Selangkah Lebih Maju, DJKI Dorong Komersialisasi KI di Nusa Tenggara Barat
Lombok - Invensi merupakan sebuah gagasan atau ide dari inventor yang dituangkan dalam bentuk proses maupun karya tulis. Banyak inventor dari berbagai universitas di Indonesia yang telah menghasilkan invensi yang potensial, namun belum memiliki nilai jual di pasaran atau bahkan belum dikomersialisasikan. Oleh karena itu, universitas diharapkan lebih aktif dalam mendorong komersialisasi kekayaan intelektual (KI) yang ada di lingkungannya.
Selaras dengan konteks tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Rapat Koordinasi Sentra KI tentang komersialisasi KI pada tanggal 5 s.d 6 Juli 2022 di Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok.
Dalam sambutannya Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah lebih maju dalam pelindungan invensi KI.
“Selangkah lebih maju artinya kita sudah tidak lagi melakukan sosialisasi dasar seperti penjelasan umum KI tapi lebih kepada langkah untuk memulai bagaimana invensi yang kita temukan sudah harus dikomersialisasikan,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun hingga saat ini kemampuannya masih sebatas penjualan material mentah.
Berbeda dengan negara maju seperti Jepang yang tidak memiliki kekayaan alam berlimpah. Jepang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih unggul dan menguasai ekonomi.
Menurut Lastami, dengan menghasilkan SDM yang andal, suatu negara dapat meningkatkan nilai jual atau komersialisasi KI dengan lebih mudah.
“Kita sadar bahwa satu negara dikatakan maju jika negara tersebut dapat ditopang oleh invensi-invensi yang ada. Sebagaimana perubahan revolusi industri yang dimulai dengan adanya invensi,” tambah Lastami.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulhairi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa tanggung jawab pelindungan KI tidak hanya dipegang oleh pemerintah namun juga oleh lembaga atau institusi terkait yang dalam hal ini merupakan sentra KI pada perguruan tinggi.
“Alhamdullilah di NTB sudah terbentuk dua sentra KI yaitu Universitas Mataram dan Universitas Samawa, kami selalu mendorong universitas lain untuk membentuk sentra KI demi meningkatkan permohonan dan komersialisasi kekayaan intelektual,” tutur Zulhairi
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Politeknik Negeri Malang dan Asosiasi Inventor Indonesia tentang pelindungan dan pemanfaatan KI. hab/syl
Selaras dengan konteks tersebut, Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Rapat Koordinasi Sentra KI tentang komersialisasi KI pada tanggal 5 s.d 6 Juli 2022 di Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok.
Dalam sambutannya Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah lebih maju dalam pelindungan invensi KI.
“Selangkah lebih maju artinya kita sudah tidak lagi melakukan sosialisasi dasar seperti penjelasan umum KI tapi lebih kepada langkah untuk memulai bagaimana invensi yang kita temukan sudah harus dikomersialisasikan,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia juga berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam namun hingga saat ini kemampuannya masih sebatas penjualan material mentah.
Berbeda dengan negara maju seperti Jepang yang tidak memiliki kekayaan alam berlimpah. Jepang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih unggul dan menguasai ekonomi.
Menurut Lastami, dengan menghasilkan SDM yang andal, suatu negara dapat meningkatkan nilai jual atau komersialisasi KI dengan lebih mudah.
“Kita sadar bahwa satu negara dikatakan maju jika negara tersebut dapat ditopang oleh invensi-invensi yang ada. Sebagaimana perubahan revolusi industri yang dimulai dengan adanya invensi,” tambah Lastami.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Zulhairi mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa tanggung jawab pelindungan KI tidak hanya dipegang oleh pemerintah namun juga oleh lembaga atau institusi terkait yang dalam hal ini merupakan sentra KI pada perguruan tinggi.
“Alhamdullilah di NTB sudah terbentuk dua sentra KI yaitu Universitas Mataram dan Universitas Samawa, kami selalu mendorong universitas lain untuk membentuk sentra KI demi meningkatkan permohonan dan komersialisasi kekayaan intelektual,” tutur Zulhairi
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DJKI dengan Politeknik Negeri Malang dan Asosiasi Inventor Indonesia tentang pelindungan dan pemanfaatan KI. hab/syl
TAGS
#MoULIPUTAN TERKAIT
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Di balik setiap berita yang kita baca, dari headline daring hingga kolom opini di koran pagi, tersimpan kerja keras para jurnalis yang menakar fakta dengan nurani dan merangkai kata dengan nurani dan ketelitian. Namun, sayangnya, masih banyak yang lupa bahwa tulisan-tulisan ini bukan sekadar informasi; mereka adalah karya intelektual. Dan seperti karya seni lainnya, tulisan jurnalistik juga punya pemilik, yaitu penulisnya.
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena sound horeg menjadi tren yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dalam kegiatan hiburan di ruang publik seperti pesta pernikahan, arak-arakan, hingga panggung hiburan rakyat. Atraksi ini memiliki ciri khas menggunakan speaker atau sound system yang memiliki daya besar dan memutar lagu-lagu populer dengan aransemen yang unik, serta terkadang disertai dengan pertunjukan visual atraktif.
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Tanah Datar pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda utama yang dibahas adalah penguatan promosi produk indikasi geografis (IG) terdaftar Songket Pandai Sikek, serta pemanfaatan potensi kekayaan intelektual (KI) lainnya di Kabupaten Tanah Datar.
Rabu, 30 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Ketika Kata Menjadi Karya: Hak Cipta dan Kebebasan Pers yang Tak Bisa Dipisahkan
Sabtu, 3 Mei 2025
Fenomena Sound Horeg dan Potensi Kekayaan Intelektual di Baliknya
Rabu, 30 April 2025
Dirjen KI Dorong Pemda Tanah Datar Gencarkan Promosi Songket Pandai Sikek dan Potensi KI Lain
Rabu, 30 April 2025
