Menkumham Lantik 47 CPNS DJKI Rekrutan Tahun 2017

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik 17.525 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) rekrutan tahun 2017 sekaligus memimpin  pengambilan sumpah PNS di Balai Sarbini, Jakarta (1/2/2019).

Diantara CPNS yang dilantik, sebanyak 47 orang merupakan CPNS yang di tempatkan di unit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam amanatnya, Yasonna mengatakan 17.525 PNS yang telah diambil sumpahnya harus menjadi abdi negara yang berintegritas, cerdas, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.

“Hari ini adalah pengambilan sumpah PNS yang direkrut tahun 2017. Mereka sudah 100 persen menjadi PNS yang menjadi kunci atas maju atau tidaknya organisasi sekira 20-25 tahun mendatang,” ujar Yasonna.

Selain itu, Menkumham juga membuka Orientasi bagi 2.000 CPNS hasil seleksi tahun 2018 dan meresmikan program pembelajaran elektronik (E-learning) Kemenkumham yang merupakan salah satu terobosan dalam pembinaan aparatur pada tahapan awal pengembangan kompetensi.

"Kami bersama dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara) jadi pelaksana e-learning. Program ini tidak tatap muka langsung, tapi ada tutorial berdasarkan e-learning,” ucap Yasonna.


TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Melalui Seminar Nasional, DJKI Perkuat Literasi Hak Cipta di Kalangan Musisi dan Akademisi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum kembali menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di sektor musik. Hal ini menjadi talking point saat DJKI berpartisipasi dalam Seminar Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI), Rabu, 18 Juni 2025 di Aula Gedung Pascasarjana UKI. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu hadir sebagai narasumber seminar nasional yang bertema “Konflik Penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Musisi” ini.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Serahkan Izin Operasional kepada Dua LMK Produser Fonogram

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia resmi menyerahkan surat izin operasional kepada dua lembaga manajemen kolektif (LMK) produser fonogram, yaitu Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam pelindungan hukum dalam pengelolaan royalti atas hak terkait di bidang musik dan rekaman, sekaligus penguatan kelembagaan bagi para produser fonogram di Indonesia.

Rabu, 18 Juni 2025

DJKI Terima Audiensi PRCI Bahas Usulan Pedoman Royalti Karya Cipta Tulis

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Konsultan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Jumat, 13 Juni 2025, di Ruang Rapat Gedung DJKI, Jakarta. Pertemuan ini membahas usulan terkait penyusunan pedoman royalti bagi karya cipta tulis.

Jumat, 13 Juni 2025

Selengkapnya