Perkuat Kerja Sama, Dirjen KI Gelar Pertemuan dengan Presiden EPO

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan European Patent Office (EPO) secara daring pada Senin, (2/11/2020).

Hadir pimpinan tertinggi dari kedua instansi lembaga kekayaan intelektual (KI) tersebut yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris bersama Presiden EPO, Antonio Campinos.

Pertemuan ini membahas mengenai pertukaran informasi KI di masa pandemi Covid-19 serta penguatan kerja sama antar kedua belah pihak.

Dalam kesempatan ini, Freddy Harris menjelaskan perkembangan paten di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, di mana pendaftaran paten di Indonesia justru meningkat dari 676 pendaftaran pada tahun 2019 menjadi 742 pada tahun 2020.
“Ini mengindikasikan bahwa masyarakat lebih produktif pada masa pandemi,” ujar Freddy.

Peningkatan permohonan paten tersebut juga berkat komitmen DJKI dalam memberikan peningkatan pelayanan pendaftaran paten kepada masyarakat. Diantaranya melalui percepatan pemeriksaan substantif, pemeriksaan kembali setelah mendapatkan paten, sistem manajemen kualitas, penggunaan teknologi informasi seperti paten online dan loket virtual.

"Untuk menunjang pelayanan permohonan paten yang lebih maksimal khususnya mengenai penelusuran dan pemeriksaan paten, DJKI butuh untuk menguatkan kapasitas dari penelusuran dan pemeriksaan melalui kolaborasi dari kantor paten yang berkualitas, salah satunya dengan EPO,” tegas Freddy Harris.

Adapun kerja samanya yaitu penggunaan EPOQUE NET oleh DJKI, mesin penelusuran paten tingkat lanjut yang dikembangkan oleh EPO ini dapat membantu mempercepat dan mempermudah pemeriksaan paten di Indonesia. Hingga saat ini, DJKI telah melaksanakan uji coba penggunaan EPOQUE NET ini selama 6 bulan dan akan segera dilaksanakan pelatihan secara online dari EPO.

Dede Mia Yusanti, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang menegaskan bahwa DJKI siap untuk menggunakan EPOQUE NET untuk membantu kerja para pemeriksa dan mempercepat permohonan paten di Indonesia.

"Harapannya, tahun ini kita bisa mulai memeriksa menggunakan EPOQUE NET dan ini merupakan prioritas utama untuk digunakan oleh para pemeriksa kami," pungkas Dede.

Sebelumnya, Presiden EPO, Antonio Campinos menegaskan siap memberi dukungan penuh terhadap kerja sama DJKI dengan EPO ini.

“Kami siap untuk mendukung penuh Indonesia,” ucap Antonio.

Penulis: DAW
Editor: KAD


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Gekrafs Jalin Kerja Sama Bidang Ekonomi Kreatif

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menandatangani perjanjian kerja sama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di Bidang Ekonomi Kreatif dalam kegiatan luncheon puncak perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, 24 Oktober 2026.

Sabtu, 24 Oktober 2026

Menteri Hukum Minta DJKI Tindaklanjuti Aduan Pemilik Merek Bandeng Juwana Elrina

Semarang - Kementerian Hukum melalui program PASTI Ada Solusi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh penjelasan langsung terkait persoalan pelayanan hukum, termasuk kekayaan intelektual (KI). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padma Semarang pada Jumat (23/10) ini dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Jumat, 23 Oktober 2026

DJKI Tindak Lanjuti Putusan MA atas Sengketa Merek Kutus-Kutus

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus. Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tersebut mempertahankan putusan pembatalan tiga pendaftaran merek atas nama Fazlie Hasniel Sugiharto yang menjadi objek sengketa.

Jumat, 23 Oktober 2026

Selengkapnya