Menkumham Lantik 47 CPNS DJKI Rekrutan Tahun 2017
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik 17.525 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) rekrutan tahun 2017 sekaligus memimpin pengambilan sumpah PNS di Balai Sarbini, Jakarta (1/2/2019).
Diantara CPNS yang dilantik, sebanyak 47 orang merupakan CPNS yang di tempatkan di unit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Dalam amanatnya, Yasonna mengatakan 17.525 PNS yang telah diambil sumpahnya harus menjadi abdi negara yang berintegritas, cerdas, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.
“Hari ini adalah pengambilan sumpah PNS yang direkrut tahun 2017. Mereka sudah 100 persen menjadi PNS yang menjadi kunci atas maju atau tidaknya organisasi sekira 20-25 tahun mendatang,” ujar Yasonna.
Selain itu, Menkumham juga membuka Orientasi bagi 2.000 CPNS hasil seleksi tahun 2018 dan meresmikan program pembelajaran elektronik (E-learning) Kemenkumham yang merupakan salah satu terobosan dalam pembinaan aparatur pada tahapan awal pengembangan kompetensi.
"Kami bersama dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara) jadi pelaksana e-learning. Program ini tidak tatap muka langsung, tapi ada tutorial berdasarkan e-learning,” ucap Yasonna.
Diantara CPNS yang dilantik, sebanyak 47 orang merupakan CPNS yang di tempatkan di unit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Dalam amanatnya, Yasonna mengatakan 17.525 PNS yang telah diambil sumpahnya harus menjadi abdi negara yang berintegritas, cerdas, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif.
“Hari ini adalah pengambilan sumpah PNS yang direkrut tahun 2017. Mereka sudah 100 persen menjadi PNS yang menjadi kunci atas maju atau tidaknya organisasi sekira 20-25 tahun mendatang,” ujar Yasonna.
Selain itu, Menkumham juga membuka Orientasi bagi 2.000 CPNS hasil seleksi tahun 2018 dan meresmikan program pembelajaran elektronik (E-learning) Kemenkumham yang merupakan salah satu terobosan dalam pembinaan aparatur pada tahapan awal pengembangan kompetensi.
"Kami bersama dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara) jadi pelaksana e-learning. Program ini tidak tatap muka langsung, tapi ada tutorial berdasarkan e-learning,” ucap Yasonna.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI dan Gekrafs Jalin Kerja Sama Bidang Ekonomi Kreatif
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menandatangani perjanjian kerja sama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) di Bidang Ekonomi Kreatif dalam kegiatan luncheon puncak perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, 24 Oktober 2026.
Sabtu, 24 Oktober 2026
Menteri Hukum Minta DJKI Tindaklanjuti Aduan Pemilik Merek Bandeng Juwana Elrina
Semarang - Kementerian Hukum melalui program PASTI Ada Solusi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh penjelasan langsung terkait persoalan pelayanan hukum, termasuk kekayaan intelektual (KI). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Padma Semarang pada Jumat (23/10) ini dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Jumat, 23 Oktober 2026
DJKI Tindak Lanjuti Putusan MA atas Sengketa Merek Kutus-Kutus
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali dalam sengketa merek Tamba Waras Bali Kutus Kutus. Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tersebut mempertahankan putusan pembatalan tiga pendaftaran merek atas nama Fazlie Hasniel Sugiharto yang menjadi objek sengketa.
Jumat, 23 Oktober 2026
