Miliki 72 KIK Tercatat dan 3 IG Terdaftar, Bengkulu Terus Gali Potensinya
Bengkulu – Terkenal dengan bunga Rafflesia Arnoldi, Provinsi Bengkulu ternyata menyimpan banyak potensi kekayaan intelektual. Hal tersebut dibuktikan dengan 72 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang telah tercatat. Sedangkan 6 KIK sedang dalam proses pencatatan.
Terlebih pada kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Provinsi Bengkulu yang dimulai pada Selasa, 21 Juni 2022 di Bencoolen Mall, masih banyak komunitas serta pemerintah daerah yang ingin mengajukan pencatatan KIK baru.
Syafrial Agung perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melakukan konsultasi terkait 16 KIK yang ingin dicatatkan. Pada konsultasi tersebut, didapati beberapa kekurangan berkas yang masih harus dilengkapi oleh Pemkab Seluma untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dokumen.
“Setelah berkonsultasi di sini kami menjadi lebih jelas lagi mengenai kekurangan berkas yang harus kami lengkapi. Mudah-mudahan KIK yang ada di Kabupaten Seluma ini tidak diakui daerah lain, apalagi oleh luar negeri,” ungkap Syafrial.
Senada dengan Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Utara juga melakukan konsultasi terkait kelengkapan dokumen pencatatan KIK. Pemkab Bengkulu Utara melakukan konsultasi terkait 10 KIK yang ingin dicatatkan. Kekurangan dokumen tersebut akan segera dilengkapi agar proses pencatatan dapat segera dilakukan.
Hal menarik terjadi pada penyelenggaraan MIC Bengkulu hari pertama. Achmad Syiafril dari Keluarga Kerukunan Tabut Bencoolen sukses mendapatkan surat pencatatannya setelah melengkapi kekurangan surat pernyataan.
“Saya catatkan Tabut Bengkulu dan Dhol Bengkulu sejak 5 tahun. Hari ini dipermudah, sudah keluar surat pencatatannya. Saya senang dengan layanan ini, saya mendapat jawaban yang pasti dan cepat,” tutur Achmad.
Saat ini, terdapat 3 indikasi geografis (IG) di Bengkulu yang telah terdaftar. IG terdaftar di Bengkulu, antara lain Kopi Robusta Kabupaten Kepahiang, Kopi Robusta Kabupaten Rejang Lebong, dan Batik Basurek Kota Bengkulu. Sedangkan terdapat 2 IG sedang dalam proses pendaftaran. Kedua IG tersebut adalah Jeruk Kalamansi Kabupaten Benteng dan Tenu Bunpak Kabupaten Seluma.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bengkulu Ika Ahyani menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham, Pemerintah Daerah (Pemda), dan berbagai sektor terkait lainnya.
“Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan untuk membangun kesadaran KI, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan permohonan KI. Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya pelindungan KI. Banyak ide-ide maupun inovasi, ayo daftarkanlah,” ujar Ika.
Tujuan dari pelaksanaan MIC sejatinya memberikan pelayanan turun langsung ke masyarakat. Selain edukasi dan sosialisasi KI, diharapkan hal tersebut dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan lebih mudah pada masyarakat. MIC merupakan pengejawantahan dari komitmen DJKI dalam komitmen negara hadir di tengah masyarakat. (DES/SYL)
Terlebih pada kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Provinsi Bengkulu yang dimulai pada Selasa, 21 Juni 2022 di Bencoolen Mall, masih banyak komunitas serta pemerintah daerah yang ingin mengajukan pencatatan KIK baru.
Syafrial Agung perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma melakukan konsultasi terkait 16 KIK yang ingin dicatatkan. Pada konsultasi tersebut, didapati beberapa kekurangan berkas yang masih harus dilengkapi oleh Pemkab Seluma untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi dokumen.
“Setelah berkonsultasi di sini kami menjadi lebih jelas lagi mengenai kekurangan berkas yang harus kami lengkapi. Mudah-mudahan KIK yang ada di Kabupaten Seluma ini tidak diakui daerah lain, apalagi oleh luar negeri,” ungkap Syafrial.
Senada dengan Pemkab Seluma, Pemkab Bengkulu Utara juga melakukan konsultasi terkait kelengkapan dokumen pencatatan KIK. Pemkab Bengkulu Utara melakukan konsultasi terkait 10 KIK yang ingin dicatatkan. Kekurangan dokumen tersebut akan segera dilengkapi agar proses pencatatan dapat segera dilakukan.
Hal menarik terjadi pada penyelenggaraan MIC Bengkulu hari pertama. Achmad Syiafril dari Keluarga Kerukunan Tabut Bencoolen sukses mendapatkan surat pencatatannya setelah melengkapi kekurangan surat pernyataan.
“Saya catatkan Tabut Bengkulu dan Dhol Bengkulu sejak 5 tahun. Hari ini dipermudah, sudah keluar surat pencatatannya. Saya senang dengan layanan ini, saya mendapat jawaban yang pasti dan cepat,” tutur Achmad.
Saat ini, terdapat 3 indikasi geografis (IG) di Bengkulu yang telah terdaftar. IG terdaftar di Bengkulu, antara lain Kopi Robusta Kabupaten Kepahiang, Kopi Robusta Kabupaten Rejang Lebong, dan Batik Basurek Kota Bengkulu. Sedangkan terdapat 2 IG sedang dalam proses pendaftaran. Kedua IG tersebut adalah Jeruk Kalamansi Kabupaten Benteng dan Tenu Bunpak Kabupaten Seluma.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bengkulu Ika Ahyani menyadari pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham, Pemerintah Daerah (Pemda), dan berbagai sektor terkait lainnya.
“Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan untuk membangun kesadaran KI, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan permohonan KI. Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya pelindungan KI. Banyak ide-ide maupun inovasi, ayo daftarkanlah,” ujar Ika.
Tujuan dari pelaksanaan MIC sejatinya memberikan pelayanan turun langsung ke masyarakat. Selain edukasi dan sosialisasi KI, diharapkan hal tersebut dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan lebih mudah pada masyarakat. MIC merupakan pengejawantahan dari komitmen DJKI dalam komitmen negara hadir di tengah masyarakat. (DES/SYL)
LIPUTAN TERKAIT
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.
Jumat, 13 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi
Rabu, 18 Juni 2025
DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram
Rabu, 18 Juni 2025
Turunkan Tarif Pencatatan Hak Cipta, DJKI Permudah Akses Pelindungan Karya
Rabu, 18 Juni 2025
