Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham untuk Kinerja Semakin PASTI
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak seluruh pejabat dan pegawai Kemenkumham untuk tetap menjaga komitmen, disiplin, dan mengedepankan sinergi serta kolaborasi untuk mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan Berakhlak.
“Refleksi akhir tahun ini adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kemenkumham selama tahun anggaran 2021,” ujar Yasonna pada Rabu, 29 Desember 2021 di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran unit utama, 33 kantor wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dari Sabang hingga Merauke secara langsung dan daring melalui aplikasi Zoom dan YouTube.
Menurut Menkumham, di tahun 2021 ini Kemenkumham telah melakukan transformasi digital ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran guna merespon cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat.
Bukti nyata transformasi tersebut adalah inovasi aplikasi perseroan perorangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha/ investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Tidak hanya itu, Kemenkumham juga melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021,” tutur Yasonna.
Adapun beberapa prestasi 2021 yang Kemenkumham dapati adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut; Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi; Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah; dan sebagainya.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dan pembaruan prosedur harus terus menerus kita update dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saya minta hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat,” jelas Yasonna.
Menkumham menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga, seluruh jajaran Kemenkumham baik di tingkat pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian Kesehatan atas fasilitas vaksin di Kemenkumham.
Apresiasi kepada media baik cetak maupun elektronik juga disampaikan oleh Menkumham atas dukungan rekan-rekan media dalam pemberitaan positif, membangun, dan mengedukasi publik khususnya tentang Hukum dan HAM.
“Kita songsong 2022 dengan doa dan harapan, agar kita mampu menjadi insan pengayoman yang lebih baik lagi,” pungkas Yasonna. (AMO/AMH)
“Refleksi akhir tahun ini adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kemenkumham selama tahun anggaran 2021,” ujar Yasonna pada Rabu, 29 Desember 2021 di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran unit utama, 33 kantor wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dari Sabang hingga Merauke secara langsung dan daring melalui aplikasi Zoom dan YouTube.
Menurut Menkumham, di tahun 2021 ini Kemenkumham telah melakukan transformasi digital ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran guna merespon cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat.
Bukti nyata transformasi tersebut adalah inovasi aplikasi perseroan perorangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha/ investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Tidak hanya itu, Kemenkumham juga melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021,” tutur Yasonna.
Adapun beberapa prestasi 2021 yang Kemenkumham dapati adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut; Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi; Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah; dan sebagainya.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dan pembaruan prosedur harus terus menerus kita update dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saya minta hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat,” jelas Yasonna.
Menkumham menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga, seluruh jajaran Kemenkumham baik di tingkat pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian Kesehatan atas fasilitas vaksin di Kemenkumham.
Apresiasi kepada media baik cetak maupun elektronik juga disampaikan oleh Menkumham atas dukungan rekan-rekan media dalam pemberitaan positif, membangun, dan mengedukasi publik khususnya tentang Hukum dan HAM.
“Kita songsong 2022 dengan doa dan harapan, agar kita mampu menjadi insan pengayoman yang lebih baik lagi,” pungkas Yasonna. (AMO/AMH)
TAGS
#MenkumhamLIPUTAN TERKAIT
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
