Memahami Publikasi Paten Sebagai Sarana Informasi Permohonan Paten Untuk Publik
Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD) menyelenggarakan Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) secara daring melalui aplikasi Zoom pada Rabu, 30 Maret 2022.
Direktur Paten, DTLST, dan RD Yasmon mengapresiasi kegiatan Opera DJKI yang dicanangkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu serta mengharapkan melalui kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas SDM.
“Saya sangat menghargai dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, tentunya inovasi yang dicanangkan oleh pimpinan kita. Mudah-mudahan Opera ini dapat menjadi sebuah alat yang dapat meningkatkan kapasitas SDM DJKI,” harap Yasmon.
Dengan mengambil tema Prosedur Publikasi dan Penataan Dokumen Paten, Yasmon menyatakan bahwa hal ini penting agar pengelolaan dan pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan baik dari internal DJKI ataupun dari eksternal dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, dia juga berharap publikasi dan penataan dokumen paten dapat menjadi layanan yang terbaik untuk masyarakat.
Selanjutnya, Subkoordinator Publikasi dan Dokumentasi pada Direktorat Paten, DTLST dan RD Hermawan Saputro juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan prosedur publikasi paten yang selama ini dilaksanakan di seksi publikasi dan dokumentasi.
“Pengumuman atau publikasi paten adalah suatu cara memberikan informasi kepada publik bahwa suatu permohonan paten telah diajukan sehingga diharapkan tidak ada pihak lain yang akan melakukan peniruan atau tindak pelanggaran terhadapnya,” terang Hermawan.
“Publikasi ini juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkepentingan untuk melihat permohonan paten tersebut melalui website resmi dgip.go.id dalam bentuk Berita Resmi Paten,” tambah Hermawan.
Berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 pasal 46 sampai pasal 50, pengumuman permohonan paten biasa dilakukan pada 18 bulan setelah tanggal penerimaan. Namun pemohon paten biasa dapat mengajukan percepatan pengumuman menjadi 6 bulan setelah tanggal penerimaan.
Selain itu, Hermawan juga menjelaskan bahwa ada permohonan paten yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat, yaitu invensi atau penemuan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara, dengan memberikan pemberitahuan kepada pemohon paten.
“Pada publikasi paten ada juga yang tidak dipublikasikan, seperti senjata api, bahan peledak, penyadapan, pengintaian atau penyandian. Jadi dari bagian publikasi akan menyuratkan ke bagian pelayanan hukum untuk memberikan surat kepada bagian-bagian terkait untuk mempertanyakan apakah ini termasuk pertahanan dan keamanan atau tidak. Selanjutnya, bagian publikasi yang akan menyaring apakah permohonan ini dapat dipublikasi atau tidak,” pungkas Hermawan. (daw/dit)
Direktur Paten, DTLST, dan RD Yasmon mengapresiasi kegiatan Opera DJKI yang dicanangkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu serta mengharapkan melalui kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kapasitas SDM.
“Saya sangat menghargai dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, tentunya inovasi yang dicanangkan oleh pimpinan kita. Mudah-mudahan Opera ini dapat menjadi sebuah alat yang dapat meningkatkan kapasitas SDM DJKI,” harap Yasmon.
Dengan mengambil tema Prosedur Publikasi dan Penataan Dokumen Paten, Yasmon menyatakan bahwa hal ini penting agar pengelolaan dan pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan baik dari internal DJKI ataupun dari eksternal dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, dia juga berharap publikasi dan penataan dokumen paten dapat menjadi layanan yang terbaik untuk masyarakat.
Selanjutnya, Subkoordinator Publikasi dan Dokumentasi pada Direktorat Paten, DTLST dan RD Hermawan Saputro juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan prosedur publikasi paten yang selama ini dilaksanakan di seksi publikasi dan dokumentasi.
“Pengumuman atau publikasi paten adalah suatu cara memberikan informasi kepada publik bahwa suatu permohonan paten telah diajukan sehingga diharapkan tidak ada pihak lain yang akan melakukan peniruan atau tindak pelanggaran terhadapnya,” terang Hermawan.
“Publikasi ini juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkepentingan untuk melihat permohonan paten tersebut melalui website resmi dgip.go.id dalam bentuk Berita Resmi Paten,” tambah Hermawan.
Berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 pasal 46 sampai pasal 50, pengumuman permohonan paten biasa dilakukan pada 18 bulan setelah tanggal penerimaan. Namun pemohon paten biasa dapat mengajukan percepatan pengumuman menjadi 6 bulan setelah tanggal penerimaan.
Selain itu, Hermawan juga menjelaskan bahwa ada permohonan paten yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat, yaitu invensi atau penemuan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara, dengan memberikan pemberitahuan kepada pemohon paten.
“Pada publikasi paten ada juga yang tidak dipublikasikan, seperti senjata api, bahan peledak, penyadapan, pengintaian atau penyandian. Jadi dari bagian publikasi akan menyuratkan ke bagian pelayanan hukum untuk memberikan surat kepada bagian-bagian terkait untuk mempertanyakan apakah ini termasuk pertahanan dan keamanan atau tidak. Selanjutnya, bagian publikasi yang akan menyaring apakah permohonan ini dapat dipublikasi atau tidak,” pungkas Hermawan. (daw/dit)
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-75 di Siem Reap, Kamboja
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
LMKN Cetak Rekor Royalti, DJKI Aktif Dorong Transparansi dan Penguatan Sistem Hak Cipta
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatatkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia. Hingga akhir Desember 2024, LMKN berhasil menghimpun royalti sebesar Rp77 miliar, angka ini adalah perolehan tertinggi sejak lembaga ini dibentuk.
Senin, 5 Mei 2025
Renstra Kemenkum 2025–2029 Dukung Pengembangan Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya adalah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Selasa, 29 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-75 di Siem Reap, Kamboja
Selasa, 6 Mei 2025
DJKI Selenggarakan Pembelajaran Daring Pelindungan Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar
Selasa, 6 Mei 2025
LMKN Cetak Rekor Royalti, DJKI Aktif Dorong Transparansi dan Penguatan Sistem Hak Cipta
Senin, 5 Mei 2025
