Plt. Dirjen KI Razilu Dorong Pemerintah Daerah Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal
Medan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) asal Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu di LePolonia Hotel & Convention Medan, Selasa, 7 Desember 2021.
Surat Pencatatan KIK tersebut diberikan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu kepada Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami dan Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Labuhan Batu, Taufik Siregar.
Adapun surat pencatatan KIK yang diberikan diantaranya, 3 (tiga) pencatatan KIK asal Kabupaten Mandailing Natal yaitu Bulang, Gonjong dan Ampu. Serta, 4 (empat) pencatatan KIK asal Kabupaten Labuhan Batu yaitu Pongat Jelok, Anyang Terubuk, Sarak Terong dan Anyang Pakis.
Pencatatan KIK ini merupakan respon positif pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK wilayahnya. Mengingat, inventarisasi KIK merupakan bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh pihak asing.
Razilu mengatakan bahwa setiap daerah di Indonesia yang mencatatkan KIK disertai dengan pengelolaan yang baik, maka dapat membantu mensejahterakan masyarakat.
“Harapannya setelah bapak ibu telah memiliki beragam kekayaan intelektual komunal, itu nanti bisa dilirik oleh para pengusaha negara lain,” ucap Razilu.
Menurutnya, KIK yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Karenanya, Razilu mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mencatatkan potensi KIK di wilayahnya yang nanti akan dihimpun ke dalam pusat data nasional KIK (PDN KIK).
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK, ia mengungkapkan DJKI Kemenkumham telah membuat program kerja prioritas nasional terkait KIK. Yaitu, tahun 2021, pemerintah membangun pembaruan PDN KIK.
Prioritas nasional selanjutnya adalah tahun 2022, DJKI akan memanfaatkan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendirikan layanan KIK. Untuk tahun 2023, akan dilakukan pemetaan terkait potensi ekonomi KIK. Serta di tahun 2024, DJKI berencana membangun portal informasi dan peta ekonomi KIK.
“Terkait pembaruan PDN KIK, pada tanggal 23 November 2021 lalu, DJKI resmi meluncurkan laman tersebut sebagai wadah inventarisasi data KIK Indonesia yang dapat terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait,” kata Razilu.
Ia menuturkan bahwa dengan adanya PDN KIK ini, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam pengelolaan KIK.
“Beberapa kantor kekayaan intelektual negara lain itu akan mereplika dari pusat data ini,” ujar Razilu.
Razilu mengungkapkan jumlah KIK yang tercatat saat ini berdasarkan jenisnya adalah pengetahuan tradisional sebanyak 488. Ekspresi budaya tradisional sebanyak 1.623. Potensi indikasi geografis sebanyak 57. Dan sumber daya genetik sebanyak 69.
Menanggapi yang disampaikan Plt. Dirjen KI, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami mengatakan pihaknya sangat proaktif dalam melindungi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerahnya.
“Penyerahan surat pencatatan KIK ini bagian dari pelindungan sebagai salah satu wujud kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kekayaan alam kepada daerah Mandailing Natal,” ujar Atika.
Pihaknya menyadari bahwa pelindungan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal sangat penting dalam membangun perekonomian daerah.
“Semoga dengan semangat kami yang proaktif dalam melindungi kekayaan intelektual daerah dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia,” pungkasnya.
Surat Pencatatan KIK tersebut diberikan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu kepada Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utami dan Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Labuhan Batu, Taufik Siregar.
Adapun surat pencatatan KIK yang diberikan diantaranya, 3 (tiga) pencatatan KIK asal Kabupaten Mandailing Natal yaitu Bulang, Gonjong dan Ampu. Serta, 4 (empat) pencatatan KIK asal Kabupaten Labuhan Batu yaitu Pongat Jelok, Anyang Terubuk, Sarak Terong dan Anyang Pakis.
Pencatatan KIK ini merupakan respon positif pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK wilayahnya. Mengingat, inventarisasi KIK merupakan bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh pihak asing.
Razilu mengatakan bahwa setiap daerah di Indonesia yang mencatatkan KIK disertai dengan pengelolaan yang baik, maka dapat membantu mensejahterakan masyarakat.
“Harapannya setelah bapak ibu telah memiliki beragam kekayaan intelektual komunal, itu nanti bisa dilirik oleh para pengusaha negara lain,” ucap Razilu.
Menurutnya, KIK yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan nasional.
Karenanya, Razilu mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mencatatkan potensi KIK di wilayahnya yang nanti akan dihimpun ke dalam pusat data nasional KIK (PDN KIK).
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menginventarisasi KIK, ia mengungkapkan DJKI Kemenkumham telah membuat program kerja prioritas nasional terkait KIK. Yaitu, tahun 2021, pemerintah membangun pembaruan PDN KIK.
Prioritas nasional selanjutnya adalah tahun 2022, DJKI akan memanfaatkan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendirikan layanan KIK. Untuk tahun 2023, akan dilakukan pemetaan terkait potensi ekonomi KIK. Serta di tahun 2024, DJKI berencana membangun portal informasi dan peta ekonomi KIK.
“Terkait pembaruan PDN KIK, pada tanggal 23 November 2021 lalu, DJKI resmi meluncurkan laman tersebut sebagai wadah inventarisasi data KIK Indonesia yang dapat terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait,” kata Razilu.
Ia menuturkan bahwa dengan adanya PDN KIK ini, Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam pengelolaan KIK.
“Beberapa kantor kekayaan intelektual negara lain itu akan mereplika dari pusat data ini,” ujar Razilu.
Razilu mengungkapkan jumlah KIK yang tercatat saat ini berdasarkan jenisnya adalah pengetahuan tradisional sebanyak 488. Ekspresi budaya tradisional sebanyak 1.623. Potensi indikasi geografis sebanyak 57. Dan sumber daya genetik sebanyak 69.
Menanggapi yang disampaikan Plt. Dirjen KI, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami mengatakan pihaknya sangat proaktif dalam melindungi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerahnya.
“Penyerahan surat pencatatan KIK ini bagian dari pelindungan sebagai salah satu wujud kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kekayaan alam kepada daerah Mandailing Natal,” ujar Atika.
Pihaknya menyadari bahwa pelindungan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal sangat penting dalam membangun perekonomian daerah.
“Semoga dengan semangat kami yang proaktif dalam melindungi kekayaan intelektual daerah dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia,” pungkasnya.
TAGS
#Dirjen KILIPUTAN TERKAIT
Lindungi Produk Daerah, Bangun Ekonomi Lewat Indikasi Geografis
Produk lokal bisa mendunia dan mendapatkan nilai tinggi jika dilindungi melalui Indikasi Geografis. Hal ini menjadi fokus utama webinar yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) seluruh Indonesia pada Rabu, 28 Mei 2025.
Rabu, 28 Mei 2025
Pelestarian Seni Budaya Melalui Pelindungan Kekayaan Intelektual
Museum Wayang merupakan salah satu benteng dalam menjaga warisan budaya wayang melalui wisata sejarah. Tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan pameran berbagai jenis wayang dari seluruh Indonesia, museum ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin memahami lebih dalam seni pertunjukan wayang.
Senin, 26 Mei 2025
Sinergi DJKI dan Kanwil Kemenkum Sumut Pacu Pencatatan KIK
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Utara menggelar kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada 6 Mei 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara ini menjadi wadah bagi perwakilan dari berbagai Dinas Kabupaten di Sumatera Utara untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan inventarisasi KIK di wilayah masing-masing.
Selasa, 6 Mei 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Gelar FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Nasional
Senin, 16 Juni 2025
Bukan Sekadar Ide, DJKI Tekankan Pentingnya Substansi dalam Permohonan Paten
Senin, 16 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Jumat, 13 Juni 2025
