Menkumham Tekankan Perkembangan Birokrasi Digital Kepada Jajarannya

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diharapkan untuk terus memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung birokrasi secara digital yang cepat dan bukan hanya prosedur semata.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberi sambutan upacara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2019 di Lapangan Merah Kantor Pusat Kemenkumham, Rabu, (30/10/2019).

“Dalam tahun 2019 ini, Kemenkumham benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada sebuah transformasi yang  berarti, bermanfaat, dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Yasonna H. Laoly.

Ia meminta seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkumham agar bertransformasi dengan kemajuan teknologi dan tidak gagap teknologi.

“Kalau kita tidak mampu beradaptasi, belajar, maka kita akan menjadi birokrasi yang lamban seperti keong,” lanjutnya.

Yasonna H. Laoly juga menyampaikan pesan Presiden bahwa ke depannya bukan Negara besar yang mengalahkan Negara kecil, melainkan Negara cepat yang akan mengalahkan Negara lambat.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.

Jumat, 13 Juni 2025

Selengkapnya