Penguatan Layanan KI Berbasis TI 2022, Kabupaten Tuban Jadi yang Pertama
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melakukan penguatan layanan kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi di Aula Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 11 – 12 Januari 2022.
Dengan tema “memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional", kegiatan ini menyasar pejabat, kepala sekolah dan guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait layanan digital Ditjen KI serta melaksanakan pemenuhan rekomendasi IT Masterplan Ditjen KI tahun 2020 – 2024.
“Kabupaten Tuban menjadi daerah pertama yang kami kunjungi di 2022 karena Tuban punya banyak guru, sekolah, siswa yang inovasinya luar biasa. Saya yakin jika mereka dijembatani dan diberikan pelayanan KI yang cepat serta mendapatkan sertifikasi, maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi produknya,” jelas Direktur Teknologi Informasi KI Sucipto, pada Selasa, 11 Januari 2022.
Mengutip kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo yakni “ekonomi nasional untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia”, Sucipto meyakini bahwa salah satu langkah yang dapat Ditjen KI ambil ialah dengan mengumpulkan tenaga pendidik dan pengambil kebijakan untuk menanamkan kepada generasi muda akan pentingnya inovasi dan karya yang tidak ditinggalkan begitu saja.
“Sampaikan kepada anak-anak didik kita bahwa kekayaan intelektual mereka penting untuk diwadahi dan Ditjen KI siap melayani,” tegas Sucipto.
Ia mengungkapkan bentuk implementasi layanan KI berbasis teknologi informasi di daerah ialah seperti kemudahan akses layanan KI bagi siapapun dan dimanapun, karena cepat, tepat, terukur dan ekonomis.
“Pemerintah daerah ikut berperan dalam mensosialisasikan KI serta mendaftarkan Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan demikian, kesejahteraan dan ekonomi masyarakat daerah meningkat karena adanya pelindungan KI,” tutur Sucipto
Dalam kegiatan ini Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban Sahid, hadir menyambut baik dan mengungkapkan apresiasinya terhadap Ditjen KI.
“Saya atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ditjen KI untuk menyelenggarakan kegiatan ini di tempat kami. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan semakin memudahkan pelayanan publik di bidang KI,” ujar Sahid.
Penguatan Layanan KI ini termasuk kegiatan penguatan materi permohonan KI online oleh narasumber, penyerahan surat pencatatan ciptaan dan plakat.
Tidak hanya itu, demo Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP Hak Cipta/ POPHC) juga akan dilaksanakan pada Rabu, 12 Januari 2022 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
Selain dihadiri oleh Direktur Teknologi Informasi KI dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kepolisian Resor Tuban, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan sebagainya. (AMO/AMH)
Dengan tema “memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional", kegiatan ini menyasar pejabat, kepala sekolah dan guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait layanan digital Ditjen KI serta melaksanakan pemenuhan rekomendasi IT Masterplan Ditjen KI tahun 2020 – 2024.
“Kabupaten Tuban menjadi daerah pertama yang kami kunjungi di 2022 karena Tuban punya banyak guru, sekolah, siswa yang inovasinya luar biasa. Saya yakin jika mereka dijembatani dan diberikan pelayanan KI yang cepat serta mendapatkan sertifikasi, maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi produknya,” jelas Direktur Teknologi Informasi KI Sucipto, pada Selasa, 11 Januari 2022.
Mengutip kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo yakni “ekonomi nasional untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia”, Sucipto meyakini bahwa salah satu langkah yang dapat Ditjen KI ambil ialah dengan mengumpulkan tenaga pendidik dan pengambil kebijakan untuk menanamkan kepada generasi muda akan pentingnya inovasi dan karya yang tidak ditinggalkan begitu saja.
“Sampaikan kepada anak-anak didik kita bahwa kekayaan intelektual mereka penting untuk diwadahi dan Ditjen KI siap melayani,” tegas Sucipto.
Ia mengungkapkan bentuk implementasi layanan KI berbasis teknologi informasi di daerah ialah seperti kemudahan akses layanan KI bagi siapapun dan dimanapun, karena cepat, tepat, terukur dan ekonomis.
“Pemerintah daerah ikut berperan dalam mensosialisasikan KI serta mendaftarkan Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan demikian, kesejahteraan dan ekonomi masyarakat daerah meningkat karena adanya pelindungan KI,” tutur Sucipto
Dalam kegiatan ini Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban Sahid, hadir menyambut baik dan mengungkapkan apresiasinya terhadap Ditjen KI.
“Saya atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ditjen KI untuk menyelenggarakan kegiatan ini di tempat kami. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan semakin memudahkan pelayanan publik di bidang KI,” ujar Sahid.
Penguatan Layanan KI ini termasuk kegiatan penguatan materi permohonan KI online oleh narasumber, penyerahan surat pencatatan ciptaan dan plakat.
Tidak hanya itu, demo Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP Hak Cipta/ POPHC) juga akan dilaksanakan pada Rabu, 12 Januari 2022 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
Selain dihadiri oleh Direktur Teknologi Informasi KI dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kepolisian Resor Tuban, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur dan sebagainya. (AMO/AMH)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
DJKI Selenggarakan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Secara Daring: Komitmen terhadap Efisiensi dan Percepatan Layanan Publik
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis secara daring sebagai bagian dari upaya percepatan pelayanan publik serta penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Kamis, 12 Juni 2025
DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.
Rabu, 11 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Jumat, 13 Juni 2025
Upaya DJKI Tingkatkan Keamanan Data
Rabu, 11 Juni 2025
DJKI Selenggarakan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Secara Daring: Komitmen terhadap Efisiensi dan Percepatan Layanan Publik
Kamis, 12 Juni 2025
