Sekretaris DJKI : Penyusunan Anggaran yang Baik Dapat Mempermudah Kinerja di Tahun Depan
Bogor - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sucipto mengharapkan masing-masing Unit Eselon II di DJKI berkomitmen untuk menjalankan dengan sungguh-sungguh hasil yang telah dicapai pada finalisasi penyusunan anggaran tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan Sucipto dalam kesempatannya menutup kegiatan Finalisasi Penyusunan Anggaran DJKI Tahun 2023 dengan tema Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran yang Akuntabel di Rhotel Rancamaya pada Rabu, 7 September 2023.
“Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di DJKI pasti sudah mempersiapkannya dengan baik,” tutur Sucipto.
Menurut Sucipto, melalui kegiatan ini DJKI telah menyelesaikan 200 rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, sehingga diharapkan hasil tersebut dapat mempermudah kinerja DJKI di tahun depan.
“Dengan hasil ini semoga cita-cita kita mewujudkan realisasi anggaran sesuai dengan yang diharapkan dapat tercapai,” harap Sucipto
Sejalan dengan hal tersebut, Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Marasidin mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.
Marasidin mengharapkan adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar bagian yang di audit dengan auditor agar tercapai optimalisasi akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, dan reformasi birokrasi DJKI.
“Upaya ini dilaksanakan demi keagungan Kemenkumham,” pungkas Marsidin. (pnj/daw)
Hal tersebut disampaikan Sucipto dalam kesempatannya menutup kegiatan Finalisasi Penyusunan Anggaran DJKI Tahun 2023 dengan tema Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran yang Akuntabel di Rhotel Rancamaya pada Rabu, 7 September 2023.
“Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di DJKI pasti sudah mempersiapkannya dengan baik,” tutur Sucipto.
Menurut Sucipto, melalui kegiatan ini DJKI telah menyelesaikan 200 rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, sehingga diharapkan hasil tersebut dapat mempermudah kinerja DJKI di tahun depan.
“Dengan hasil ini semoga cita-cita kita mewujudkan realisasi anggaran sesuai dengan yang diharapkan dapat tercapai,” harap Sucipto
Sejalan dengan hal tersebut, Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Marasidin mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.
Marasidin mengharapkan adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar bagian yang di audit dengan auditor agar tercapai optimalisasi akuntabilitas kinerja perencanaan anggaran, dan reformasi birokrasi DJKI.
“Upaya ini dilaksanakan demi keagungan Kemenkumham,” pungkas Marsidin. (pnj/daw)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Dorong Kanwil Kemenkum Tingkatkan Permohonan KI Jelang Akhir Tahun
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyampaikan capaian nasional permohonan kekayaan intelektual (KI) telah mencapai 112 persen dari target sebelumnya pada 22 Oktober 2025. Namun tidak puas dengan pencapaian tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus mendorong peningkatan permohonan KIl di sisa dua bulan terakhir 2025 untuk pelindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat.
Kamis, 23 Oktober 2025
Direktur KSPE Hadiri Pemaparan Aktualisasi CPNS 2025
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi (KSPE) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Yasmon menghadiri pemaparan aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DJKI. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari latihan dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum.
Senin, 20 Oktober 2025
DJKI Tindak Lanjuti Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
DJKI kembali menyelenggarakan FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di Auditorium BPSDM Hukum pada Senin, 20 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan FGD lanjutan dengan topik yang sama sebagai upaya DJKI dalam memperkuat ekosistem KI nasional dan mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).
Senin, 20 Oktober 2025
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Tim Pengawas Lakukan Evaluasi terhadap LMK WAMI
Jumat, 7 November 2025
Indonesia Galang Dukungan Negara ASEAN untuk Inisiasi Tata Kelola Royalti Digital di AWGIPC
Jumat, 7 November 2025
Sinergi DJKI dan ISI Padang Panjang Perkuat Ekosistem Desain Industri
Jumat, 7 November 2025
