Menkumham Tekankan Perkembangan Birokrasi Digital Kepada Jajarannya

Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diharapkan untuk terus memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung birokrasi secara digital yang cepat dan bukan hanya prosedur semata.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberi sambutan upacara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2019 di Lapangan Merah Kantor Pusat Kemenkumham, Rabu, (30/10/2019).

“Dalam tahun 2019 ini, Kemenkumham benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada sebuah transformasi yang  berarti, bermanfaat, dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Yasonna H. Laoly.

Ia meminta seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkumham agar bertransformasi dengan kemajuan teknologi dan tidak gagap teknologi.

“Kalau kita tidak mampu beradaptasi, belajar, maka kita akan menjadi birokrasi yang lamban seperti keong,” lanjutnya.

Yasonna H. Laoly juga menyampaikan pesan Presiden bahwa ke depannya bukan Negara besar yang mengalahkan Negara kecil, melainkan Negara cepat yang akan mengalahkan Negara lambat.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Bukan Sekadar Destinasi, Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia

Bali - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meluncurkan GI Tourism Indonesia: From Origin to Experience, program yang mengintegrasikan Indikasi Geografis dengan pariwisata, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Program tersebut diperkenalkan dalam rangkaian Gala Dinner Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di The Patra Bali, 7 Oktober 2026.

Rabu, 7 Oktober 2026

Hak Cipta Tak Cukup, Pemegang Hak Butuh Daya Tawar

Pengakuan hak cipta dan hak terkait dalam hukum belum secara otomatis menjamin pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari penggunaan karya di era digital. Transparansi, daya tawar, akses terhadap informasi, infrastruktur digital, serta mekanisme lisensi dan distribusi royalti menjadi faktor penting agar hak yang telah diberikan oleh hukum dapat benar-benar dijalankan.

Rabu, 7 Oktober 2026

Berita Acara Mediasi ASICS Ditandatangani, Para Pihak Sepakat Damai

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) terkait penggunaan merek ASICS melalui mekanisme mediasi di Kantor DJKI Rabu, 7 Oktober 2026. Setelah menjalani tiga kali proses mediasi, para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.

Rabu, 7 Oktober 2026

Selengkapnya