Peringatan Hari Pengayoman ke-80, DJKI Kenang Jasa Para Pendahulu di TMP Kalibata

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum turut serta dalam Upacara Tabur Bunga dan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025). Kegiatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan, khususnya yang telah mengabdikan diri bagi Kementerian Hukum.

Pada kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Inspektur Upacara. Prosesi berlangsung dengan khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, dan peletakan karangan bunga di Monumen Garuda TMP Kalibata.

Hadir secara langsung Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, bersama jajaran pimpinan tinggi pratama, yaitu Sekretaris DJKI Andriensjah, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko, serta Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati.

Dalam prosesi ziarah, para pimpinan kementerian dan pejabat tinggi mengunjungi beberapa makam tokoh penting nasional dan Kemenkum terdahulu, seperti Presiden RI ke-3 B.J. Habibie, Ibu Negara Ainun Habibie, serta beberapa mantan Menteri Kehakiman, seperti Baharuddin Lopa, Mudjono, dan Sahardjo.

Kegiatan ini mengusung tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”, kegiatan ini menjadi refleksi atas nilai-nilai pengabdian yang terus dijaga oleh seluruh insan pengayoman.

“Peringatan ini adalah wujud rasa hormat dan penghargaan atas pengabdian para pendahulu. Kami di DJKI berkomitmen untuk melanjutkan semangat itu melalui reformasi layanan KI yang berdampak luas dan berkelanjutan,” ujar Razilu.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, serta ramah tamah di ruang transit TMP Kalibata. DJKI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian aktif dalam transformasi hukum nasional, melalui perlindungan dan pengembangan sistem kekayaan intelektual yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. (MRW/DAW)