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulhairi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa tanggung jawab pelindungan KI tidak hanya dipegang oleh pemerintah namun juga oleh lembaga atau institusi terkait yang dalam hal ini merupakan sentra KI pada perguruan tinggi.
“Alhamdullilah di NTB sudah terbentuk dua sentra KI yaitu Universitas Mataram dan Universitas Samawa, kami selalu mendorong universitas lain untuk membentuk sentra KI demi meningkatkan permohonan dan komersialisasi kekayaan intelektual,” tutur Zulhairi
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Politeknik Negeri Malang dan Asosiasi Inventor Indonesia tentang pelindungan dan pemanfaatan KI. hab/syl
Selaras dengan konteks tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Rapat Koordinasi Sentra KI tentang komersialisasi KI pada tanggal 5 s.d 6 Juli 2022 di Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok.
Dalam sambutannya Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah lebih maju dalam pelindungan invensi KI.
“Selangkah lebih maju artinya kita sudah tidak lagi melakukan sosialisasi dasar seperti penjelasan umum KI tapi lebih kepada langkah untuk memulai bagaimana invensi yang kita temukan sudah harus dikomersialisasikan,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun hingga saat ini kemampuannya masih sebatas penjualan material mentah.
Berbeda dengan negara maju seperti Jepang yang tidak memiliki kekayaan alam berlimpah. Jepang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih unggul dan menguasai ekonomi.
Menurut Lastami, dengan menghasilkan SDM yang andal, suatu negara dapat meningkatkan nilai jual atau komersialisasi KI dengan lebih mudah.
“Kita sadar bahwa satu negara dikatakan maju jika negara tersebut dapat ditopang oleh invensi-invensi yang ada. Sebagaimana perubahan revolusi industri yang dimulai dengan adanya invensi,” tambah Lastami.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulhairi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa tanggung jawab pelindungan KI tidak hanya dipegang oleh pemerintah namun juga oleh lembaga atau institusi terkait yang dalam hal ini merupakan sentra KI pada perguruan tinggi.
“Alhamdullilah di NTB sudah terbentuk dua sentra KI yaitu Universitas Mataram dan Universitas Samawa, kami selalu mendorong universitas lain untuk membentuk sentra KI demi meningkatkan permohonan dan komersialisasi kekayaan intelektual,” tutur Zulhairi
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Politeknik Negeri Malang dan Asosiasi Inventor Indonesia tentang pelindungan dan pemanfaatan KI. hab/syl
TAGS
#MoULIPUTAN TERKAIT
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
